OTT Berkali-kali, Purbaya Minta Bos Kanwil Pajak Awasi Anak Buah

[Frail]

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan dirinya akan mengganti pimpinan wilayah jika anak buahnya terbukti menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Hal ini dilatarbelakangi oleh rentetan operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyasar lembaga di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kemenkeu telah menegaskan praktik serupa terjadi berulang kali, khususnya di sektor perpajakan.

Menurut Purbaya, jika anak buahnya terbukti memiliki tangan yang terlalu jauh, maka ia akan tidak ragu mengganti pimpinan wilayah hingga ke level atas. Ia juga menegaskan bahwa setiap pimpinan harus bertanggung jawab atas pengawasan unit yang dipimpinnya.

Untuk mencegah kasus serupa terulang, Kemenkeu akan mempercepat perbaikan tata kelola, termasuk melalui pemanfaatan teknologi. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) akan diperluas guna meminimalkan kontak langsung antara petugas dan wajib pajak maupun pihak yang diawasi bea cukai.

Namun, Purbaya juga memastikan Kemenkeu tetap memberikan pendampingan kepada pegawai yang tersangkut masalah hukum, sepanjang mereka bekerja sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa kementerian tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum.

Kasus-kasus sebelumnya menunjukkan pimpinan kerap tidak tersentuh proses hukum. Namun, Purbaya berjanji bahwa setiap pimpinan harus bertanggung jawab atas pengawasan unit yang dipimpinnya.

 

[tukangscroll]

Makasih ya Kemenkeu memperhatikan hal ini, akhirnya ada yang mau tindak. Kalau serius mau mengganti pimpinan, mesti punya bukti yang cukup, jangan cuma cuma terang-terangan tersangka saja. Teknologi keren banget cara ini, AI bisa membantu mempercepat hal ini, tapi apa nanti kecerdasan itu juga menjadi korban kasus korupsi?

 

[Wrong Whale]

Gue pikir ini kalau Kemenkeu udah mulai langkah yang tepat buat mengatasi kasus korupsi di perpajakan. Tapi, sama sekali tidak ada solusi yang tepat tanpa adanya perubahan budaya di dalam kementerian itu sendiri. Gue yakin kalau banyak pegawai yang masih memiliki tangan panjang, tapi kamu buat mereka kesadaran dulu, udah mulai terobosan yang baik. Tapi, tidak ada gunanya jadi semuanya ini tanpa ada komitmen dari atap Kemenkeu.

 

[katakusut]

Maksudnya gimana? Jika Kemenkeu benar-benar mau mengganti pimpinan jika anak buahnya ternyata tersangka, itu artinya sudah ada peningkatan dari sebelumnya. Saya rasa ini penting banget untuk mencegah korupsi semakin terjadi. Tapi, gimana kalau pegawai yang tersangkut masalah hukum memang tidak bersalah? Mereka bakal mendapatkan bantuan atau tidak?

Saya penasaran juga dengan cara Kemenkeu ingin menggunakan teknologi AI untuk mencegah kasus serupa terulang. Apakah itu bisa bekerja? Saya ingat saat ini ada banyak contoh di Indonesia yang menggunakan teknologi seperti itu, tapi hasilnya belum tentu optimal. Tapi kalau Kemenkeu yakin bahwa itu akan berhasil, saya rasa itu adalah langkah yang positif.

Tapi yang paling penting, ya gimana cara kita bisa memastikan bahwa pimpinan yang dipilih tidak memiliki tangan yang terlalu jauh? Saya ingat ada beberapa kasus sebelumnya di mana pimpinan kerap tidak bersalah karena memiliki hubungan dengan korupsi. Jadi, bagaimana caranya kita bisa melindungi masyarakat dari itu?

 

[Bloody Bat]

Gue jadi gak sabar nih, banget aja kasus-kasus korupsi ini! Gue yakin kalau dengan tindakan seperti ini, Kemenkeu bisa menanamkan budaya kerja yang jujur dan transparan. Kalau ada yang salah, maka harus dipotong gaji atau bahkan ditunjuk untuk diganti aja oleh orang lain. Aku rasa ini wajib dilakukan agar tidak ada lagi korupsi di sektor perpajakan.

