Pakar soal Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Singgung soal Keseimbangan

A

Agreeable Armadi

Mekanisme Pergantian Anggota DPR: Konflik Internal atau Keseimbangan Baru?

Peneliti Indonesian Parliament Center (IPC), Ahmad Hanafi, menyatakan bahwa mekanisme pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di luar waktu (PAW) memiliki potensi membuat keseimbangan baru dalam politik. Meski berpotensi menjadi konflik internal, gugatan lima mahasiswa terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membuat perubahan ini.

Menurut Hanafi, saat ini tidak ada mekanisme lain selain PAW untuk pergantian anggota DPR, kecuali melalui partai politik yang diatur lewat UU MD3. Dia menyatakan bahwa gugatan lima mahasiswa tersebut berpotensi dikabulkan oleh MK, bergantung pada argumen pemohon dan dinamika hakim konstitusi.

"Kalau soal dinamika politik di internal partai, justru mekanisme PAW terbuka malah dapat digunakan untuk membangun keseimbangan politik to. Karena ada kontrol langsung dari masyarakat," kata Hanafi saat dihubungi CNN Indonesia, Kamis (20/11).

Selain itu, upaya tersebut menurut dia patut diapresiasi agar ada kesetaraan antara proses pemilihan oleh masyarakat dan proses evaluasinya. Dengan demikian, partai tidak bisa asal mengganti kadernya di DPR tanpa basis legitimasi yang kuat sebagaimana perolehan suara di pemilu.

"Artinya, partai tidak bisa asal mem-PAW anggotanya tanpa basis legitimasi yang kuat sebagaimana perolehan suara di pemilu. Suara komplain konstituen juga harus dapat dijadikan rujukan," kata Hanafi.

Dia juga menyatakan bahwa DPR semestinya memiliki unit pengaduan terhadap kinerja anggotanya, termasuk program pelayanan anggota DPR terhadap konstituen.

"Seharusnya ada unit pengaduan komplain terhadap kinerja anggota DPR ya. Termasuk program pelayanan anggota DPR terhadap konstituen," katanya.

Gugatan lima mahasiswa tersebut melibatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi (MK), dan meminta agar rakyat atau konstituen bisa memberhentikan anggota DPR RI.

Ketiadaan mekanisme pemberhentian anggota DPR oleh konstituen dinilai telah menempatkan peran pemilih dalam pemilu hanya sebatas prosedural formal. Sebab, anggota DPR terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak, tetapi pemberhentiannya tidak lagi melibatkan rakyat.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah untuk menafsirkan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 menjadi "diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
 
Mekanisme PAW itu masih sangat bikin masalah, ya 😐. Kalau buat partai politik punya konflik internal, mereka bisa menggunakan PAW untuk mengganti anggota DPR tanpa harus memikirkan apalagi basis legitimasi dari masyarakat. Itu gampang banget! 🙅‍♂️

Tapi kalau ada contoh positif dari mekanisme PAW yang bisa membuat keseimbangan baru dalam politik, itu pasti harus dari cara kerjanya sendiri, ya? Jangan hanya karena rakyat punya hak untuk menghentikan anggota DPR, tapi juga harus ada proses evaluasi dan kontrol yang lebih baik dari partai politik. Mungkin kalau ada unit pengaduan terhadap kinerja anggota DPR, itu bisa membuat perubahan yang positif dalam sistem ini. 🤔
 
Aku penasaran, bagaimana kalau kita buat mekanisme PAW ini lebih transparan? Misalnya, anggota DPR harus menerbitkan laporan tentang kegiatan mereka setiap bulannya. Jadi, konstituen bisa melihat apa yang dibahas oleh anggotanya di DPR. Kalau bisa demikian, gak ada alasan lagi bahwa partai politik asal mengganti kadernya tanpa basis legitimasi yang kuat. Aku pikir itu akan membuat keseimbangan baru dalam politik, jadi tidak ada konflik internal lagi 😊
 
heya bro, aku pikir mekanisme PAW itu nggak salah, malah bisa membuat keseimbangan baru dalam politik 🤔. Tapi, aku rasa ada kekurangan ya, partai politik gampang asal mengganti kadernya di DPR tanpa basis legitimasi yang kuat sebagaimana perolehan suara di pemilu 😐. Aku rasa perlu ada kontrol langsung dari masyarakat, jadi konstituen bisa memberhentikan anggota DPR RI jika mereka tidak puas dengan kinerjanya 🙌. Selain itu, aku pikir harus ada unit pengaduan terhadap kinerja anggota DPR ya, untuk agar partai politik tidak abal-abal 💯.
 
