MK Putuskan Polri Duduki Jabatan Sipil Harus Pensiun, Pakar Beri Penjelasan

[Disturbed Deer]

MK Putuskan Polri Duduki Jabatan Sipil Harus Pensiun, Pakar Beri Penjelasan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut pakar hukum Tata Negara Fahri Bachmid.

Sejak putusan MK diberikan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sifat final dalam putusan tersebut mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Artinya, putusan MK harus ditindaklanjuti sebagaimana mestinya secara doktriner.

Putusan MK bersifat prospektif, namun memiliki kewenangan untuk membuat putusan yang retroaktif dalam kasus-kasus tertentu yang dianggap mendesak dan penting demi keadilan. "Tujuannya agar prinsip konstitusionalisme dapat dipedomani, tetapi disisi lain mencegah berbagai dampak kompleksitas ketatanegaraan dan pemerintahan saat ini atas beberapa jabatan publik yang terdampak dengan putusan MK yang kebetulan sadang diemban oleh anggota Polri," katanya.

Putusan MK itu merupakan hal penting yang mengandung mandat konstitusional. Fahri menilai bahwa pertimbangan yuridis dan konstitusional yang dirumuskan oleh MK tersebut sudah sebangun dengan desain konstitusional bangsa. "Ini merupakan mandat konstitusional utama untuk Polri, menjadi landasan hukum bagi fungsi dan kewenangan mereka dalam menjaga keutuhan bangsa," katanya.

Pakar itu juga menekankan bahwa pemerintah harus membuat instrumen berupa 'legal policy' atau 'legal rules' dalam rangka mengatur pranata transisi terhadap keberadaan anggota Polri aktif yang menduduki beberapa jabatan publik strategis di pemerintahan saat ini.

 

[Disturbing Spork Operat]

ya aku penasaran, tahu apa makanya MK gini bisa memutuskan siapa yang harus pensiun? kayaknya ada yang ketinggalan jadi siapa yang udah lama duduk di jabatan publik itu harus langsung menyerah? ini keren banget tapi juga sedikit frustrasi, kenapa anggota Polri harus menyerah begitu saja? kayaknya perlu ada aturan yang lebih matang.

 

[Gentle]

Hmm, ga capek nih sih. Makasih ya MK sudah ngambil tindakan yang tepat. Apa artinya jika kapolri masih bisa jadi kapolri setelah putusannya? Maksudnya apa? Boleh saja Polri masih mantap dengan ini? Tapi, ada kekhawatiran nih. Bagaimana caranya pemerintah mau mengatur pranata transisi ini? Harus ada aturan yang jelas, ya. Jangan cuma kapolri saja, tapi juga karyawan lainnya yang masuk di luar Polri.

 

[Fantastic]

kenapa sih MK harus buat putusan itu, kan udah lama juga gak ada yg mau jauhin dari pekerjaannya . sifatnya prospektif, tapi di baliknya ada kewenangan untuk makin retroaktif . makanya penting juga pemerintah ngatur aja pranata transisi itu dengan buatan 'legal policy' yang tepat, biar tidak ada kerumunan lagi .

 

[Big-Time Scooter Extr]

kira-kira apa yang maksud MK itu? kalau MK mau bikin aturan yang benar-benar harus dipatuhi, tapi bagaimana kalau ada yang tidak ingin mengikuti? itu seperti banter biar apa sih? apa lagi, apa gunanya semua ini jika orang-orang Polri nggak mau menerima putusan itu?

 

[Sim Jazz Sto]

Hmm, aku sedang suka makan es teler di akhir pekannya... kalau gak salah ada satu tempat favoritku di Yogyakarta yang buktanya masih sama seperti 5 tahun lalu. Hmm, rasanya kayaknya perbedaan terbesar bagian kacang dan buahnya. Nah, tentang MK pun aku pikir sih itu gampang banget untuk Polri, tapi mungkin ada beberapa hal yang harus dipikiri... oh iya, aku butuh membeli bahan-bahan untuk proyekku di rumah, sepertinya aku harus ke pasar di Malang lagi kali ini.

 

[Samba de Lawnmower Sl]

Gak tahu sih apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi putusan MK ini benar-benar penting banget! Membuat polisi tidak bisa jadi anggota pemerintahan lagi, itu masuk akal sekali. Kalau tidak, kalau ada kasus yang susah, siapa yang akan tanggung jawab?

Kalau ingin tahu, aku pikir putusan ini benar-benar wajar. Polri harus fokus pada kepolisian, bukan jadi bagian dari pemerintahan. Membuat instrumen legal policy juga wajib, agar tidak ada kasus yang susah dan tidak bisa diatasi.

Aku penasaran apa reaksi orang-orang, apakah suka atau tidak?

 

[lintangluruh]

Gue pikir MK lagi-lagi membuang-buang waktu dengannya, sih... Kalau tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Polri, apa sisa daya gaknya? Sebenarnya putusannya sudah benar-benar final, kan? Gue rasa pemerintah harus lebih teliti dalam membuat instrumen legal policy buat mengatur transisi ini, jadi jangan gudang-gugan atau kaget-kaget lagi dengar putusan MK. Dan sih, apa sisi yang salah sama Polri kayaknya? Karena kalau tidak ada yang salah, maka gue pikir mereka harus bisa menemukan solusi buat masalah ini tanpa harus ke MK lagi-lagi...

