Pertimbangan Pemerintah Mencuri Waktu Membaca Arus Ekonomi Sebelum Mengambil Keputusan Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Menurut Menteri Keuangan, kenaikan gaji pegawai negeri sipil pada 2026 belum bisa dipastikan dalam waktu dekat. Menurut Purbaya, pemerintah masih membutuhkan waktu setidaknya satu triwulan untuk membaca arah ekonomi nasional sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar pada belanja negara.
Purbaya menjelaskan bahwa keputusan terkait gaji PNS tidak bisa dilepaskan dari kondisi penerimaan negara dan keselarasan kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Menurut dia, pemerintah ingin memastikan bahwa proyeksi ekonomi benar-benar stabil dan sinkron sebelum menetapkan kebijakan strategis.
"Pertimbangan kita harus mencari arus yang benar-benar stabil dan terlihat sejalan dengan kebijakan yang sudah ada. Jika semuanya berada di satu jalur, maka saya bisa melihat arah mana income kita akan bergerak," kata Purbaya.
Purbaya juga menambahkan bahwa kebijakan yang berpotensi meningkatkan belanja pemerintah, termasuk kenaikan gaji PNS, baru akan masuk tahap pembahasan setelah evaluasi ekonomi selesai dilakukan. "Habis itu mungkin triwulan kedua ke sana baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah," ujar Purbaya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi MenPAN RB Rini Widyantini juga telah membuka peluang adanya penyesuaian gaji aparatur sipil negara pada 2026. Namun, ia menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada pembahasan bersama Kementerian Keuangan sebagai pemegang kendali anggaran negara.
Menurut Menteri Keuangan, kenaikan gaji pegawai negeri sipil pada 2026 belum bisa dipastikan dalam waktu dekat. Menurut Purbaya, pemerintah masih membutuhkan waktu setidaknya satu triwulan untuk membaca arah ekonomi nasional sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar pada belanja negara.
Purbaya menjelaskan bahwa keputusan terkait gaji PNS tidak bisa dilepaskan dari kondisi penerimaan negara dan keselarasan kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Menurut dia, pemerintah ingin memastikan bahwa proyeksi ekonomi benar-benar stabil dan sinkron sebelum menetapkan kebijakan strategis.
"Pertimbangan kita harus mencari arus yang benar-benar stabil dan terlihat sejalan dengan kebijakan yang sudah ada. Jika semuanya berada di satu jalur, maka saya bisa melihat arah mana income kita akan bergerak," kata Purbaya.
Purbaya juga menambahkan bahwa kebijakan yang berpotensi meningkatkan belanja pemerintah, termasuk kenaikan gaji PNS, baru akan masuk tahap pembahasan setelah evaluasi ekonomi selesai dilakukan. "Habis itu mungkin triwulan kedua ke sana baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah," ujar Purbaya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi MenPAN RB Rini Widyantini juga telah membuka peluang adanya penyesuaian gaji aparatur sipil negara pada 2026. Namun, ia menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada pembahasan bersama Kementerian Keuangan sebagai pemegang kendali anggaran negara.