Kira-kira apa sih yang terjadi sini... 5 mahasiswo jadi korban apa kegagalan sistem PAW ini. Kalau benar, PAW memang bisa memberikan kesempatan untuk partai politik untuk menunjukkan kekuatan dan legitimasi mereka, tapi apa lagi kalau ada gugatan seperti ini? Konstitusi kita juga harus diapresiasi karena masih bisa membuat perubahan dalam sistem ini. Tapi, kira-kira bagaimana nanti mekanisme ini akan bekerja? Apakah ada yang pasti atau hanya spekulasi?
 
ini udah pon, makin kompleks mekanisme PAW ya😒. kalau mau keseimbangan baru, gimana jadi tidak ada kontrol langsung dari masyarakat? ini bukan sekedar tentang partai politik, tapi tentang rakyatnya juga 🤔.

jadi, gugatan lima mahasiswa itu benar-benar perlu didengarkan, harus ada kesetaraan antara proses pemilihan dan evaluasi. Jangan hanya asal PAW anggota DPR tanpa basis legitimasi yang kuat 🚫. Dan siapa tahu, ada unit pengaduan komplain terhadap kinerja anggota DPR juga bisa membuat perubahan ini 💪.
 
Mekanisme PAW ini pasti membuat banyak orang penasaran, sih... Bagaimana kalau kita jangan sabar-sabar saja, tapi coba fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu keseimbangan politik baru di Indonesia. Kalau kita bisa makin setara antara proses pemilihan dan evaluasi, tentu saja akan lebih baik lagi 🤔
 
Mana kalau mekanisme PAW ini benar-benar digunakan? Aku ingat kapan aja mekanisme itu diperkenalkan, sih... 2014, ya! Ada kalanya aku pikir itu buatan Jokowi, tapi ternyata itu sudah ada sebelumnya. Tapi apa yang penting adalah kalau sekarang PAW ini bisa membuat perubahan di dalam politik, itu pasti bagus banget!

Kalau kita bandingkan dengan masa lalu, dulu kita punya mekanisme lain untuk pergantian anggota DPR, sih... Partai politik itu sendiri yang memilih siapa yang akan jadi anggota DPR. Tapi sekarang PAW ini bisa membuat partai politik lebih terbuka dan transparan. Mungkin itu yang diinginkan banyak orang, kan?

Aku rasa kalau ada kesetaraan antara proses pemilihan oleh masyarakat dan proses evaluasinya, itu pasti bagus! Kita tidak ingin partai politik asal mengganti kadernya di DPR tanpa basis legitimasi yang kuat. Mungkin itu apa yang diinginkan banyak orang sekarang ini.

Dan aku rasa kalau ada unit pengaduan terhadap kinerja anggota DPR, itu pasti bagus juga! Kita tidak ingin anggota DPR asal lupa fungsi mereka sendiri. Semoga PAW ini bisa membuat perubahan yang positif di dalam politik kita! 🙏
 
Aku pikir ini solusi yang bagus banget! Jika ada mekanisme pemilihan anggota DPR yang bebas dari partai politik, tentu keseimbangan dalam politik akan lebih baik. Kalau bisa dipilih langsung oleh rakyat, mungkin anggota DPR yang terpilih lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya sekedar mengikuti arah partainya 🤝
 
Mekanisme PAW nih, kalau buat aku penasaran. Kalau buat gugatan mahasiswa ini, aku rasa ada alasan. Konflik internal nih, tapi juga bisa jadi bagian dari keseimbangan baru dalam politik 🤔

