"KPK Berikan Kestimulasi, Menteri PKP Yakin Bisa Selesai Pembangunan Rusun Subsidi"
Tahun ini, prioritas Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) adalah membangun rumah susun subsidi. Kepastian hukum sudah dimiliki, kata Menteri Maruarar Sirait alias Ara dalam audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ara mengatakan "clearance" dari pimpinan KPK menunjukkan tidak ada masalah secara hukum untuk memulai pembangunan rumah susun subsidi di Meikarta.
Ara juga menyebut kepastian ini juga dapat dirasakan oleh konsumen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), perbankan, dan pengembang. Program ini bisa segera dilakukan. Sementara itu, Pahala Nainggolan, Tenaga Ahli Menteri PKP, mengatakan kedatangan Ara ke KPK dilakukan untuk memastikan lahan yang akan dibangun rusun di Meikarta. Pengembang Lippo Cikarang Tbk percaya bahwa 20 hektar yang mau dikembangkan bisa sampai 100.000 unit.
Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, mengatakan perkara suap izin pembangunan Meikarta telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, KPK tidak melakukan penyitaan terhadap bangunan maupun lahan di Meikarta. Artinya, status Meikarta adalah "clear and clean". KPK juga mendukung upaya-upaya pemerintah melalui Kementerian PKP untuk mengoptimalisasikan aset-aset supaya memberikan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat banyak.
Tahun ini, prioritas Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) adalah membangun rumah susun subsidi. Kepastian hukum sudah dimiliki, kata Menteri Maruarar Sirait alias Ara dalam audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ara mengatakan "clearance" dari pimpinan KPK menunjukkan tidak ada masalah secara hukum untuk memulai pembangunan rumah susun subsidi di Meikarta.
Ara juga menyebut kepastian ini juga dapat dirasakan oleh konsumen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), perbankan, dan pengembang. Program ini bisa segera dilakukan. Sementara itu, Pahala Nainggolan, Tenaga Ahli Menteri PKP, mengatakan kedatangan Ara ke KPK dilakukan untuk memastikan lahan yang akan dibangun rusun di Meikarta. Pengembang Lippo Cikarang Tbk percaya bahwa 20 hektar yang mau dikembangkan bisa sampai 100.000 unit.
Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, mengatakan perkara suap izin pembangunan Meikarta telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, KPK tidak melakukan penyitaan terhadap bangunan maupun lahan di Meikarta. Artinya, status Meikarta adalah "clear and clean". KPK juga mendukung upaya-upaya pemerintah melalui Kementerian PKP untuk mengoptimalisasikan aset-aset supaya memberikan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat banyak.