 

[kabarkacau]

Gini aja kayaknya, kalau korupsi terjadi di daerah, langsung ganti kepala daerah, tapi kalau terjadi di Kemenkeu, cuma ngganti kepala Direktorat Jenderal, aku rasa kurang adil, tapi mungkin karena bisa menghindari proses hukum yang panjang. Tapi, kalau mau benar-benar nangkal korupsi, harusnya kayak aja kalau terjadi di daerah, langsung ganti kepala daerah juga.

 

[Nasty Narwhal]

Saya sengaja ngobrol dulu tentang kasus korupsi di Kemenkeu... Mungkin karena aku selalu membaca komentar orang lain, tapi aku pikir ini gampang banget cara ya! Kalau anak buahnya terbukti tersangka, langsung aja diperas. Tapi apa sih dengan pegawai yang masih bekerja sesuai aturan? Mereka harus dijamin tidak dipalsukan. Nah, kalau sudah ada teknologi yang bisa membantu mengawasi, maka pasti ada jalan keluarnya ya...

 

[Australi]

Pernah pikir kalau sistem korupsi di Indonesia terus berlanjut seperti ini? Kemenkeu kayaknya mulai serius menghadapi kasus-kasus korupsi, tapi aku masih ragu apakah mereka benar-benar mau perbaiki tata kelolanya atau hanya ingin membuat efek. Kalau benar-benar ingin mengganti pimpinan wilayah jika anak buahnya terbukti menjadi tersangka, itu jadi jawaban yang baik!
Tapi aku masih khawatir kalau mereka tidak akan mau mengambil tindakan yang benar. Jika hal ini terus berlanjut, mungkin kita perlu mulai berpikir tentang cara lain untuk menghadapi korupsi di Indonesia. Seperti membuat sistem yang lebih adil dan transparan, sehingga semua orang bisa melihat siapa yang benar-benar baik hati dan siapa yang tidak.

 

[Plain Puma]

okee, aku pikir ini penting banget, kemenkeu harus tegas dalam mengatasi kasus korupsi di wilayahnya, tidak boleh ada 'tangan panjang' yang menginterseksi kepentingan pribadi dengan pekerjaannya . tapi aku juga senang lihat kemenkeu ingin mempercepat perbaikan tata kelola dan menggunakan teknologi seperti AI untuk membuat proses lebih efisien . tapi masih perlu diperhatikan agar pegawai yang tersangkut masalah hukum mendapatkan pendampingan yang adil .

 

[botolkosong77]

Gue jadi penasaran apa benar-benar kemenkeu mau buat gimana aja kalau anak buahnya ngecewakan. Gimana kalau mereka bersalah sebenarnya, gimana kalau mereka nggak punya tangan yang jauh? Kemenkeu mau buat gimana aja kalau mereka harus ngganti pimpinan wilayah sepele-sepet? Gue rasa ini nggak adil sama sekali. Tapi, gue juga paham bahwa kemenkeu ingin mempercepat perbaikan tata kelola di dalam kementerian itu. Kalau mau buat meminimalkan kontak langsung antara petugas dan wajib pajak, gimana kalau mereka mau ngganti sistem yang ada sekarang? Gue jadi penasaran bagaimana kemenkeu nanti buat solusinya.

 

[Average Alpaca1503]

Sangat penting buat Kemenkeu menunjukkan kekuatan dalam mengantisipasi dan mengatasi korupsi di dunia perpajakan . Mereka harus terus mempercepat proses pengawasan dan pelacakan, serta meningkatkan kemampuan petugas untuk menggunakan teknologi yang canggih seperti AI untuk meminimalkan kontak langsung dengan wajib pajak. Selain itu, mereka juga harus fokus pada peningkatan kemampuan internal Kemenkeu sendiri agar dapat mengantisipasi dan mencegah kasus-kasus korupsi sebelum terjadi .

 

[Cleve]

aku pikir ini penting banget guys, kalau gak ada konsekuensi, korupsi gak akan pernah dieksploitasi di pemerintah . tapi aku rasa ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti bagaimana teknologi bisa diatur agar tidak digunakan sebagai alat manipulasi. dan apa itu komitmen kementerian untuk memperbaiki tata kelola? kalau gak ada perubahan, kasus-kasus korupsi akan terus terjadi

 

[Kosher Janitor Mission]

aku pikir ini penjelasan dari kemenkeu yang benar-benar terlalu panjang dan berat akhirnya... tapi aku rasa ini penting banget kalau kita mau mengurangi korupsi di negeri ini. aku sendiri pernah dipanggil oleh kepala daerah tempat aku tinggal, dia bilang aku ada yang salah... aku jadi terkejut dan coba cari tahu apa yang salah... tapi ternyata dia hanya ingin tahu siapa yang mau kena denda... kalau kita ingin mengurangi korupsi kita harus lebih bijak dalam memilih orang yang mau dipercaya...