Aku pikir gugatan lima mahasiswa ini patut diapresiasi karena mau menantang sistem yang tidak adil. Jika MK bakal setuju, pasti akan membuat perubahan besar dalam mekanisme PAW nih. Dan aku harap juga ada kontrol langsung dari masyarakat, seperti proses evaluasi terhadap kinerja anggota DPR 📊

Tapi, aku juga penasaran bagaimana konstituen bisa memberhentikan anggota DPR RI itu. Kalau tidak ada kontrol langsung, maka pemilih hanya akan menjadi sebatas prosedural formal aja 😐. Aku harap ada perubahan besar dalam sistem ini, agar masyarakat bisa lebih terlibat dalam politik 🌟
 
gak percaya kalau mekanisme PAW bisa bikin keseimbangan baru di parlemen 😂👀 itu aja, tapi apa kira-kira bagaimana cara kerjanya sih? gimana caranya partai politik bisa asal mengganti kadernya di DPR tanpa basis legitimasi yang kuat? harus ada kontrol langsung dari masyarakat ya, agar tidak sekedar pilih-pilih saja 🤔👊
 
heya, aku pikir apa yang dibicarakan disini gak terlalu krusial. gak usah banyak bikin konflik internal, kan? apa yang penting adalah keseimbangan politik. aku pikir mekanisme PAW bisa jadi solusi untuk membangun keseimbangan itu. tapi, aku juga penasaran apa yang akan terjadi kalau partai tidak memiliki basis legitimasi yang kuat. kayaknya perlu ada kontrol langsung dari masyarakat, ya? dan, gimana dengan program pelayanan anggota DPR terhadap konstituen? aku ingat gak kapan program itu dijalankan sebelumnya...
 
Hmm.. gimana kalau mekanisme PAW ini bukan cuma tentang keseimbangan, tapi juga bagaimana biar partai politik tidak terlalu kuat? Mereka bisa menggantikan anggota DPR tanpa harus memiliki basis legitimasi yang kuat dari rakyat. Tapi, apa sih yang salah dengan itu?

Mungkin saja hal ini bisa membuat perubahan positif di dalam politik kita. Jika rakyat bisa langsung menentukan apakah seorang anggota DPR layak tidak layak, maka tidak akan ada korupsi dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Tapi, bagaimana kalau partai politik itu tidak mau melepaskan kontrolnya? Mereka akan mencari cara untuk tetap mengontrol DPR, ya?

Dan apa sih dengan unit pengaduan terhadap kinerja anggota DPR? Apakah itu benar-benar bisa menghilangkan korupsi di dalam sistem ini? Atau hanya akan membuat partai politik yang lebih kuat lagi? Hmm.. masih banyak pertanyaan tentang hal ini.
 
Saya pikir ini kayak giliran Indonesia untuk memiliki sistem pemerintahan yang lebih demokratis, aja 🤔. Jika bisa banget memperbaiki keseimbangan politik dengan cara PAW, itu akan berarti orang-orang di daerah pemilihan bisa melihat apakah anggota DPR yang dipilih sebenarnya mau mewakili mereka atau tidak. Sementara itu, kalau bisa juga ada kontrol langsung dari masyarakat terhadap partai politiknya, kayaknya akan membuat partai lebih bertanggung jawab 📊.
 
Aku pikir gugatan lima mahasiswa terhadap UU MD3 itu benar-benar berguna untuk membuat keseimbangan baru dalam politik Indonesia. Kalau mekanisme PAW di luar waktu bisa digunakan oleh konstituen untuk memberhentikan anggota DPR yang tidak patik, maka itu akan meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan. Tapi, perlu juga ada kontrol untuk mencegah partai politik menggunakan mekanisme PAW hanya untuk menggantikan anggota yang tidak ingin mereka pegangin.

