PBB Terancam Bangkrut, Apakah Negara-Negara Anggota Tidak Membayar Iuran Tahunan?
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengungkapkan bahwa organisasi tersebut terancam bangkrut pada 2026 karena beberapa negara anggota belum membayar atau membayar namun terlambat iuran tahunan mereka. Krisis ini membuat PBB menghadapi risiko kebangkrutan finansial dalam waktu dekat dan organisasi internasional itu diperkirakan akan kehabisan dana pada bulan Juli jika negara-negara anggota tidak segera membayar iuran tersebut.
Menurut Guterres, krisis ini berbeda dari periode sebelumnya dan menuntut perubahan aturan keuangan yang saat ini masih menggunakan sistem yang sudah ada sejak 1945. Dalam sistem ini, jika anggaran PBB tidak sepenuhnya terpakai, meski karena negara anggota tidak membayar, organisasi harus mengembalikan sisa dana tersebut. Guterres menyatakan bahwa aturan ini membuat PBB rentan terhadap risiko struktural dan meminta agar aturan keuangan ini diubah.
Amerika Serikat adalah salah satu negara yang menunggak iuran 2025 dan 2026 senilai sekitar $2,2 miliar. Selain itu, AS juga memiliki kewajiban lain seperti misi perdamaian aktif, pengadilan internasional, dan lain-lain. Namun, Pemerintah AS hanya membayar sebagian kecil untuk misi perdamaian dan menolak membayar untuk pengadilan internasional.
Akibat keterlambatan pembayaran ini, misi perdamaian PBB telah diperintahkan untuk mengurangi anggaran sebesar 15 persen. Guterres menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain selain meminta negara-negara anggota untuk membayar iuran tahunan mereka secara segera.
Krisis keuangan di tubuh PBB juga membuat markas besar PBB di New York terancam ditutup pada Agustus, termasuk sidang Dewan Keamanan, pertemuan Majelis Umum pada September, serta Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengungkapkan bahwa organisasi tersebut terancam bangkrut pada 2026 karena beberapa negara anggota belum membayar atau membayar namun terlambat iuran tahunan mereka. Krisis ini membuat PBB menghadapi risiko kebangkrutan finansial dalam waktu dekat dan organisasi internasional itu diperkirakan akan kehabisan dana pada bulan Juli jika negara-negara anggota tidak segera membayar iuran tersebut.
Menurut Guterres, krisis ini berbeda dari periode sebelumnya dan menuntut perubahan aturan keuangan yang saat ini masih menggunakan sistem yang sudah ada sejak 1945. Dalam sistem ini, jika anggaran PBB tidak sepenuhnya terpakai, meski karena negara anggota tidak membayar, organisasi harus mengembalikan sisa dana tersebut. Guterres menyatakan bahwa aturan ini membuat PBB rentan terhadap risiko struktural dan meminta agar aturan keuangan ini diubah.
Amerika Serikat adalah salah satu negara yang menunggak iuran 2025 dan 2026 senilai sekitar $2,2 miliar. Selain itu, AS juga memiliki kewajiban lain seperti misi perdamaian aktif, pengadilan internasional, dan lain-lain. Namun, Pemerintah AS hanya membayar sebagian kecil untuk misi perdamaian dan menolak membayar untuk pengadilan internasional.
Akibat keterlambatan pembayaran ini, misi perdamaian PBB telah diperintahkan untuk mengurangi anggaran sebesar 15 persen. Guterres menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain selain meminta negara-negara anggota untuk membayar iuran tahunan mereka secara segera.
Krisis keuangan di tubuh PBB juga membuat markas besar PBB di New York terancam ditutup pada Agustus, termasuk sidang Dewan Keamanan, pertemuan Majelis Umum pada September, serta Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan.