PDIP Tetap Tidak Mau Ikut Campur Wacana Koalisi Permanen dari Golkar, Apakah Ini Karena Kemampuan Mengatur Konflik?
Pada Senin lalu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo secara langsung menegaskan bahwa partainya tidak ingin ikut campur dalam wacana koalisi permanen yang diusulkan oleh Ketua Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Ternyata, pandangan ini bukan berarti PDIP terlalu memilih untuk mengabaikan kemungkinan kerja sama dengan Golkar. Namun, perlu diperjelas lagi apa yang dimaksud oleh koalisi permanen.
Menurut Andreas, PDI Perjuangan tidak ikut campur dalam wacana koalisi permanen karena selalu menjaga posisinya sebagai partai penyeimbang di dalam sistem politik Indonesia presidensial. Dengan demikian, PDIP tetap memilih untuk menjadi partai oposisi secara teknis, meskipun tidak menyebut diri sebagai oposisi secara garis besar.
Andreas juga menambahkan bahwa partainya ada di luar pemerintahan dan memiliki keinginan untuk membantu sistem demokrasi berjalan dengan baik. Namun, hal ini dilakukan tanpa harus ikut campur dalam wacana koalisi permanen yang disebutkan oleh Golkar.
Sekedar perlu diperjelas bahwa, mengatakan koalisi permanen bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia. Sebenarnya, ini adalah konsep dasar yang paling sering muncul dalam diskusi politik, tetapi tidak pernah terlaksana secara nyata.
Sementara itu, keinginan untuk membangun koalisi permanen seperti yang disebutkan oleh Bahlil Lahadalia memiliki konseptual yang berbeda dari PDIP. Secara konseptual, koalisi tersebut hanya ada di dalam sistem parlementer dan tidak sesuai dengan sistem Indonesia kita.
Sekarang, bagaimana PDIP melihat ini? Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, partainya tetap terbuka untuk dialog politik dengan berbagai fraksi dan partai di DPR RI. Meskipun PDIP sendiri tidak menjadi salah satu anggota koalisi permanen tersebut, namun perlu diperjelas bahwa PDIP tetap memiliki keinginan untuk menjaga demokrasi dan kepentingan rakyat sebagai prinsip utama.
Hasto juga menyatakan bahwa partai ini tidak menutup diri dari pembahasan berbagai wacana politik, meskipun harus selalu mempertimbangkan tujuan demokrasi yang akan dicanangkan oleh partainya.
Pada Senin lalu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo secara langsung menegaskan bahwa partainya tidak ingin ikut campur dalam wacana koalisi permanen yang diusulkan oleh Ketua Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Ternyata, pandangan ini bukan berarti PDIP terlalu memilih untuk mengabaikan kemungkinan kerja sama dengan Golkar. Namun, perlu diperjelas lagi apa yang dimaksud oleh koalisi permanen.
Menurut Andreas, PDI Perjuangan tidak ikut campur dalam wacana koalisi permanen karena selalu menjaga posisinya sebagai partai penyeimbang di dalam sistem politik Indonesia presidensial. Dengan demikian, PDIP tetap memilih untuk menjadi partai oposisi secara teknis, meskipun tidak menyebut diri sebagai oposisi secara garis besar.
Andreas juga menambahkan bahwa partainya ada di luar pemerintahan dan memiliki keinginan untuk membantu sistem demokrasi berjalan dengan baik. Namun, hal ini dilakukan tanpa harus ikut campur dalam wacana koalisi permanen yang disebutkan oleh Golkar.
Sekedar perlu diperjelas bahwa, mengatakan koalisi permanen bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia. Sebenarnya, ini adalah konsep dasar yang paling sering muncul dalam diskusi politik, tetapi tidak pernah terlaksana secara nyata.
Sementara itu, keinginan untuk membangun koalisi permanen seperti yang disebutkan oleh Bahlil Lahadalia memiliki konseptual yang berbeda dari PDIP. Secara konseptual, koalisi tersebut hanya ada di dalam sistem parlementer dan tidak sesuai dengan sistem Indonesia kita.
Sekarang, bagaimana PDIP melihat ini? Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, partainya tetap terbuka untuk dialog politik dengan berbagai fraksi dan partai di DPR RI. Meskipun PDIP sendiri tidak menjadi salah satu anggota koalisi permanen tersebut, namun perlu diperjelas bahwa PDIP tetap memiliki keinginan untuk menjaga demokrasi dan kepentingan rakyat sebagai prinsip utama.
Hasto juga menyatakan bahwa partai ini tidak menutup diri dari pembahasan berbagai wacana politik, meskipun harus selalu mempertimbangkan tujuan demokrasi yang akan dicanangkan oleh partainya.