Myanmar Mengadakan Pemilu yang Ditolak Dunia, Partai Pro-Militer Banyak Mendapat Suara. Pada Minggu lalu, pemungutan suara di Myanmar dimulai dan pihak-pihak yang mendukung militer dari partai Union Solidarity and Development Party (USDP) banyak mendapatkan suara dari warga.
Pemilu ini dipandang kontroversial karena berlangsung dalam kondisi perang saudara yang masih berkecamuk. Konflik bersenjata memicu ribuan korban tewas dan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi. Pihak pro-peace di dunia internasional sangat menolak pemilu ini karena tidak ada kebebasan untuk partai-partai oposisi.
Dalam perolehan suara, USDP memenangkan 193 kursi parlemen dari 209 kursi yang tersedia, sedangkan pihak militer mendapatkan 166 kursi secara otomatis sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dengan total lebih dari 400 kursi, gabungan antara USDP dan partai militer sudah melampaui jumlah minimum untuk membentuk pemerintahan.
Dalam hasil akhir ini, hanya sebagian kecil dari partai-partai oposisi yang mendapatkan suara, yakni kurang dari sepuluh kursi saja. Banyak warga juga tidak dapat mengundi suara karena ketakutan atau keterbatasan akses. Mereka sangat khawatir akan dampak yang ditimbulkan oleh hasil pemilu ini terhadap demokrasi di Myanmar.
Pihak internasional seperti PBB dan ASEAN sudah menolak pemilu ini, menganggapnya sebagai penipuan untuk melegitimasi kekuasaan militer yang telah memerintah Myanmar selama hampir lima tahun.
Pemilu ini dipandang kontroversial karena berlangsung dalam kondisi perang saudara yang masih berkecamuk. Konflik bersenjata memicu ribuan korban tewas dan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi. Pihak pro-peace di dunia internasional sangat menolak pemilu ini karena tidak ada kebebasan untuk partai-partai oposisi.
Dalam perolehan suara, USDP memenangkan 193 kursi parlemen dari 209 kursi yang tersedia, sedangkan pihak militer mendapatkan 166 kursi secara otomatis sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dengan total lebih dari 400 kursi, gabungan antara USDP dan partai militer sudah melampaui jumlah minimum untuk membentuk pemerintahan.
Dalam hasil akhir ini, hanya sebagian kecil dari partai-partai oposisi yang mendapatkan suara, yakni kurang dari sepuluh kursi saja. Banyak warga juga tidak dapat mengundi suara karena ketakutan atau keterbatasan akses. Mereka sangat khawatir akan dampak yang ditimbulkan oleh hasil pemilu ini terhadap demokrasi di Myanmar.
Pihak internasional seperti PBB dan ASEAN sudah menolak pemilu ini, menganggapnya sebagai penipuan untuk melegitimasi kekuasaan militer yang telah memerintah Myanmar selama hampir lima tahun.