Pemprov DKI Jakarta Tetap Memberikan Subsidi Transportasi Meski APBD Dipangkas
Dalam upaya menghadapi pengurangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp15 triliun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memastikan pemberian subsidi untuk layanan transportasi Jakarta. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, Pemprov DKI tetap memberikan subsidi bagi layanan transportasi MRT, LRT, dan Transjakarta.
"Subsidi transportasi tetap berjalan dengan proyeksi pengguna MRT 45 juta penumpang, LRT 1,5 juta penumpang, dan Transjakarta 449 juta penumpang," ujar Atika dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.
Untuk menyiasati pengurangan APBD itu, Pemprov DKI akan mengedepankan skema pembiayaan kreatif atau creative financing, pinjaman daerah melalui perbankan atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), hingga penerbitan obligasi daerah. Selain mempertahankan subsidi layanan transportasi umum, Pemprov DKI juga dipastikan tidak akan terganggu pengurangan APBD pada beberapa program lainnya seperti subsidi pangan sebesar 19,8 juta paket komoditas dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Cakung.
Dalam upaya menghadapi pengurangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp15 triliun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memastikan pemberian subsidi untuk layanan transportasi Jakarta. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, Pemprov DKI tetap memberikan subsidi bagi layanan transportasi MRT, LRT, dan Transjakarta.
"Subsidi transportasi tetap berjalan dengan proyeksi pengguna MRT 45 juta penumpang, LRT 1,5 juta penumpang, dan Transjakarta 449 juta penumpang," ujar Atika dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.
Untuk menyiasati pengurangan APBD itu, Pemprov DKI akan mengedepankan skema pembiayaan kreatif atau creative financing, pinjaman daerah melalui perbankan atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), hingga penerbitan obligasi daerah. Selain mempertahankan subsidi layanan transportasi umum, Pemprov DKI juga dipastikan tidak akan terganggu pengurangan APBD pada beberapa program lainnya seperti subsidi pangan sebesar 19,8 juta paket komoditas dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Cakung.