Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkap bahwa perusahaan kontraktor Singgung 1 Tanah Sertifikatnya 4 memiliki penumpukan sertifikat tanah di Kawasan Jabodetabek. Menurut Nusron, hal ini dapat berdampak pada tindakan korupsi.
"Pembicaraan hampir 2 jam bersama KPK, kami di sini diskusi membedah, mencari penyakit, anatomi penyakit di tubuh ATR/BPN yang penyakit itu berpotensi menimbulkan tindakan korupsi," kata Nusron kepada wartawan.
Nusron juga menyebut bahwa perusahaan tersebut memiliki sistem yang tidak tepat dan dokter yang kurang maju dalam mengelola sertifikat tanah. Ia mengatakan bahwa mereka harus mencari solusi untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan obat-obatan yang lebih baik, yaitu sistem administrasi pertanahan.
"Obatnya apa? Sistem. Dokternya siapa? SDM yang punya integritas," kata Nusron.
Selain itu, Nusron juga membahas tentang waktu mengurus sertifikat yang lama dan pungli yang terjadi di perusahaan tersebut. Ia berharap bahwa dengan masukan dari KPK, masalah ini dapat teratasi.
"Nah kita ke depan menata sistem administrasi pertanahan di Indonesia yang jauh lebih baik sehingga ke depan enggak muncul lagi isu tumpang tindih," kata Nusron.
"Pembicaraan hampir 2 jam bersama KPK, kami di sini diskusi membedah, mencari penyakit, anatomi penyakit di tubuh ATR/BPN yang penyakit itu berpotensi menimbulkan tindakan korupsi," kata Nusron kepada wartawan.
Nusron juga menyebut bahwa perusahaan tersebut memiliki sistem yang tidak tepat dan dokter yang kurang maju dalam mengelola sertifikat tanah. Ia mengatakan bahwa mereka harus mencari solusi untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan obat-obatan yang lebih baik, yaitu sistem administrasi pertanahan.
"Obatnya apa? Sistem. Dokternya siapa? SDM yang punya integritas," kata Nusron.
Selain itu, Nusron juga membahas tentang waktu mengurus sertifikat yang lama dan pungli yang terjadi di perusahaan tersebut. Ia berharap bahwa dengan masukan dari KPK, masalah ini dapat teratasi.
"Nah kita ke depan menata sistem administrasi pertanahan di Indonesia yang jauh lebih baik sehingga ke depan enggak muncul lagi isu tumpang tindih," kata Nusron.