Pemerintah Indonesia Menolak Visa untuk Atlet Israel di Kejuaraan Senam Artistik Dunia
Dalam keputusan yang tegas, Pemerintah Indonesia menolak memberikan visa kepada atlet Israel yang akan hadir dalam Kompetisi Kejuaraan Senam Artistik Dunia 2025 di Jakarta. Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah mengecam Israel karena terus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina, terutama di Gaza.
"Sikap pemerintah ini juga sejalan dengan harapan seluruh rakyat," katanya. "Kami ingin menjelaskan bahwa pemerintah tegas dan konsisten sikapnya terhadap Israel dan tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta."
Pemerintah Indonesia tidak hanya menolak memberikan visa, tetapi juga menolak melakukan kontak apa pun dengan Israel sampai adanya pengakuan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Yusril menambahkan bahwa pemerintah Indonesia baru bisa membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika terjadi pengakuan tersebut.
Keputusan ini diterima oleh banyak pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejumlah partai politik, anggota DPR RI, hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Sebagai gantinya, Federasi Senam Israel telah menarik sponsorship yang mereka ajukan beberapa waktu lalu.
Namun, tidak semua pihak setuju dengan keputusan ini. Media Jewish News Syindicate (JNS) menyatakan Indonesia akan menyambut atlet senam Israel, meski tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Juru bicara Federasi Senam Israel juga berbagi pendapat serupa, menekankan bahwa pertimbangan eksternal tidak akan memengaruhi olahraga ini.
Pertarungan antara kepentingan internasional dan keputusan pemerintah yang tegas terus berlangsung. Apakah Indonesia akan berhasil menjaga kepentingannya dengan mengolok-oloki Israel, atau apakah kejuaraan senam artistik dunia 2025 akan menjadi kesempatan bagi atlet Israel untuk mengikuti pertandingan di Indonesia?
Dalam keputusan yang tegas, Pemerintah Indonesia menolak memberikan visa kepada atlet Israel yang akan hadir dalam Kompetisi Kejuaraan Senam Artistik Dunia 2025 di Jakarta. Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah mengecam Israel karena terus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina, terutama di Gaza.
"Sikap pemerintah ini juga sejalan dengan harapan seluruh rakyat," katanya. "Kami ingin menjelaskan bahwa pemerintah tegas dan konsisten sikapnya terhadap Israel dan tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta."
Pemerintah Indonesia tidak hanya menolak memberikan visa, tetapi juga menolak melakukan kontak apa pun dengan Israel sampai adanya pengakuan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Yusril menambahkan bahwa pemerintah Indonesia baru bisa membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika terjadi pengakuan tersebut.
Keputusan ini diterima oleh banyak pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejumlah partai politik, anggota DPR RI, hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Sebagai gantinya, Federasi Senam Israel telah menarik sponsorship yang mereka ajukan beberapa waktu lalu.
Namun, tidak semua pihak setuju dengan keputusan ini. Media Jewish News Syindicate (JNS) menyatakan Indonesia akan menyambut atlet senam Israel, meski tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Juru bicara Federasi Senam Israel juga berbagi pendapat serupa, menekankan bahwa pertimbangan eksternal tidak akan memengaruhi olahraga ini.
Pertarungan antara kepentingan internasional dan keputusan pemerintah yang tegas terus berlangsung. Apakah Indonesia akan berhasil menjaga kepentingannya dengan mengolok-oloki Israel, atau apakah kejuaraan senam artistik dunia 2025 akan menjadi kesempatan bagi atlet Israel untuk mengikuti pertandingan di Indonesia?