Kementerian Sosial menetapkan sembilan arah kebijakan strategis untuk menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), arah-arah tersebut menjadi pedoman utama dalam pematangan dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial.
Pertama, Gus Ipul menekankan pentingnya penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis akurasi kebijakan. Kemudian, ia juga menekankan kolaborasi dan integrasi program bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sosial.
Kebijakan keempat adalah memperluas kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan pihak swasta, BUMN, dan filantropi. Peningkatan kompetensi serta kesejahteraan pilar-pilar sosial menjadi perhatian utama bagi ASN melalui jalur PPPK.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya penjaminan bantuan sosial agar tepat sasaran dan peranan kartu kesejahteraan. Selain itu, integrasi pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lintas kementerian dan lembaga menjadi prioritas.
Terakhir, penyediaan layanan pendidikan bagi fakir miskin melalui program Sekolah Rakyat dianggap sebagai simbol nyata kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan bagi kelompok miskin dan rentan. Dengan demikian, Kemensos menetapkan upaya menjawab kebutuhan masyarakat dan memastikan capaian nyata satu tahun kinerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pertama, Gus Ipul menekankan pentingnya penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis akurasi kebijakan. Kemudian, ia juga menekankan kolaborasi dan integrasi program bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sosial.
Kebijakan keempat adalah memperluas kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan pihak swasta, BUMN, dan filantropi. Peningkatan kompetensi serta kesejahteraan pilar-pilar sosial menjadi perhatian utama bagi ASN melalui jalur PPPK.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya penjaminan bantuan sosial agar tepat sasaran dan peranan kartu kesejahteraan. Selain itu, integrasi pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lintas kementerian dan lembaga menjadi prioritas.
Terakhir, penyediaan layanan pendidikan bagi fakir miskin melalui program Sekolah Rakyat dianggap sebagai simbol nyata kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan bagi kelompok miskin dan rentan. Dengan demikian, Kemensos menetapkan upaya menjawab kebutuhan masyarakat dan memastikan capaian nyata satu tahun kinerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.