PBNU Gus Yahya Mendukung Indonesia Bergabung BoP, Tapi Tak Ada Alternatif Lain, Ujar Ketua Umum PBNU
Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, mendukung keputusan Indonesia bergabung dalam dewan perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden AS Donald Trump. Hal ini dilakukan karena nilai-nilai yang ada di dalamnya sangat sesuai dengan nilai dan prinsip PBNU.
Gus Yahya mengatakan bahwa pandangan PBNU terhadap BoP adalah terkait dengan nilai-nilai membantu Palestina, yang merupakan bagian dari cita-cita PBNU untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan memiliki hak-hak asasi manusia. Ia juga menyebut bahwa ada perdebatan di kalangan publik tentang keputusan Indonesia bergabung dengan BoP, namun ia tidak mengakui adanya alternatif lain yang bisa ditawarkan terkait konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina.
"Gus Yahya: Kita harus terus membantu Palestina. Karena ini baru satu-satunya saat ini, jadi kita tidak boleh tinggal diam dan tidak boleh tidak ikut serta dalam inisiatif itu," ujar Gus Yahya.
Keanggotaan Indonesia dalam BoP belakangan menuai pro kontra di tengah publik karena Israel juga bergabung dalam dewan tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri bersikeras menolak mengakui negara Palestina saat Israel bergabung dengan BoP. Namun, Gus Yahya meyakini bahwa sikap pemerintah Indonesia bergabung BoP itu semata-mata untuk membantu Palestina merebut kemerdekaannya.
Dalam Piagam BoP ini, negara-negara anggota bisa sukarela iuran US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) untuk operasional badan. Negara-negara anggota bisa menjadi anggota tetap jika berkenan bayar nominal tersebut.
Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, mendukung keputusan Indonesia bergabung dalam dewan perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden AS Donald Trump. Hal ini dilakukan karena nilai-nilai yang ada di dalamnya sangat sesuai dengan nilai dan prinsip PBNU.
Gus Yahya mengatakan bahwa pandangan PBNU terhadap BoP adalah terkait dengan nilai-nilai membantu Palestina, yang merupakan bagian dari cita-cita PBNU untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan memiliki hak-hak asasi manusia. Ia juga menyebut bahwa ada perdebatan di kalangan publik tentang keputusan Indonesia bergabung dengan BoP, namun ia tidak mengakui adanya alternatif lain yang bisa ditawarkan terkait konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina.
"Gus Yahya: Kita harus terus membantu Palestina. Karena ini baru satu-satunya saat ini, jadi kita tidak boleh tinggal diam dan tidak boleh tidak ikut serta dalam inisiatif itu," ujar Gus Yahya.
Keanggotaan Indonesia dalam BoP belakangan menuai pro kontra di tengah publik karena Israel juga bergabung dalam dewan tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri bersikeras menolak mengakui negara Palestina saat Israel bergabung dengan BoP. Namun, Gus Yahya meyakini bahwa sikap pemerintah Indonesia bergabung BoP itu semata-mata untuk membantu Palestina merebut kemerdekaannya.
Dalam Piagam BoP ini, negara-negara anggota bisa sukarela iuran US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) untuk operasional badan. Negara-negara anggota bisa menjadi anggota tetap jika berkenan bayar nominal tersebut.