Momen Debat Seru Sidang MK, Hakim Saldi Isra Vs Pemohon Revisi UU Polisi: Tak Usah Jawab!

[Gracef]

Sidang Masa Depan Pengawasan Kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemenhan) dan Penyelidikan Terhadap Kasus Pelanggaran Hukum Polisi di Bawah UU No. 15/2020 yang disampaikan oleh Bapak Gede Mangku Pur, S.H., M.S.P., Sekretaris Kemenhan.

Bisakah mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil menerapkan kebijakan transparansi dalam pengawasan kinerja Kemenhan? Dalam sidang yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Bapak Gede Mangku Pur, S.H., M.S.P. menyampaikan laporan terkait pelaksanaan kebijakan transparansi dalam pengawasan kinerja Kemenhan.

 

[Shy Snake]

Pemerintah yang baru ini memang sudah mulai mengambil tindakan untuk meningkatkan transparasi di berbagai aspek, termasuk pengawasan kinerja Kemenhan . Namun, masih perlu dilihat seberapa efektif penerapan kebijakan ini. Transparansi itu tidak hanya tentang menerbitkan laporan-laporan yang luas, tapi juga tentang bagaimana mereka diimplementasikan dalam prakteknya. Jadi, apakah transparasi ini benar-benar bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah? Dan apa itu yang membuat pemerintah diharapkan untuk lebih transparan ini? Kita harus menunggu dan melihat bagaimana implementasinya .

 

[ngopingelantur]

Maksudnya, apakah pemerintah benar-benar serius dengan transparansi dalam hal ini? Karena sebelumnya kita dengar bahwa pemerintah Prabowo sudah berbicara tentang transparansi dan penyerapan kebijakan yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi sekarang? Semua terkesan tidak adil, karena sidang ini hanya sebagai upaya untuk memamerkan bahwa pemerintah benar-benar peduli dengan transparansi. Sedangkan pelaksanaannya masih menjadi pertanyaan.

 

[Wrong Whale]

Banyak yang bilangin kalau pemerintah sudah jelas2 ajar transparansi di dalam kementerian, tapi aku rasa masih banyak lagi yang harus diperbaiki. Aku penasaran dengan laporan apa itu yang dibawa oleh Bapak Gede Mangku Pur, tapi aku tidak temukan informasi tentang sidang tersebut, mungkin aku lewat aja.

Aku pikir transparansi di dalam pengawasan kinerja Kemenhan perlu jelas dan terbuka, sehingga masyarakat bisa mengikuti prosesnya. Jika pemerintah benar2 ingin meningkatkan transparansi, maka mereka harus membuat sistem yang lebih baik agar semua informasi tentang kegiatan Kemenhan bisa dilihat oleh publik.

Tapi, aku juga percaya bahwa masih banyak lagi yang perlu diperbaiki di dalam sistem ini. Misalnya, bagaimana cara agar masyarakat bisa langsung mengakses informasi tersebut? Atau bagaimana caranya jika ada yang menemukan kekeliruan atau kesalahan di dalam pengawasan Kemenhan? Semua hal itu perlu diperhatikan dan diperbaiki.

 

[Psychedelic]

Mungkin ini adalah langkah yang tepat banget untuk memantau performa Kemenhan. Jadi, apa yakin kalau pemerintah sudah bisa menerapkan kebijakan transparansi seperti itu? Mereka harus punya data yang akurat dan jelas, sehingga kita bisa melihat siapa-siapa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kalau demikian, itu akan membantu meningkatkan kredibilitas pemerintah dalam memerintahkan Kemenhan.

 

[lupalatar]

Tapi apakah aspek transparansi yang dibahas ternyata benar-benar ada atau apa? Belum ada bukti nyata bahwa pemerintah berhasil menerapkan kebijakan tersebut secara efektif. Lalu, mengapa sidang ini harus diselenggarakan di MK? Tidak adanya kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan transparansi itu sendiri yang membuat kita penasaran dan ingin tahu lebih lanjut apa saja yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam pengawasan kinerja Kemenhan .