Jakarta, Komunitas Politik Nasional (KOPN) Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menolak atlet senam Israel yang akan bertanding di Jakarta dalam ajang World Artistic Gymnastic Championship 2025. Penolakan ini merupakan bentuk komitmen terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Menurut Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Husen, penolakan ini bukan sekadar soal olahraga, tapi juga dimensi moral dan diplomatik. Husen mengatakan bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara tidak boleh menutup mata atas penderitaan rakyat Palestina.
"Husen menolak rencana atlet senam Israel yang akan bertanding di Jakarta dalam ajang World Artistic Gymnastic Championship 2025," kata Husen. "Penolakan ini bukan sekadar soal olahraga, tapi juga dimensi moral dan diplomatik."
Husen juga mengatakan bahwa Fraksi PAN mendukung penuh sikap Gubernur DKI Pramono Anung yang menolak kehadiran atlet Israel. Menurutnya, langkah Pramono mencerminkan posisi moral dan konstitusional bangsa Indonesia.
Pemerintah Daerah (Pemprov) DKI telah menunjukkan sikap yang jelas dan tidak kompromi dalam menolak atlet Israel. Namun, kewenangan pemberian visa dan penyelenggaraan ajang olahraga internasional ada di tangan pemerintah pusat.
"Kami minta pusat berpikir ulang. Jangan sampai muncul persoalan baru di tengah kondisi ekonomi yang sedang berat," kata Husen.
Organisasi Islam RI juga telah menolak kedatangan atlet senam Israel di Jakarta.
Menurut Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Husen, penolakan ini bukan sekadar soal olahraga, tapi juga dimensi moral dan diplomatik. Husen mengatakan bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara tidak boleh menutup mata atas penderitaan rakyat Palestina.
"Husen menolak rencana atlet senam Israel yang akan bertanding di Jakarta dalam ajang World Artistic Gymnastic Championship 2025," kata Husen. "Penolakan ini bukan sekadar soal olahraga, tapi juga dimensi moral dan diplomatik."
Husen juga mengatakan bahwa Fraksi PAN mendukung penuh sikap Gubernur DKI Pramono Anung yang menolak kehadiran atlet Israel. Menurutnya, langkah Pramono mencerminkan posisi moral dan konstitusional bangsa Indonesia.
Pemerintah Daerah (Pemprov) DKI telah menunjukkan sikap yang jelas dan tidak kompromi dalam menolak atlet Israel. Namun, kewenangan pemberian visa dan penyelenggaraan ajang olahraga internasional ada di tangan pemerintah pusat.
"Kami minta pusat berpikir ulang. Jangan sampai muncul persoalan baru di tengah kondisi ekonomi yang sedang berat," kata Husen.
Organisasi Islam RI juga telah menolak kedatangan atlet senam Israel di Jakarta.