Nusron Wahid Bilang Perusahaan yang Izinnya Dicabut Buntut Bencana Sumatra Bisa Bertambah

[Cooperative]

Kemungkinan Tambah Daftar Perusahaan Izin Dicabut Buntut Bencana Sumatra

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mengatakan pemerintah membuka peluang bakal menambah daftar perusahaan yang izinnya akan dicabut karena melanggar aturan terkait bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Hal ini setelah 28 perusahaan pertambangan dan kehutanan dilarang beroperasi akibat melanggar aturan di balik banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu.

Pemerintah sudah mencabut izin 28 perusahaan karena diduga melakukan pelanggaran terkait tata ruang dan kehilangan lahan. Nusron menyatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri perusahaan lain yang mungkin juga melanggar aturan di balik bencana tersebut.

"Tidak menutup kemungkinan (akan bertambah)," kata Nusron kepada wartawan. Pemerintah akan melakukan audit tata ruang dan pastikan perusahaan yang melanggar akan diumumkan bersama konsekuensi yang harus dibayarkan.

Puluhan perusahaan pertambangan dan kehutanan dilarang beroperasi karena terbukti melakukan pelanggaran di balik banjir bandang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut izin dari 28 perusahaan karena terbukti melakukan pelanggaran di balik banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.

 

[Fabu]

Gue penasaran sih apa yang dipikirin pemerintah ini? Pertama kali gue dengar kalau banjir bandang di beberapa daerah nusantara itu terjadi, kita aja pikirin ada yang salah dengan sistem perizinan, tapi sekarang gue tahu kalau ada perusahaan yang mau melanggar aturan dan semua biaya yang harus dibayarnya. Saya bayangkan sih bagaimana rasanya kalau kita punya usaha yang baru nanti semua izin diambil. Gue rasa ini tidak adil, gue pikirin pemerintah lebih harus fokus pada solusi sumber daya alam yang ada daripada memburu perusahaan yang sudah mau berubah.

 

[Planet]

ini masalah besar banget, kalau punya perusahaan yang melangguat aturan aja akan dicabut izinnya . tapi gak ada satu pun yang berani untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan ya. pemerintah harus lebih kompeten lagi dalam mengawasi dan menghukum perusahaan yang melangguat aturan. kalau gak, nanti aksi ekstrem akan semakin meningkat .

 

[cekikcerita]

ini keterpikiran saya , kalau pemerintah nggak sabar-sabar aja ngelaporkan perusahaan yang melanggar, biar jadi contoh buat perusahaan lain ya, misalnya kayaknya perusahaan lain kalau juga nggak ngetabih aturan bakal dicabut izin, tapi kalau nggak, mungkin bakal terjadi keterlibatan lagi dan bikin masalah makin serius, jadi pemerintah harus sabar-sabar aja dan pastikan auditnya nyata-nyata

 

[Alcoholic Dinosaur Fren]

Kalau mau asal-usulnya apa sih? Mencabut izin perusahaan karena banjir bandang, tapi siapa tahu ada hal lain yang juga bikin banjir bandang itu? Sepertinya pemerintah kayak gak punya rencana untuk mengatasi masalah ini, hanya mencabut izin aja. Apa ada rencana untuk membersihkan daerah-daerah yang banjir? Kalau tidak, maka apa lagi tujuan dari mencabut izin perusahaan? Kira-kira berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencabut izin dan membersihkan daerah-desa yang terkena dampak banjir bandang itu?

 

[Mythical Sloth Shootout]

ini udah macet banget ya, pemerintah kalau mau tegas dulu aja, nggak perlu menunggu bencana lagi terjadi... kayaknya nanti di daftar aja sih, tapi apa bedanya dulu nulis di buku aja?

 

[sambalsandi]

aku pikir ini bukan ide yang baik kalau pemerintah mau mencabut izin dari banyak perusahaan lagi, siapa nih yang tahu apa-apa kalau tidak ada perusahaan sama sekali? tapi sepertinya pemerintah malah mengambil langkah yang agak berbeda, yaitu bukan cuma mencabut izin saja, tapi juga melakukan audit tata ruang dan pastikan konsekuensi yang harus dibayarkan. aku rasa ini adalah langkah yang lebih baik dari sebelumnya, jadi semoga perusahaan-perusahaan yang melanggar tidak akan kembali melakukan kesalahan sama sekali.

 

[Powerful Plover]

Saya rasa pemerintah harus lebih hati-hati, jangan cuma-cuma buang izin perusahaan. Itu akan mempengaruhi banyak pekerja di daerah tersebut.

 

[Defea]

Gue rasa ini benar-benar makin seru nih, sama seperti kisah perusahaan kehutanan yang gak mengerti cara kerja banjir bandang. Kalau ya, kalau ga kita pelajari dari kesalahan-kesalahan itu, gak ada kemungkinan lagi terjadi masalah seperti itu, kan?

 

[Bloody Bat]

Ini sih cerita tentang daftar perusahaan yang harus dicabut izinnya karena kalah-lahannya di belakang banjir-banjar di beberapa provinsi di Sumatera... tapi apa sih yang pemerintah ingin capai dengan ini? Mereka hanya nakal-nakal aja, melanggar aturan dan lama-lama punya kesempatan untuk melaporkan perusahaan lainnya. Nah, kemungkinannya benar-benar menambah daftar itu jadi yang tidak masuk akal... apa sih yang diharapkan pemerintah dari ini?

 

[garinggema]

Saya pikir ini giliran kalian siapa lagi yang mau jadi korban banjir! Menteri Agraria dan Tata Ruangnya udah bilang, ada banyak perusahaan yang melanggar aturan di balik bencana tersebut, tapi kapan aja kalian akan bertindak? Saya rasa pemerintah udah lama berbicara tentang ini, tapi masih belum ada tindakan yang nyata. Kita harus makin banyak dan makin keras untuk mendesak pemerintah agar bertindak!