Pemerintah Tuntut Pihan Ponpes Ambruk: Jangan Terkesan, Membantu Dari APBN?
Gedung Pondok Pesantren Al Khoziny yang ambruk di Jakarta beberapa hari lalu telah menewaskan lebih dari 60 orang. Rencana pemerintah untuk kembali membangun ponpes tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini, telah mengakibatkan ketidakpastian bagi para perantara. Mereka berpendapat bahwa pihak yang bertanggung jawab atas tewasnya korban tersebut harus dihukum.
"Jangan sampai kesalahan itu justru kini malah akan dibantu," ujar Saleh Partaonan Daulay, anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Dia menekankan bahwa pemerintah harus menelusuri masalah dalam kasus ini dan tidak hanya membantu ponpes yang terkena dampak. Menurutnya, jika ingin membantu Al Khoziny, pemerintah juga harus memikirkan lembaga pendidikan swasta lain.
Di sisi lain, anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mendesak aparat kepolisian untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas. Ia menekankan bahwa ada yang bertanggung jawab atas tewasnya para korban dan ingin melihat ada pihak yang akan dihukum.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa rencana pembangunan ulang Al Khoziny menggunakan APBN telah disampaikan. Namun, dia masih menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung ponpes dari awal.
"Pemerintah akan mendorong juga pihak swasta untuk ikut membantu," ujarnya. Tapi, wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa rencana tersebut belum mencapai kesimpulan atau kesepakatan final.
Dalam keadaan ini, para perantara semakin khawatir akan keselamatan mereka dalam membangun ponpes yang aman. Oleh karena itu, mereka menuntut pemerintah untuk lebih berhati-hati dan tidak hanya membantu ponpes yang terkena dampak.
Pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini harus dihukum. Sementara itu, para perantara harus tetap berhati-hati dalam membangun ponpes agar kasus serupa tidak terulang lagi.
Gedung Pondok Pesantren Al Khoziny yang ambruk di Jakarta beberapa hari lalu telah menewaskan lebih dari 60 orang. Rencana pemerintah untuk kembali membangun ponpes tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini, telah mengakibatkan ketidakpastian bagi para perantara. Mereka berpendapat bahwa pihak yang bertanggung jawab atas tewasnya korban tersebut harus dihukum.
"Jangan sampai kesalahan itu justru kini malah akan dibantu," ujar Saleh Partaonan Daulay, anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Dia menekankan bahwa pemerintah harus menelusuri masalah dalam kasus ini dan tidak hanya membantu ponpes yang terkena dampak. Menurutnya, jika ingin membantu Al Khoziny, pemerintah juga harus memikirkan lembaga pendidikan swasta lain.
Di sisi lain, anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mendesak aparat kepolisian untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas. Ia menekankan bahwa ada yang bertanggung jawab atas tewasnya para korban dan ingin melihat ada pihak yang akan dihukum.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa rencana pembangunan ulang Al Khoziny menggunakan APBN telah disampaikan. Namun, dia masih menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung ponpes dari awal.
"Pemerintah akan mendorong juga pihak swasta untuk ikut membantu," ujarnya. Tapi, wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa rencana tersebut belum mencapai kesimpulan atau kesepakatan final.
Dalam keadaan ini, para perantara semakin khawatir akan keselamatan mereka dalam membangun ponpes yang aman. Oleh karena itu, mereka menuntut pemerintah untuk lebih berhati-hati dan tidak hanya membantu ponpes yang terkena dampak.
Pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini harus dihukum. Sementara itu, para perantara harus tetap berhati-hati dalam membangun ponpes agar kasus serupa tidak terulang lagi.