Dalam acara dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat yang diadakan di Gedung Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar dalam pelaksanaan program kepada perwakilan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Dinas Sosial, Pilar-Pilar Sosial, Guru serta Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat yang hadir.
"Taruhannya kita di atas data, sekolah rakyat, bansos dan program-program lain itu, sesungguhnya sangat tergantung pada data. Kalau datanya beres, ya program kita itu beres, data kita akurat, intervensi program-program kita akan akurat," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis.
Menteri Sosial menekankan bahwa pemutakhiran data sangat krusial dilakukan, karena dengan data yang akurat, maka intervensi akan tepat sasaran. Ia juga menjelaskan bahwa ada 10 juta lebih keluarga penerima manfaat yang datangi, 1,9 juta dinyatakan tidak memenuhi kriteria, sehingga bansosnya tidak tepat sasaran.
Gus Ipul menekankan pentingnya kerja sama antara Kemensos, BPS, dan Pemda untuk melakukan pemutakhiran data yang dinamis. "Mari kita lakukan pemutakhiran secara bersama-sama, Dinsos bergerak, BPS bergerak, Kementerian Sosial bergerak, dibantu dengan sumber daya-sumber daya yang lain," kata Gus Ipul.
Selain itu, Menteri Sosial juga menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur formal melalui musyawah di Desa/Kelurahan, lalu ke Dinsos setempat, serta jalur partisipatif masyarakat melalui aplikasi cek bansos.
"Taruhannya kita di atas data, sekolah rakyat, bansos dan program-program lain itu, sesungguhnya sangat tergantung pada data. Kalau datanya beres, ya program kita itu beres, data kita akurat, intervensi program-program kita akan akurat," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis.
Menteri Sosial menekankan bahwa pemutakhiran data sangat krusial dilakukan, karena dengan data yang akurat, maka intervensi akan tepat sasaran. Ia juga menjelaskan bahwa ada 10 juta lebih keluarga penerima manfaat yang datangi, 1,9 juta dinyatakan tidak memenuhi kriteria, sehingga bansosnya tidak tepat sasaran.
Gus Ipul menekankan pentingnya kerja sama antara Kemensos, BPS, dan Pemda untuk melakukan pemutakhiran data yang dinamis. "Mari kita lakukan pemutakhiran secara bersama-sama, Dinsos bergerak, BPS bergerak, Kementerian Sosial bergerak, dibantu dengan sumber daya-sumber daya yang lain," kata Gus Ipul.
Selain itu, Menteri Sosial juga menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur formal melalui musyawah di Desa/Kelurahan, lalu ke Dinsos setempat, serta jalur partisipatif masyarakat melalui aplikasi cek bansos.