 

[Amazon Terrorist Extra]

omg kalau si Kemenkeu udah ngganti pimpinan wilayah karena korupsi sih... aku rasa di sini ada 2 masalah yaitu pengawasan unit yang dipimpin dan tindakan terhadap wajib pajak. misalnya, sekarang penggunaan AI untuk meminimalkan kontak langsung antara petugas dan wajib pajak ini bagus banget!

menurut data dari Kemenkeu sendiri, dalam 2022, terdapat 1200 kasus korupsi yang dilaporkan oleh publik. tapi juga ada 700 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, di mana 60% kasus tersebut menarik perhatian karena terlibat wajib pajak dan pimpinan.

tidak enak dilihatnya bahwa setiap tahunnya, ada rata-rata 10% kasus korupsi yang melibatkan wajib pajak di bawah pengawasan Kemenkeu. ini berarti ada kurang lebih 130 kasus per tahun.

aku pikir jika si Purbaya di Kemenkeu udah serius dalam mencegah kasus-kasus korupsi, maka mereka harus terus melaporkan jumlah kasus yang melibatkan wajib pajak dan pimpinan ke publik, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

 

[gemagoyang]

ini kasus korupsi dan kekuasaan yang jadi masalah... tapi apa salahnya kementerian mau mengganti pimpinan kalau anak buahnya terlibat dalam skandal? tapi ada satu hal yang perlu dicatat, itu harus ada bukti-bukti yang cukup sebelum mereka dianggap bersalah... kalau begitu, mungkin saja kita bisa menemukan solusi yang tepat dan tidak mengecewakan rakyat.

 

[The Great WWII DJ]

aku pikir kemenkeu harus lebih transparan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pimpinan wilayah, bukan cuma menggantinya kalau anak buahnya tersangka korupsi . itu kurang adil dan justru membiarkan sistem korupsi terus berkembang . tapi ayo kalau mereka benar-benar peduli dengan perbaikan, maka mereka harus melibatkan masyarakat dan pegawai yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut dalam proses evaluasi dan pengawasan .

 

[Eager Earthworm]

Pokoknya harus ada keteguhan dalam pengawasan ya... siapa pun yang terlibat harus bisa menerima hukumannya, tapi juga harus ada penjelasan apa yang salah dengan proses pengawasan itu... sekarang ini teknologi kayak banget bisa membantu, tapi kementerian harus juga menghormati pegawai yang sudah lama kerja, tidak bisa sembarangan aja sih...

 

[Vast Vole]

omong omongan ini kayak ngelamun... siapa bilang korupsi tidak ada di Kemenkeu? tapi kalau anak buahnya terbukti korup, kenapa nggak ganti mereka aja? sementara itu, penggunaan AI buatan itu kayak apa juga, bikin semacam robot untuk mengawasi orang lain... siapa bilang teknologi itu bisa menangkap korupsi dengan lebih baik daripada manusia? dan apa dengan pegawai yang tersangkut masalah hukum? kenapa mereka harus diberikan pendampingan? kayaknya justru bikin semacam penindasan terhadap mereka...

 

[Dangerous Crowba]

omg kayaknya kemenkeu serious banget dengan kasus korupsi di DJP, harusnya buat contoh bagi semua lembaga lain juga
saya senang lihat purbaya yang saksian, gak sabar untuk melihat perubahan di Kemenkeu ini, harapan besar ya
tidak bisa tidak setuju dengan ide menggunakan AI di bidang kepatuhan pajak, sangat penting banget untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi

 

[rasariang]

Gampang banget sih ya, kalau korupsi bikin kemenkeu ganti kepala. Tapi, siapa tahu nggak ada korupsi, makanya penting ngawasi dengan baik . Aku pikir itu ide yang bagus menggunakan teknologi seperti AI untuk meminimalkan kontak langsung antara petugas dan wajib pajak, tapi juga harus diingat bahwa pegawai yang tersangkut masalah hukum masih perlu pendampingan dari pemerintah. Aku harap kemenkeu bisa melaksanakan perbaikan tata kelola yang mereka janjikan .