TNI, Lebih Banyak di Daerah Perkotaan
Pemerintah melegalkan penyimpangan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program makan bergizi gratis (MBG). Menurut PBHI, ini tidak sesuai dengan tugas mereka. Sekretaris Jenderal PBHI, Gina Sabrina, mengatakan bahwa TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 telah menetapkan peran TNI dan pemisahannya dengan lembaga lain.
"Kalau misalnya infrastruktur yang kita tahu misalnya sulit untuk menjangkau di daerah-daerah Papua Barat. Jadi, sifatnya temporer," katanya.
Namun, PBHI menemukan bahwa sebagian besar justru terlibat dalam wilayah perkotaan. "Misalnya saya verifikasi di Depok, ada dapur sekolah, ada banyak dapur-dapur yayasan dan lain-lain, ngapain ikut ngantar?" tanyanya.
Gina Sabrina mengatakan bahwa jika TNI ingin dilibatkan, peran dan batasan mereka harus diatur sejelas mungkin agar tidak melenceng dari tugas utamanya.
Pemerintah melegalkan penyimpangan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program makan bergizi gratis (MBG). Menurut PBHI, ini tidak sesuai dengan tugas mereka. Sekretaris Jenderal PBHI, Gina Sabrina, mengatakan bahwa TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 telah menetapkan peran TNI dan pemisahannya dengan lembaga lain.
"Kalau misalnya infrastruktur yang kita tahu misalnya sulit untuk menjangkau di daerah-daerah Papua Barat. Jadi, sifatnya temporer," katanya.
Namun, PBHI menemukan bahwa sebagian besar justru terlibat dalam wilayah perkotaan. "Misalnya saya verifikasi di Depok, ada dapur sekolah, ada banyak dapur-dapur yayasan dan lain-lain, ngapain ikut ngantar?" tanyanya.
Gina Sabrina mengatakan bahwa jika TNI ingin dilibatkan, peran dan batasan mereka harus diatur sejelas mungkin agar tidak melenceng dari tugas utamanya.