Menhub Sebut Kebijakan Buka Tutup Anggaran Bikin Serapan Lambat

E

Exqu

Kebijakan buka tutup anggaran pada tahun 2025 ternyata membuat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan tersebut. Menurut Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, kebijakan ini cukup mengagetkan bagi kementerian dan memperlambat kecepatan penyerapan anggaran.

Dalam rapat dengan Komisi V DPR, Selasa (18/11/2025), Dudy menyatakan bahwa realisasi anggaran Kemenhub per 17 November 2025 hanya mencapai 65,52 persen dari pagu Rp29,51 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan buka tutup anggaran pada tahun ini memerlukan penyesuaian yang lebih besar daripada yang diharapkan.

Duty menyebutkan bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden (Inpres) No.I/2025 untuk efisiensi anggaran. Namun, ini mempengaruhi agenda kementerian dan membuat penyerapan anggaran di beberapa sektor menjadi lebih lambat.

"Karena adanya kebijakan buka tutup sehingga perlu penyesuaian dari teman-teman," kata Duty. "Memang ada beberapa anggaran yang penyerapannya kami masih membutuhkan koordinasi dengan beberapa pihak terkait sehingga ini juga agak sedikit memperlambat."

Meski menghadapi tantangan tersebut, Dudy tetap berkomitmen untuk mengejar penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Namun, dia berharap bahwa koordinasi yang dilakukan lintas lembaga menjadi lebih lancar sehingga pada akhir tahun ini dapat menyerap anggaran dengan cepat.

Realisasi anggaran di lingkungan Kemenhub menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi yang tertinggi dengan realisasi 70,02 persen, sedangkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencatat realisasi terendah sebesar 44,04 persen.

Duty berharap pengalaman tahun 2025 dapat menjadi pembelajaran untuk tahun berikutnya. "Harapan kami bahwa dengan apa yang terjadi di 2025 ini menjadi referensi kami dalam pelaksanaan pada anggaran 2026," katanya.
 
gak bisa percaya, buka tutup anggaran itu nggak bikin Kemenhub siap-siap gini 😂🤦‍♂️. menteri harus lebih bijak dulu, bukan ngatur ajar di tengah-tengah kesulitan ini 🙄. realisasi 65,52 persen? itu masih jauh dari target, apa lagi dengan memperlambat penyerapan anggaran 🕰️. kemenhub harus berkoordinasi lebih baik lagi, tapi apakah mereka bisa segera? 🤔
 
Oke guys, aku pikir kebijakan buka tutup anggaran pada tahun 2025 ini memang tidak terlalu bijak nih. Kemenhub nggak bisa menerapkannya dengan lancar kan? 🤔 Realisasi anggaran hanya mencapai 65,52 persen, itu masih agak lama untuk diharapkan. Aku rasa perlu ada penyesuaian lebih besar, ya! 📊

Aku senang dengar bahwa Menteri Dudy Purwagandhi berharap agar pengalaman tahun 2025 bisa menjadi pembelajaran untuk tahun berikutnya. Itu yang penting, bukan? 🤝 Aku harap di tahun depan, Kemenhub bisa menerapkan kebijakan ini dengan lebih baik dan cepat. 💨
 
hehe kaya gampang aja kayaknya, kemenhub bisa bawa anggaran 29 triliun saja ke 65 persen, siapa yang percaya ya? 🤔

mengingat pengalaman tahun ini, saya rasa perlu diperhatikan juga tentang manajemen anggaran. karena siapa tahu ada kesalahan atau kerusakan yang terjadi di beberapa proyek.

saya ingat aja ada kalinya ketika presiden punya instruksi untuk melakukan hal-hal tertentu, tapi apa benar-benarnya itu bisa dilakukan? 🤷‍♂️
 
Wah, sepertinya Kemenhub masih belum bisa mengatur diri sendiri... 🤦‍♂️ Mereka bilang buka tutup anggaran untuk efisiensi, tapi ternyata hanya membuat kerumunan di dalam kementerian. Realisasi anggaran 65,52 persen? Itu seperti bermain tebak angka... Bagaimana bisa menerapkan kebijakan itu jika belum siap? 🤔
 
Gue pikirin kemenhub harus lebih terencana dulu sebelum ngebuka tutup anggaran, nggak bisa sambut dengan cepat kok 🤔. Realisasi anggaran yang rendah ini pasti mempengaruhi banyak proyek dan kegiatan di dalamnya, emang apa gunanya buka tutup ngga bisa terpenuhi target? 🤑
 
Gue pikir kalau buka tutup anggaran itu bukan ide bagus, tapi gue salah kalau Presiden Prabowo Subianto benar-benar ingin membuat efisiensi anggaran semakin baik. Pertama-tama gue ragu-ragu kalau ini tidak akan mempengaruhi kinerja kementerian dan bisa jadi mempercepat kebuntuan birokrasi 🤔. Gue lihat realisasi anggaran Kemenhub pun tertinggal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang paling rendah adalah 44,04 persen! Kalau ini benar-benar berdampak pada kinerja kementerian, itu memang membuat gue bingung 🤷‍♂️.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top