Nasdem mendukung pembentukan komite percepatan reformasi Polri, dikepalai Jimly Asshiddiqie. Surya Paloh yang menjadi ketua umum partai Nasdem mengatakan ingin kehadiran komite ini dapat memperkuat institusi aparat penegak hukum di Indonesia.
"Pikir saya bahwa pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri merupakan hasil buah pikir dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah ada desakan dari masyarakat, presiden pun memutuskan untuk memperbaiki kinerja kepolisian itu sendiri," kata Surya Paloh saat membuka acara fun walk HUT ke-14 partai Nasdem.
Nantinya, komite ini akan mengadakan rapat perdana di Mabes Polri pada Senin mendatang. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa komite ini terdiri dari 10 orang dan akan berusaha untuk menyusun rencana kerja dalam jangka pendek, termasuk mendengar langsung dari internal Polri mengenai langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan.
"Insyaallah hari Senin, jam 1 siang kami akan mengadakan rapat pertama di Kantor Polri. Komisi ini diharapkan bekerja secepatnya, walaupun Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu," kata Jimly Asshiddiqie.
Komite Percepatan Reformasi Polri ingin mendengar berbagai masukan dari masyarakat, kelompok akademisi dan praktisi, serta organisasi masyarakat sipil. Mereka juga akan membahas cara terbaik menyerap aspirasi masyarakat untuk perubahan dan perbaikan di dalamnya.
"Jadi, ide-ide untuk perubahan itu nanti bilamana perlu itulah yang harus mengubah undang-undang. Jadi tim ini, tim hebat ini. Jadi, bukan tim biasa sehingga kami ingin menghimpun pendapat yang mungkin saja berakibat harus mengubah undang-undang," terangnya.
Komite ini diharapkan dapat bekerja secepatnya untuk memperkuat institusi aparat penegak hukum di Indonesia.
"Pikir saya bahwa pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri merupakan hasil buah pikir dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah ada desakan dari masyarakat, presiden pun memutuskan untuk memperbaiki kinerja kepolisian itu sendiri," kata Surya Paloh saat membuka acara fun walk HUT ke-14 partai Nasdem.
Nantinya, komite ini akan mengadakan rapat perdana di Mabes Polri pada Senin mendatang. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa komite ini terdiri dari 10 orang dan akan berusaha untuk menyusun rencana kerja dalam jangka pendek, termasuk mendengar langsung dari internal Polri mengenai langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan.
"Insyaallah hari Senin, jam 1 siang kami akan mengadakan rapat pertama di Kantor Polri. Komisi ini diharapkan bekerja secepatnya, walaupun Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu," kata Jimly Asshiddiqie.
Komite Percepatan Reformasi Polri ingin mendengar berbagai masukan dari masyarakat, kelompok akademisi dan praktisi, serta organisasi masyarakat sipil. Mereka juga akan membahas cara terbaik menyerap aspirasi masyarakat untuk perubahan dan perbaikan di dalamnya.
"Jadi, ide-ide untuk perubahan itu nanti bilamana perlu itulah yang harus mengubah undang-undang. Jadi tim ini, tim hebat ini. Jadi, bukan tim biasa sehingga kami ingin menghimpun pendapat yang mungkin saja berakibat harus mengubah undang-undang," terangnya.
Komite ini diharapkan dapat bekerja secepatnya untuk memperkuat institusi aparat penegak hukum di Indonesia.