Tahun ini, Menteri Hukum (Menkum) mengklaim capaian kinerja terbaiknya di periode Prabowo-Gibran. Menurut Supratman Andi Agtas, pada sektor Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkum telah menyelesaikan 99,68% permohonan yang masuk. Ini adalah kenaikan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Di bidang Kekayaan Intelektual, Kemenkum telah menerima 387.140 permohonan dan menyelesaikan 409.819 permohonan. Angka ini meningkat 5,18% dari periode lalu. Menurut Supratman, layanan digital ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan.
Selain itu, di bidang Peraturan Perundang-undangan, Kemenkum telah menyelesaikan 11.191 proses harmonisasi rancangan peraturan. Ini adalah kenaikan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Pada bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum memberikan 6.507 bantuan hukum litigasi dan 2.372 bantuan hukum non litigasi. Menurut Supratman, tujuan dari program ini adalah untuk mendirikan 7.000 Posbankum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum.
Di bidang strategi kebijakan, Kemenkum telah melakukan analisis kebijakan terhadap 65 isu aktual. Menurut Supratman, ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kinerja Kemenkum.
Sementara itu, di bidang kesekretariatan, level reformasi birokrasi Kemenkum berada pada angka 90,38. Kemenkum juga mendukung penggunaan produk dalam negeri pada posisi 72,88%.
Lebih lanjut, terkait Inspektorat Jenderal, Supratman menyatakan Kemenkum telah menindaklanjuti 513 temuan dan 1.092 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dia menargetkan semua pelayanan Kemenkum akan berbasis digital di tahun 2026.
Dengan demikian, Supratman percaya bahwa transformasi digital dapat meningkatkan kinerja Kemenkum dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Di bidang Kekayaan Intelektual, Kemenkum telah menerima 387.140 permohonan dan menyelesaikan 409.819 permohonan. Angka ini meningkat 5,18% dari periode lalu. Menurut Supratman, layanan digital ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan.
Selain itu, di bidang Peraturan Perundang-undangan, Kemenkum telah menyelesaikan 11.191 proses harmonisasi rancangan peraturan. Ini adalah kenaikan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Pada bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum memberikan 6.507 bantuan hukum litigasi dan 2.372 bantuan hukum non litigasi. Menurut Supratman, tujuan dari program ini adalah untuk mendirikan 7.000 Posbankum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum.
Di bidang strategi kebijakan, Kemenkum telah melakukan analisis kebijakan terhadap 65 isu aktual. Menurut Supratman, ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kinerja Kemenkum.
Sementara itu, di bidang kesekretariatan, level reformasi birokrasi Kemenkum berada pada angka 90,38. Kemenkum juga mendukung penggunaan produk dalam negeri pada posisi 72,88%.
Lebih lanjut, terkait Inspektorat Jenderal, Supratman menyatakan Kemenkum telah menindaklanjuti 513 temuan dan 1.092 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dia menargetkan semua pelayanan Kemenkum akan berbasis digital di tahun 2026.
Dengan demikian, Supratman percaya bahwa transformasi digital dapat meningkatkan kinerja Kemenkum dan memberikan kepastian bagi masyarakat.