PDIP Menolak Jadi Oposisi, Pilih Sebagai Penyeimbang
Pembicara PDI Perjuangan, Seno Bagaskoro, telah menjelaskan mengapa partainya tidak ingin memasuki pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, PDI Perjuangan sudah menyampaikan pandangan bahwa mereka tidak akan termasuk dalam kabinet pemerintah melalui berbagai cara, mulai dari jauh-jauh hari hingga waktu pasca pilpres.
Seno menjelaskan bahwa sikap partainya adalah sebagai penyeimbang pemerintah, bukan oposisi. Menurutnya, logika ini didasarkan pada asas presidensial di Indonesia dan tidak ada koalisi dalam sistem pemerintahan yang menganut asas tersebut.
Seno menyatakan bahwa PDIP telah mengambil sikap penyeimbang sejak Prabowo ditetapkan sebagai presiden pasca Pilpres 2024. Menurutnya, pandangan ini telah diungkapkan jauh-jauh hari, bukan hanya akhir-akhir ini.
Partai tersebut menolak pilkada melalui DPRD karena, kata Seno, dalam demokrasi pasca reformasi seorang pejabat level bupati dan wali kota dipilih melalui keterwakilan. Menurutnya, hal ini memungkinkan pemimpin untuk "bonding" dengan rakyat dan merasakan keresahan mereka.
Seno juga menyatakan bahwa PDIP telah mengambil langkah sebagai penyeimbang pemerintah melalui berbagai cara, seperti menolak pilkada melalui DPRD.
Pembicara PDI Perjuangan, Seno Bagaskoro, telah menjelaskan mengapa partainya tidak ingin memasuki pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, PDI Perjuangan sudah menyampaikan pandangan bahwa mereka tidak akan termasuk dalam kabinet pemerintah melalui berbagai cara, mulai dari jauh-jauh hari hingga waktu pasca pilpres.
Seno menjelaskan bahwa sikap partainya adalah sebagai penyeimbang pemerintah, bukan oposisi. Menurutnya, logika ini didasarkan pada asas presidensial di Indonesia dan tidak ada koalisi dalam sistem pemerintahan yang menganut asas tersebut.
Seno menyatakan bahwa PDIP telah mengambil sikap penyeimbang sejak Prabowo ditetapkan sebagai presiden pasca Pilpres 2024. Menurutnya, pandangan ini telah diungkapkan jauh-jauh hari, bukan hanya akhir-akhir ini.
Partai tersebut menolak pilkada melalui DPRD karena, kata Seno, dalam demokrasi pasca reformasi seorang pejabat level bupati dan wali kota dipilih melalui keterwakilan. Menurutnya, hal ini memungkinkan pemimpin untuk "bonding" dengan rakyat dan merasakan keresahan mereka.
Seno juga menyatakan bahwa PDIP telah mengambil langkah sebagai penyeimbang pemerintah melalui berbagai cara, seperti menolak pilkada melalui DPRD.