Dan aku setuju dengan Ahmad Hanafi, kita butuh unit pengaduan terhadap kinerja anggota DPR, jadi konstituen bisa melaporkan masalahnya dan dijadwalkan untuk disusun. Itu akan membuat pemerintahan lebih akurat dan transparan. Kita juga harus ada kesetaraan antara proses pemilihan dan evaluasi, agar partai tidak bisa asal mengganti kadernya tanpa basis legitimasi yang kuat.
 
aku pikir mekanisme PAW itu memang bagus, tapi gak ada salahnya juga nih kalau ada mekanisme lain untuk pergantian anggota DPR. karena sekarang PAW udah membuat konflik internal di partai politik, apa keberuntungannya sih? 🤔

dan aku setuju dengan Hanafi, proses pemilihan dan evaluasi prosesnya harus lebih transparan dan jelas, agar partai tidak bisa asal mengganti kadernya tanpa basis legitimasi yang kuat. kalau rakyat bisa memberhentikan anggota DPR RI, itu akan membuat peran pemilih di pemilu lebih penting 🙌

dan ada satu lagi hal yang aku pikir perlu diadakan, yaitu unit pengaduan terhadap kinerja anggota DPR. agar konstituen bisa melaporkan masalahnya ke DPR, dan DPR bisa melakukan pengecekan dan evaluasi atas kinerja anggotanya 📝
 
Gue rasa mahasiswa yang gugat itu agak benar. Kalau kita lihat, sekarang partai politik udah bisa menggantikan anggota DPR tanpa harus ada basis legitimasi dari rakyat. Apalagi di ujar Ahmad Hanafi, bahwa jika perubahan ini terjadi, maka akan membuat keseimbangan baru dalam politik 🤝. Gue harap MK bisa menerima petitum itu dan memberi perhatian lebih pada hal ini. Karena sekarang udah banyak korupsi yang terjadi di dalam DPR... 😔
 
Aku pikir mekanisme PAW ini kaya gampang banget dipahami, tapi beberapa orang pasti terkejut loh. Kalau ada konflik internal, itu normal sekali. tapi apa salahnya kalau keseimbangan baru bisa terjadi? Seharusnya kita bermimpi tentang perubahan yang positif di politik kita 🤔.

Aku setuju dengan peneliti IPC Ahmad Hanafi, mekanisme PAW ini bisa membuat partai politik lebih transparan. Kalau ada gugatan dari masyarakat atau konstituen, itu bisa menjadi kesempatan bagi partai untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas anggotanya.

Tapi, apa yang perlu diingat adalah bahwa mekanisme ini harus digunakan dengan bijak dan tidak boleh abusif. Seharusnya ada unit pengaduan terhadap kinerja anggota DPR yang bisa menerima komplain dari konstituen 🚨. Dengan demikian, partai politik tidak akan bisa asal mengganti kadernya di DPR tanpa basis legitimasi yang kuat.

Sekarang, aku tahu ada beberapa orang yang ragu-ragu tentang keberlakuannya, tapi aku pikir ini adalah langkah positif untuk meningkatkan keseimbangan politik kita 🌟.
 
Mekanisme PAW di DPR pasti ada kelebihannya banget 🤔. Jika bisa diterapkan dengan baik, maka tidak akan ada konflik internal lagi. Partai politiknya bisa bebas memilih anggota mereka tanpa harus terikat pada proses evaluasi yang ketat. Sama-sama aja kalau partai ingin mengganti kadernya di DPR karena anggotanya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat ya 😊.

Saya setuju dengan Ah Hanafi, gugatan lima mahasiswa itu perlu dipertimbangkan oleh MK. Kalau tidak, maka akan ada kesan bahwa konstituen tidak memiliki hak untuk menghentikan anggota DPR yang tidak sesuai dengan keinginannya. Sepertinya perlu diatur agar ada kontrol langsung dari masyarakat terhadap anggota DPR, jadi mereka bisa lebih responsif dan tidak hanya memikul kewajiban saja 😊.

Saya rasa satu-satunya cara untuk menghindari konflik internal adalah dengan melestarikan kesetaraan antara proses pemilihan oleh masyarakat dan proses evaluasinya. Jangan biarkan partai politiknya menjadi satu-satunya pihak yang memiliki pengaruh dalam memilih anggota DPR ya 🙅‍♂️.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top