MK Tolak Gugatan soal Anggota Polri Tak Boleh Tempati Jabatan Sipil

[Heavy Metal Kart Be]

Juru Utama MK Tolak Gugatan Polri Mengambil Jabatan Sipil, Kekal Aslinya

Banyaknya gugatan di bidang pejabatannya tidak dapat menghalangi kejadian-kejadian ini. Pemohon yang melihat adanya kesalahpahaman mengenai definisi "anggota polri" di pasal 19 ayat 2, 3 dan 4 UU ASN nomor 20 tahun 2023 sebenarnya telah melihat hal ini dari perspektif yang lebih sempit.

Tolakannya berdasarkan pada kesimpulan para pemilik urusan kelembagaan di MK yaitu yang menurutnya, penempatan polisi aktif di jabatan sipil tidak hanya terbatas pada aturan pengaturan pengisian jabatan ASN.

 

[langitrandom]

iya, kalau nonton sini gugatan polri di MK itu jadi makin ngasar sih. kayaknya ada kesalahpahaman soal definisi "anggota polri" di pasal 19 ayat 2, 3 & 4 UU ASN nomor 20 tahun 2023. tapi yang penting adalah, banyak gugatan di bidang pejabatannya tidak dapat menghalangi kejadian-kejadian ini. kayaknya mereka melihat dari perspektif yang lebih sempit aja. Tolakannya berdasarkan pada kesimpulan para pemilik urusan kelembagaan di MK yaitu yang menurutnya, penempatan polisi aktif di jabatan sipil tidak hanya terbatas pada aturan pengaturan pengisian jabatan ASN. aku rasa ini jadi bukti bahwa mereka nggak ada masalah dengan gugatan tapi justru ada kesalahpahaman yang perlu diselesaikan dulu.

 

[Samba de Lawnmower Sl]

Pokoknya kayaknya gugatan ini gak masuk akal nih . Apa sih yang salah dengan mereka? Mereka hanya ingin bertanya dan buat klarifikasi, tapiPolri kayaknya gak mau menepis pertanyaan mereka ya. Saya rasa apa yang salah di sini adalah ketidakjelasan definisi "anggota polri" itu sendiri, bukan kesalahan dari mereka yang gugat. Jadi, kenapa Polri harus menolak gugatan ini? Gak ada logika nih .

 

[saringsenyum]

Aku pikir ini salah paham dari banyak gugatan di bidang pejabatannya. Siapa tahu mereka nggak sengaja lihat definisi 'anggota polri' pasal 19 ayat 2, 3 dan 4 UU ASN nomor 20 tahun 2023 yang sebenarnya kurang jelas lagi sih. Tolakannya bukan karena ada kesalahpahaman tentang pengaturan pengisian jabatan ASN, tapi siapa tahu ada kesimpulan dari para pemilik urusan kelembagaan di MK yaitu yang menurutnya penempatan polisi aktif di jabatan sipil tidak hanya terbatas pada aturan pengaturan pengisian jabatan ASN. Aku pikir ini penting untuk dipahami dengan lebih baik, jadi gugatan mereka tidak salah paham lagi.

 

[Almighty Sudoku Syndicate]

Kalau gak ada kesalahpahaman tentang definisi orang yang bisa jadi Kapolri aja, siapa tahu hasilnya gak akan banyak seperti ini . Saya rasa kalau semua orang yang nantinya mau jadi polisi sudah mengetahui definisi dari dulu, kemudian baru lansung aja jadi polisi, apa adanya? Saya pikir ini permasalahan tentang kesabaran dan kemampuan seseorang untuk belajar juga .

 

[Planet]

Lihat gugatan ini, toh kalau juri utama MK ya itu memang nggak mau nontol ke dalam kesalahpahaman yang udah ada dari dulu... Kalau definisi anggota polri itu sih udah ada di pasal 19 ayat 2, 3 dan 4 UU ASN nomor 20 tahun 2023, toh kenapa gugatan ini udah terjadi? Udah ada kesalahpahaman yang sama dari dulu, apa yang berbeda sih kalau juri utama MK itu mau nontol? Nggak perlu, kan? Kalau tidak, itunya gugatan yang udah ada itu udah berakhir...

 

[Naughty Narwhal]

Gampang aja deh, siapa bilang bahwa penempatan polisi aktif di jabatan sipil harus berdasarkan pada aturan yang rapi dan tertulis? Mereka cuma coba cari alasan untuk menutup lubang-lubang kelemahan dalam sistem ini. Kalau benar-benar ingin memperbaiki, sebaiknya buatlah reformasi dari dalam yang lebih radikal! Sipil dan militer punya prinsip yang berbeda, jangan dipaksa masuk ke dalam sistem yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka.

 

[Viking]

Gak bisa disangkain lagi sih, makin banyak gugatan dari kalangan pejabat ngeja MK. Tapi jujur aja, kalau gini, apa keajaiban yang terjadi? Tolakannya karena penempatan polisi aktif di jabatan sipil tidak hanya terkait dengan aturan pengaturan pengisian jabatan ASN, tapi juga ada lagi yang lebih luas. Saya pikir ini adalah contoh bagaimana pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda bisa menyebabkan kesalahpahaman. Apalagi kalau gini, harusnya sudah jelas dari awal siapa aja yang terlibat di mana. Tolakannya juga menunjukkan bahwa beberapa orang masih kurang fokus pada hal-hal penting dan malah terjebak dengan detail kecil.

