Kebijakan Buka-Tutup Anggaran Bikin Serapan Lambat di Kemenhub
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengakui bahwa kebijakan buka-tutup anggaran pada tahun 2025 cukup mengagetkan internal kementerian dan mempengaruhi kecepatan realisasi anggaran. Kebijakan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden (Inpres) No.I/2025 untuk efisiensi anggaran.
Menurut Dudy, kebijakan buka-tutup ini membuat agenda kementerian sedikit tersendat karena perlu penyesuaian dari jajarannya. "Kami tidak akan mencari alasan apapun bahwa saya secara internal juga memahami bahwa kebijakan anggaran pada tahun ini mungkin juga agak sedikit mengagetkan teman-teman dari Kementerian," katanya.
Realisasi anggaran Kemenhub per 17 November 2025 baru mencapai 65,52 persen dari pagu Rp29,51 triliun. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi yang tertinggi dengan realisasi 70,02 persen, sementara Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencatat realisasi terendah sebesar 44,04 persen.
Dudy berharap pengalaman tahun 2025 dapat menjadi pembelajaran untuk tahun berikutnya. "Harapan kami bahwa dengan apa yang terjadi di 2025 ini menjadi referensi kami dalam pelaksanaan pada anggaran 2026," tuturnya. Meski menghadapi tantangan tersebut, komitmennya untuk mengejar penyerapan anggaran hingga akhir tahun tetap kuat.
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengakui bahwa kebijakan buka-tutup anggaran pada tahun 2025 cukup mengagetkan internal kementerian dan mempengaruhi kecepatan realisasi anggaran. Kebijakan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden (Inpres) No.I/2025 untuk efisiensi anggaran.
Menurut Dudy, kebijakan buka-tutup ini membuat agenda kementerian sedikit tersendat karena perlu penyesuaian dari jajarannya. "Kami tidak akan mencari alasan apapun bahwa saya secara internal juga memahami bahwa kebijakan anggaran pada tahun ini mungkin juga agak sedikit mengagetkan teman-teman dari Kementerian," katanya.
Realisasi anggaran Kemenhub per 17 November 2025 baru mencapai 65,52 persen dari pagu Rp29,51 triliun. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi yang tertinggi dengan realisasi 70,02 persen, sementara Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencatat realisasi terendah sebesar 44,04 persen.
Dudy berharap pengalaman tahun 2025 dapat menjadi pembelajaran untuk tahun berikutnya. "Harapan kami bahwa dengan apa yang terjadi di 2025 ini menjadi referensi kami dalam pelaksanaan pada anggaran 2026," tuturnya. Meski menghadapi tantangan tersebut, komitmennya untuk mengejar penyerapan anggaran hingga akhir tahun tetap kuat.