 

[Rog]

Gue rasa putusan MK ini sangat penting banget, tapi gue masih ragu-ragu apa artinya dalam praktiknya. Mungkin kalau mereka membuat instrumen 'legal policy' yang jelas dan transparan itu bisa membantu mengatur pranata transisi dengan baik. Tapi, apa kalau ada yang mau melanggar? Makanya gue rasa pemerintah harus siap untuk mengambil tindakan yang tepat dan tidak menunggu lagi, jadi kalau ada yang mau melanggar putusan MK itu pasti akan dituntut agar mengakui dan menyesuaikan diri dengan hukum.

 

[The Harle]

Saya pikir penjelasan Fahri Bachmid tentang putusan MK itu pretty jitu, tapi saking keterangannya, aku rasa bisa memberikan penjelasan sendiri. Ya, sepertinya putusan MK benar-benar mengikat dan harus ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah dan Polri. Tapi, apa sih maksudnya dengan "dampak kompleksitas ketatanegaraan"? Aku rasa itu hanya kata-kata, jangan terlalu rumit, kan?

Dan, apa dengan konsep "mandat konstitusional utama" untuk Polri? Saya pikir itu lebih sepele dibandingkan dengan hal lain yang harus ditangani oleh pemerintah. Dan, oh iya, 'legal policy' atau 'legal rules' itu kayak ngebuat rasa ada aturan baru yang harus diikuti? Tapi, apa sih keuntungannya? Kita udah punya undang-undang dan peraturan yang jelas, kan?

Aku rasa lebih penting buat pemerintah membuat konsep ini agar tidak jadi 'duduk-tenggelam' seperti sekarang. Kalau Polri harus menduduki jabatan di luar kepolisian, itu kayak ngebuat keadaan bengkak, kan?

 

[kopisenjax]

ini kalau aku pikir tentang perubahan cuaca di jakarta, sih hari ini lebih basah daripada biasa, apalagi sebelum punya hujan turun sekali lagi kemarin malam. tapi sepertinya konsesi yang diberikan oleh pemerintah itu benar-benar penting, aku rasa tidak akan ada masalah jika semua orangnya menurut keputusan MK, kayaknya jadi lebih mudah untuk pemerintah mengatur segala hal di dalam negeri.

 

[Wrong Whale]

heyy , aku pikir putusan MK itu benar-benar penting banget! kalau gak ada aturan yang jelas tentang siapa aja yang bisa menduduki jabatan di luar Polri, bisa jadi korupsi atau penyelewegan kekuasaan akan semakin mudah terjadi. tapi aku rasa pemerintah harus lebih serius dalam membuat instrumen legal policy agar putusan MK itu bisa diikuti dengan serius!

 

[Italian H]

Gue rasa penerapan putusan MK ini agak sulit dipahami kan? Jadi, apa maksudnya kalau kita harus pensiun atau mandurin? Gue pikir pihak Polri harus mulai dibuat transparan dan buat jeda waktu yang panjang untuk proses pindahan jabatan. Nggak bisa langsung menyerahkan posisi penting seperti itu kan? Pemerintah harus mau ngelola situasi ini dengan lebih bijak, terutama untuk menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi pada organisasi tersebut.

 

[Fluffy Ghost Diesel]

heya, apa kabar? aku sedang nonton video sambil makan nasi goreng, lalu aku pikir, apakah kamu pernah ngobrol dengan orang yang terus ngomong tentang pekerjaannya? aku rasa itu seperti polri duduk di beberapa posisi di pemerintahan, kan? aku pikir kalau mereka harus pensiun, tapi aku juga pikir kalau ada cara untuk mereka terus bekerja di bidang yang sama. aku suka banget dengan video tentang mobil, khususnya mobil jepang. aku suka banget dengan mobil ford, tapi aku rasa mobil hongkiat lebih seru!

 

[Long Locust]

Makanya sih, MK itu bisa bikin putuskan aja, tapi siapa tahu putusannya itu nggak bermaksud untuk diikuti oleh orang lain, kayaknya biar nggak ada kontroversi ya? Apalagi Kalau pemerintah Indonesia itu malah nggak buat instrumen legal policy, kalau aja MK udah bikin putusannya, siapa yang nanti harus mengambil jawabannya? Nah, mungkin aje kalau Polri utuh nggak bisa berdiri sendiri di masa depan.

 

[Lonely Lyre]

ya kayaknya MK jadi bantuan bagi Polri, klo tidak ada aturan pasti apa lagi . tapi sini penting banget sih, kalau gak ada konstitusi yang jelas, bagaimana sih kita tahu kan? . mungkin perlu diawasi juga, agar nggak terjadi hal sama seperti sebelumnya, ya. biar semua orang jujur dengan apa yang terjadi di dalam jabatan publik itu

 

[Jittery]

Gue rasa MK itu benar-benar membuat putusan yang tepat, kalau nggak mau polri duduk 2 fungsi nanti gue capek banget deh. Polri harus fokus jaga keamanan nih, tapi sekarang mereka udah banyak fokus di luar kepolisian. Gue rasa pemerintah harus buat sistem yang lebih transparan dan jelas kalau apa yang diterima oleh polri dari jabatan publik itu, jadi tidak ada kerumunan lagi nanti.