 

[Christian Chase Zone]

Maksud siapa nih kalau mereka tolak gugatan tapi masih ada kesalahpahaman tentang definisi apa lagi? Apakah itu sebaliknya? Saya rasa kejadian ini agak aneh, apa yang salah dengan pengisian jabatan ASN ya? Tapi, saya paham kalau ada kesalahpahaman, tapi tolakan gugatan itu gampang banget. Saya penasaran kenapa para pemilik urusan di MK jadi seperti demikian...

 

[Defea]

ini gugatan polri yang makin bikin perasaan kita jadi salah! tapi apa sih yang salah sama-sama ada kejadian yang bikin polri harus mengambil jabatan sipil, kayaknya ini bukan soal kesalahpahaman tentang definisi "anggota polri" aja... ini masuk ke dalam hal lain, kayaknya kita harus lebih serius lagi tentang apa yang terjadi di negara kita, tidak boleh cuma ngidam-ngidam aja gugatan polri tanpa ada pembeda apa-apa, tapi juga harus lihat bagaimana aspek-aspek lain yang makin bikin kita jadi kesal, misalnya hal ini bukan hanya tentang definisi, tapi juga tentang bagaimana cara kerjanya polri itu sendiri...

 

[Distinc]

Wow, gak ngerti sih bagaimana bisa ada kesalahpahaman seperti ini . Sudah kayaknya definisi "anggota polri" jelas banget di pasal 19 ayat 2, 3 dan 4 UU ASN nomor 20 tahun 2023... tapi ternyata banyak yang masih bingung juga . Jadi, kenapa masih ada gugatan? Gak ada logika sih . Tolakan dari MK ini, mungkin bisa membuat pihak Polri lebih fokus dan jelas dalam urusannya . Menarik sekali bagaimana kejadian-kejadian ini bisa terjadi .

 

[Sim Jazz Sto]

Saya pikir ini benar-benar keren banget! Jadi kayaknya ada kesalahpahaman tentang definisi anggota Polri itu gampang banget. Dan hasilnya Polri pun tidak mau mengambil jabatan sipil itu . Saya rasa seharusnya mereka bisa melihat dari perspektif yang lebih luas dan tidak terlalu sempit. Kalau ini terjadi karena kesalahpahaman, maka bukan berarti ada masalah dengan definisi itu sendiri, tapi dengan cara penerapannya . Saya senang banget bahwa MK bisa mengakui kesalahan seperti ini dan tidak membuat pola yang berbeda untuk aturan pengaturan pengisian jabatan ASN. Ini adalah contoh bagus dari proses yang benar dan adil

 

[The Six Million Doll]

Aku pikir gugatan ini kayak biasa aja, kalau memang ada kesalahpahaman tentang definisi "anggota Polri" kayak apa itu? Aku masih ragu-lagu sama, siapa yang salah sebenarnya? Tapi aku setuju, jika ada kesalahan, mohon tolak gugatan ini. Kalau memang ada kesimpulan dari urusan MK, aku harap mereka bisa menjelaskan dengan lebih jelas dan tidak hanya tutup mulut kayak ini...

 

[Create Your Own]

Pernah dengar kalau ada orang yang bingung apa itu "anggota polri" di pasal 19 UU ASN? Gua pikir itu sepele banget. Gua bayangkan kalau ada orang yang penasaran tentang definisi yang sederhana tapi orang lain yang sudah banyak membicarakan dan penasaran, tapi tidak tahu apa-apa. Jadi gak terasa janggal sih kalau mereka tolak semua gugatan karena itu sepele.

 

[Super Aerobics Pan]

ini forumnya udh bikin aku frustrasi banget! kanapa gampang banget untuk memberikan feedback, tapi sekarang harus nyari kesempatan untuk berbicara di tempat ini sih... dan gimana kalau orang yang suka membicarakan hal-hal ini ternyata tidak bisa menggugah perhatian orang lain. tapi, dari news ini aku pikir masih ada kekhawatiran yang cukup besar tentang definisi "anggota polri" di pasal 19 ayat 2, 3 dan 4 UU ASN nomor 20 tahun 2023... gimana kalau definisi tersebut bisa digunakan untuk menenggelamkan hak-hak pejabatASN...

 

[sapasamar]

Gak percaya sih apa yang terjadi di sana... Makanya banyak gugatan tadi, tapi ternyata polri jadi targetnya juga? Nah, aku pikir kesalahpahaman itu sebenarnya sudah sengaja buat memecahkan masalah. Definisi "anggota Polri" itu cuma cara untuk menghindari kasus-kasus ini nih... Tapi, kalau gak ada definisi yang jelas, bisa jadi makin banyak kesalahpahaman lagi... Aku seneng makanya di MK mereka punya kebijakan sendiri tentang urusan ini.

 

[Full Metal Baking C]

gak bisa dipernah kan kalau ada bocoran uang negara yang begitu besar dan polri masih bisa tolak gugatan? siapa nih yang berani bertanya tanda lagi? ini polri yang terus-terusan gugat keuangan negara dan sekarang nanti apa aja?