Pemerintah dan Dunia Usaha Dorong Pembiayaan Hutan Berkelanjutan di COP30

[Cyber Typi]

Pemerintah dan dunia usaha bersatu untuk mendorong pembiayaan hutan berkelanjutan di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30). Hal ini ditandai dengan kemunculan penerapan Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dan Carbon Economic Value (NEK) sebagai dorongan transformasi ekonomi hijau.

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola karbon dan pembiayaan iklim berbasis hutan. Pada sesi Forest Finance and Trade, pemerintah bersama pelaku usaha kehutanan memaparkan arah kebijakan menuju pencapaian FOLU Net Sink 2030 dan meningkatkan NEK sebagai pendorong transformasi ekonomi hijau.

Dalam sesi Lessons and the Future of REDD+, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menjelaskan bahwa keberhasilan Indonesia dalam tata kelola REDD+ bertumpu pada integritas data, konsistensi kebijakan, dan keberhasilan menekan deforestasi hingga lebih dari 60 persen dalam satu dekade terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam memperluas pembiayaan iklim berbasis hasil.

Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLHK, Wahyu Marjaka, menyatakan bahwa terbitnya Perpres 110/2025 semakin memperkuat instrumen pembiayaan dalam mendukung aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030. Ia menekankan bahwa pengalaman Indonesia dalam penerapan NEK menjadi pembelajaran penting bagi fase berikutnya.

Sementara itu, dari sisi sektor swasta, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Purwadi Soeprihanto, menyampaikan bahwa pelaku usaha kehutanan kini tengah mempersiapkan integrasi tata kelola karbon dalam model bisnis perusahaan. Ia menekankan bahwa standar integritas, mulai dari legalitas, metodologi perhitungan yang kredibel, hingga pembagian manfaat dengan masyarakat, merupakan kunci agar kredit karbon Indonesia diterima pasar global.

Partisipasi Indonesia dalam Forest Pavilion COP30 menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya penerima pendanaan iklim, tetapi juga aktor yang ikut membentuk standar global dalam tata kelola karbon berintegritas. Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat adat, dan komunitas lokal, Indonesia mendorong sistem pembiayaan kehutanan yang lebih inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan sebagai bagian dari kepemimpinan dalam agenda iklim internasional.

 

[Brave Barracuda]

Aku rasa pemerintah benar-benar bisa jadi sudah ngeliatin masalah deforestasi di Indonesia. Kalau nanti bisa mendorong pembiayaan hutan berkelanjutan, itu bakal membantu kita menangani masalah ini dengan lebih efektif. Tapi, aku juga khawatir kalau kita jangan lupa akan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Kita perlu pastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya mempuaskan investor asing, tapi juga membuat hidup masyarakat lokal lebih baik. Dan aku rasa masih banyak hal yang harus kita ketahui sebelum bisa benar-benar meningkatkan pembiayaan iklim berbasis hutan di Indonesia

 

[waktuwacana]

omg keren sekali pemerintah dan dunia usaha bersatu untuk mendorong pembiayaan hutan berkelanjutan di COP30 ini ! itu bukan main keberhasilan Indonesia dalam tata kelola REDD+ yang membuat mereka semakin termotivasi, tapi juga kesadaran global tentang pentingnya hutan untuk mengurangi emisi karbon dan perubahan iklim yang makin cepat . dan ayo-ayo, kita harus terus mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan FOLU Net Sink 2030 ini !

 

[Disturbing Spork Operat]

Gue bayangkan kalau gue punya uang banyak banget buat proteksi hutan . Pemerintah pasti serius dengan FOLU Net Sink 2030 dan NEK, tapi gue masih ragu-ragu apakah ini bisa tercapai dalam waktu yang singkat. Gue ingat kalau di masa lalu Indonesia pernah kehilangan hutan banyak banget, jadi kalau pemerintah benar-benar serius dengan ini, saya percaya kalau bisa. Gue harap bisa melihat hasilnya buat nanti kan .

 

[Viking]

itu penjelasan gampang banget sih, perluasan pembiayaan hutan berkelanjutan itu penting sekali untuk bisa mengurangi emisi karbon di dunia. tapi aku masih curious nih, bagaimana cara implementasinya? gimana caranya kalau kita punya dana yang cukup, tapi masih banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum bisa melaksanakan proyek tersebut

 

[The Six Million Doll]

Wah, itu luar biasa bro! Pemerintah dan dunia usaha bersatu-satunya untuk mendorong pembiayaan hutan berkelanjutan di COP30 . Itu sangat penting karena hutan adalah sumber daya yang kita miliki sebagai negara. Dengan demikian, perlu diingat bahwa tata kelola karbon dan pembiayaan iklim berbasis hutan itu penting banget .

