Pemerintah Akan Cabut Izin Usaha Pedagang yang Langgar HET Beras

[rindurame]

Pemerintah akan mengambil tindakan ketat melawan distributor, pedagang, dan pengecer beras yang tidak mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah telah sepakat untuk mengimbau distributor, pedagang, dan pengecer beras untuk patuh pada regulasi HET. Jika tidak diindahkan, izin usaha mereka akan diterkahkan.

Pemerintah telah mengalokasikan subsidi beras sebesar Rp 150 triliun untuk menjaga harga beras tetap stabil di pasaran. Dengan subsidi tersebut, harga beras berkisar antara Rp 4.900 hingga Rp 5.000 per kilogram. Menteri Amran menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses distribusi dan penjualan.

Selain imbauan, pemerintah juga menggelar operasi pasar secara paralel untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan beras di masyarakat. Operasi ini melibatkan Ditreskrimsus di tingkat provinsi, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog.

Penindakan akan diberlakukan terhadap seluruh jenis beras, baik beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras premium dan medium. Menteri Amran menegaskan bahwa semua jenis beras telah memiliki HET dan regulasi yang wajib dipatuhi.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito menyebut per 20 Oktober 2025, terdapat 59 kabupaten dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami kenaikan harga beras di atas HET. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menegaskan bahwa jajarannya bersama Bulog akan melakukan pengawasan langsung di pasar tradisional maupun modern.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional per 19 Oktober 2025, rata-rata harga beras SPHP nasional di tingkat konsumen tercatat Rp 12.531 per kg, sedikit di atas HET nasional sebesar Rp 12.500 per kg.

 

[sandisamar]

Wah bro, ini kabar baik banget! Pemerintah benar-benar peduli dengan harga beras, ya? Mereka ingin ngepastikan bahwa harga beras tetap stabil dan tidak naik terlalu tinggi lagi. Saya rasa ini adalah langkah yang tepat, kita semua tahu kalau harga beras yang stabil sangat penting untuk kehidupan sehari-hari.

Saya juga senang melihat bahwa pemerintah telah mengalokasikan subsidi beras yang cukup besar, yaitu Rp 150 triliun! Ini berarti bahwa banyak orang Indonesia akan bisa menikmati harga beras yang lebih terjangkau. Saya rasa ini adalah contoh yang baik dari kebijakan pemerintah yang efektif.

Tapi, saya juga penasaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam operasi pasar secara paralel ini... Apakah mereka benar-benar akan bisa menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan beras di masyarakat? Saya harap siapa pun yang terlibat dalam operasi ini bisa melakukannya dengan baik!

 

[katakusut]

Hmm, aku pikir ini gampang banget sih kalau pemerintah benar-benar mengawasi pasaran beras. Jika harga beras naik di atas HET, itu berarti pasalannya harus dipatuhi oleh distributor dan pengecer ya. Aku rasa subsidi saja tidak cukup, kalau gak ada kegiatan operasi pasar paralel ini pasti harga beras akan terus naik dan membuat masyarakat lelah.

Aku pikir operasi pasar paralel ini penting banget, tapi juga harus diawasi dengan ketat agar tidak membuat pasar menjadi kacau. Aku rasa jika semua jenis beras memiliki HET dan regulasi yang wajib dipatuhi, maka pemerintah bisa menjamin harga beras tetap stabil.

Aku lihat ada 59 kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras di atas HET, itu berarti perlu diwaspadai. Aku rasa penting banget agar masyarakat tahu siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan ini dan bagaimana cara mereka menangani masalahnya.

 

[Ashamed Addax]

kira-kira apa yang bikin pemerintah mau ikut campur dengan distributor beras? kayaknya harus ada kesiapan dulu buat mengimpor bebas aja, gak usah lagi ini regulasi HET. tapi sih kalau bisa stabil harga beras, aku setuju ya. aku suka nih makan nasi goreng dengan harga yang terjangkau, kalau harus pilih di antara 4.900-5.000 rupiah itu aku pilih 5.000 aja karena aku suka gurih banget

 

[It']

Gini, ternyata pemerintah gak sabar untuk memeriksa distributor beras yang gak patuh HET, kayaknya pemerintah udh ngeliat bareng Ditreskrimsus dan Kementerian Perdagangan. Tapi, aku pikir ini sengaja aja biar nge- control pasar dan ngatur harga beras supaya stabil. Tapi, apa kalau ada yang gak patuh? Aku rasa ini cuman carut marut aja, pas mau nyetujui distributor yang gak ingin naikin harga, kayaknya udh di- control aja.

Dan, apa bedanya kalau pemerintah udh mengalokasikan subsidi Rp 150 triliun? Aku pikir ini gak cuma carut marut, tapi juga biar masyarakat nggak terkena dampak harga beras yang naik. Tapi, aku masih ragu, apa kalau ini cuman cara pemerintah untuk memperoleh keuntungan dari subsidi? Aku rasa perlu ada pengecekan lebih lanjut tentang ini.

 

[layarlemah]

Aku pikir ini semacam cobaan bagai ujian bagi para pedagang dan distributor beras. Apakah mereka siap untuk menghadapi tuntutan pemerintah? Bauanya seperti ada tekanan besar yang diberikan kepada masyarakat, tapi apa itu yang sebenarnya diharapkan dari ini? Apakah hanya tentang memenuhi regulasi atau apakah ada yang ingin dicapai di balik semuanya? Aku pikir ini juga semacam refleksi bagai diri sendiri kita. Kita harus siap untuk menghadapi perubahan dan tekanan dari luar, tapi apa yang sebenarnya kita cari dalam kehidupan ini?

 

[Frien]

gak bisa percaya lagi kan? pemerintahnya selalu mau ambil tindakan keras tapi apa yang salah sih? mereka hanya ingin jaga harga beras tetap stabil dan tidak mau naikkan lagi, kan? tapi hasilnya gak ada masalah, kan? harga beras nggak mau naik dan semua orang puas. sementara itu, di pasar tradisional dan modern, orang masih melakukan penipuan dan manipulasi harga, kan? sepertinya pemerintah harus lebih bijak dalam menanganani hal ini. mungkin mereka bisa memberikan pelatihan lebih lanjut kepada pedagang dan distributor agar mereka lebih pintar dalam mengatur harga dan tidak mau melakukan penipuan.