Mensos: Sekolah Rakyat hingga Bansos Sangat Bergantung pada Data

Dalam acara dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat yang diadakan di Gedung Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar dalam pelaksanaan program kepada perwakilan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Dinas Sosial, Pilar-Pilar Sosial, Guru serta Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat yang hadir.

"Taruhannya kita di atas data, sekolah rakyat, bansos dan program-program lain itu, sesungguhnya sangat tergantung pada data. Kalau datanya beres, ya program kita itu beres, data kita akurat, intervensi program-program kita akan akurat," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis.

Menteri Sosial menekankan bahwa pemutakhiran data sangat krusial dilakukan, karena dengan data yang akurat, maka intervensi akan tepat sasaran. Ia juga menjelaskan bahwa ada 10 juta lebih keluarga penerima manfaat yang datangi, 1,9 juta dinyatakan tidak memenuhi kriteria, sehingga bansosnya tidak tepat sasaran.

Gus Ipul menekankan pentingnya kerja sama antara Kemensos, BPS, dan Pemda untuk melakukan pemutakhiran data yang dinamis. "Mari kita lakukan pemutakhiran secara bersama-sama, Dinsos bergerak, BPS bergerak, Kementerian Sosial bergerak, dibantu dengan sumber daya-sumber daya yang lain," kata Gus Ipul.

Selain itu, Menteri Sosial juga menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur formal melalui musyawah di Desa/Kelurahan, lalu ke Dinsos setempat, serta jalur partisipatif masyarakat melalui aplikasi cek bansos.
 
aku pikir kalau data tunggal ekonomi nasional itu penting sekali, tapi aku juga pikir kalau pentingnya itu sangat berbeda-berbeda tergantung pada bagaimana data tersebut dikoliminasikan 🤔. aku pikir kalau pentingnya itu harus diakui bahwa ada banyak orang yang membutuhkan bantuan sosial, tapi kalau kita hanya fokus pada data tunggal saja, maka orang-orang seperti itu mungkin akan terlewatkan 😔.

dan aku juga pikir kalau program-program seperti ini sangat penting untuk membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan, tapi aku juga pikir kalau pentingnya itu harus diakui bahwa ada banyak hal yang salah dalam sistem bantuan sosial kita 🤷‍♂️. tapi sayangnya aku tidak punya jawaban apa-apa lagi tentang bagaimana cara mengatasinya 😅.
 
Kalau kamu lihat news ini, kayaknya penting banget ngatur data tunggal sosial ekonomi nasional di Indonesia 🤝. Gus Ipul bilang kalau data itu harus benar-benar akurat, nanti program-program bansos dan sekolah rakyat kita bisa berjalan lancar 📈. Tapi, kayaknya masih ada banyak keluarga yang tidak memenuhi kriteria, 1,9 juta banget! 😞. Maka dari itu, harus ada kerja sama antara Kemensos, BPS, dan Pemda untuk ngatur data secara dinamis, ya? 💡. Kalau bisa, dengan aplikasi cek bansos masyarakat juga bisa berpartisipasi dan memberikan feedback, makin baik! 👍
 
Data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) pasti penting untuk program-program sosial rakyat. tapi apa sih jalan cerita gus ipul? kenapa datanya harus disempurnakan dulu sebelum programnya berjalan lancar? gimana caranya kalau data tidak akurat, maka program itu juga tidak bisa benar-benar membantu?
 
Data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) itu benar-benar penting banget ya! Kalau datanya akurat, maka program-program sosial yang kita buat itu pasti beres. Tapi kalau data itu salah, maka program kita itu juga gak beres, kan? Seperti halnya di Kalbar, ada 10 juta lebih keluarga penerima manfaat yang datangi, tapi 1,9 juta dinyatakan tidak memenuhi kriteria, sehingga bansosnya tidak tepat sasaran. Itu gak bisa dipernah, kan? Oleh karena itu, kerja sama antara Kemensos, BPS, dan Pemda sangat penting untuk melakukan pemutakhiran data yang dinamis secara bersama-sama. Jangan sampai kita terus-menerus mengirimkan program yang tidak tepat sasaran, ya!
 
Data tunggal sosial ekonomi nasional itu, bakal ngatur segala program yang ada di Indonesia, apalagi khusus sekolah rakyat dan bansos. Gus Ipul benar banget, data harus akurat dan benar-benar benar. Saya ingat waktu lama, bapak ibu kita masih harus berkeliling ke tempat-tempat tinggal untuk mencari data ini, sementara sekarang sudah ada aplikasi yang bisa dicheckin secara mudah. 10 juta keluarga yang datangi dan 1,9 juta tidak tepat sasaran itu, kayaknya perlu diperhatikan agar tidak kehilangan kesempatan untuk membantu mereka. Pemutakhiran data harus dilakukan dengan kerja sama semua pihak, dari Kemensos hingga BPS, Pemda, dan masyarakat secara partisipatif. Dengan demikian, program-program ini bisa berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
 
Gak bisa percaya kalau data tunggal nasional itu penting banget sekali! Jadi kayaknya harus benar-benar tepat sasaran ya, jangan salah pilih sih. Tapi ayo makin jelas dulu kan? Sebenarnya apa yang dipikirin oleh Gus Ipul? Dan kenapa krisis bansos itu terus kepanjangan? Aku rasa harusnya ada solusi yang tepat sasaran dari awal nih, gak perlu sampai di sini.
 
okee aku rasa data tunggal ekonomi nasional itu penting banget kan 🤔. kalau data kita benar dan akurat, maka program-program sosial kita juga akan benar. tapi sepertinya ada masalah dengan data yang dihasilkan, 1,9 juta keluarga penerima manfaat yang tidak memenuhi kriteria itu makin kayak ngeliat 🤯. aku rasa pentingnya kerja sama antara Kementerian Sosial, BPS, dan Pemda untuk melakukan pemutakhiran data yang dinamis ini. mungkin kalau kita bekerja sama, maka kita bisa membuat program-program sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran 📈. aku juga rasa aplikasi cek bansos itu kayaknya penting banget 🤝.
 
Data tunggal sosial ekonomi nasional itu penting sekali, tapi apa yang dilakukan kalau data tidak akurat? 🤔 Mereka mengatakan beres programnya, tapi aku rasa mau jujur, tidak bisa menjamin itu benar-benar beres. Kalau mau tahu kebenaran, harus lihat juga data yang ada sebelumnya. Dan apa itu 10 juta keluarga penerima manfaat yang datangi? Masih banyak yang belum mendapatkan bantuan?
 
Maksudnya apa sih kalau data tidak akurat? Kita nggak bisa dipercaya. Sama aja dengan cara pengadilan, asal ada bukti, kasus itu pasti jadi benar. Tapi kayaknya di sini data itu berat sekali, kalau salah mau terus ke muka. Mesti ada yang bertanggung jawab, tapi siapa? Kalau tidak ada tindakan apa-apa, toh sistem itu nggak akan berubah.
 
Kaya gampang sih nggak kalau data-nya benar, tapi apa sih kalau ada kesalahan? Kalau aku lihat, data DTSEN itu bisa dipertanyakan karena masih banyak keluarga yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria tapi tetap mendapatkan bantuan. Mungkin kayakanya perlu dilakukan evaluasi ulang agar data-nya lebih akurat.
 
kembali
Top