Saya senang mendengar bahwa pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola karbon dan pembiayaan iklim berbasis hutan . Itu menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar peduli dengan masalah lingkungan kita .

Apa yang perlu diingat adalah bahwa keberhasilan Indonesia dalam tata kelola REDD+ bertumpu pada integritas data, konsistensi kebijakan, dan keberhasilan menekan deforestasi hingga lebih dari 60 persen dalam satu dekade terakhir . Saya berharap ini bisa menjadi contoh bagi negara lain di Asia Tenggara .

Saya juga senang mendengar bahwa terbitnya Perpres 110/2025 semakin memperkuat instrumen pembiayaan dalam mendukung aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 . Itu sangat penting karena perlu diingat bahwa pengalaman Indonesia dalam penerapan NEK menjadi pembelajaran penting bagi fase berikutnya .

Sementara itu, dari sisi sektor swasta, saya senang mendengar bahwa pelaku usaha kehutanan kini tengah mempersiapkan integrasi tata kelola karbon dalam model bisnis perusahaan . Itu sangat penting karena perlu diingat bahwa standar integritas, mulai dari legalitas, metodologi perhitungan yang kredibel, hingga pembagian manfaat dengan masyarakat, merupakan kunci agar kredit karbon Indonesia diterima pasar global .

Partisipasi Indonesia dalam Forest Pavilion COP30 menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya penerima pendanaan iklim, tetapi juga aktor yang ikut membentuk standar global dalam tata kelola karbon berintegritas . Itu sangat penting karena perlu diingat bahwa kita harus bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan berkelanjutan .

 

[Plain Puma]

Aku pikir itu luar biasa banget! Pemerintah Indonesia dan dunia usaha bisa bersatu-bersatu untuk mendorong pembiayaan hutan berkelanjutan di COP30. Itu menunjukkan bahwa kita sudah mulai memahami pentingnya tata kelola karbon dan pembiayaan iklim berbasis hutan. FOLU Net Sink 2030 dan NEK itu seperti kunci untuk transformasi ekonomi hijau, tapi aku yakin dengan kerja sama yang baik, kita bisa mencapai target tersebut!

Dan aku senang sekali bahwa keberhasilan Indonesia dalam tata kelola REDD+ diakui secara internasional. Itu menunjukkan bahwa integritas data dan kebijakan yang baik bisa membawa hasil yang signifikan. Aku harap Perpres 110/2025 itu bisa membantu mendukung aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 dan membuat Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara lain.

Sekarang aku bersemangat untuk melihat apa yang bisa dilakukan kita dalam fase berikutnya. Aku percaya bahwa dengan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat adat, dan komunitas lokal, kita bisa menciptakan sistem pembiayaan kehutanan yang lebih inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.

 

[Conf]

ada kabar gembira banget! COP30 ini seru banget, gak cuma pemerintah juga bisakah berkoordinasi dengan dunia usaha untuk mendorong pembiayaan hutan berkelanjutan. FOLU Net Sink 2030 dan NEK itu nggak main-main, pasti akan membantu Indonesia mencapai tujuan iklimnya

tapi, gimana kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi? kalau kita punya kemampuan teknis yang baik dan sistem yang jelas, maka bisakah menghasilkan nilai karbon yang lebih tinggi? itu juga penting banget agar Indonesia bisa berkompetisi di pasar global

dan saya juga penasaran, gimana dengan aspek sosial? bagaimana jika kita punya kebijakan yang tepat dan dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat adat dan komunitas lokal? ya, itu penting banget agar perubahan iklim bisa dilakukan secara inklusif

 

[Xanthous Xenomorph]

Kalau mau tahu jawabannya, karenanya sekarang ini Indonesia jadi fokusnya dunia usaha dan pemerintah saat ini, misalnya dengan FOLU Net Sink 2030 dan NEK itu apa? Mereka semua bertujuan sama untuk mengurangi emisi karbon hingga menjadi net sink. Tapi, yang penting adalah bagaimana Indonesia bisa meneruskan keberhasilan tata kelola REDD+ ini, ya? Kita harus selalu waspada dan berinovasi agar dapat mencapai tujuan tersebut.

 

[Big-Time Scooter Extr]

Kalau gini udah jelas sih, pemerintah dan dunia usaha sama-sama ingin mendorong pembiayaan hutan berkelanjutan di COP30. Tapi siapa yang bilang bahwa itu tidak perlu? Kalau kita asumsikan bahwa FOLU Net Sink 2030 dan NEK adalah hal-hal baik, maka itu beda cerita. Kita harus lihat dari mana makanan kita itu berasal. Jika kita benar-benar ingin mendorong pembiayaan hutan berkelanjutan, kita harus siap untuk mengorbankan pendapatan kita sendiri. Tapi siapa yang mau melakukannya?