Menteri Haji dan Umrah Minta Pejabat Baru Segera Adaptasi Hadapi Haji 2026, Tidak Ada Waktu untuk Berlama-Lama Menyesuaikan Diri
Menteri Haji dan Umrah RI, Gus Irfan, meminta agar pejabat di kementerian tersebut segera beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Katanya, proses haji sudah mulai berjalan sejak bulan Juli lalu dan tidak ada waktu untuk berlama-lama menyesuaikan diri.
"Gus Irfan mengingatkan agar setiap keputusan yang diambil harus mempengaruhi kelancaran ibadah haji pada tahun-tahun mendatang," kata Kementerian Haji dan Umrah. "Tugas saudara tidak hanya teknis administratif, tetapi juga tugas moral dan sosial, memastikan bahwa kementerian ini bergerak cepat, tepat, dan penuh integritas."
Gus Irfan menjelaskan bahwa penyelenggaraan haji melibatkan nyawa, keselamatan, kenyamanan, dan pengalaman spiritual ratusan juta orang. Oleh karena itu, pejabat di kementerian tersebut harus berpikir strategis dan dapat berpikiran secara luas, serta dapat berinovasi dan berkoordinasi dengan baik kepada semua pihak.
"Gus Irfan juga meminta agar para pejabat yang dilantik menjadi teladan integritas, karena satu ketidaktepatan saja dapat merusak kepercayaan publik," katanya. "Satu dari bapak, ibu, sekalian yang melakukan pelanggaran maka seperti disampaikan tadi, taruhannya seluruh lembaga, seluruh institusi."
Kementerian Haji dan Umrah RI juga memanggil 7 pejabat baru, termasuk Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal, dan Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik.
Menteri Haji dan Umrah RI, Gus Irfan, meminta agar pejabat di kementerian tersebut segera beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Katanya, proses haji sudah mulai berjalan sejak bulan Juli lalu dan tidak ada waktu untuk berlama-lama menyesuaikan diri.
"Gus Irfan mengingatkan agar setiap keputusan yang diambil harus mempengaruhi kelancaran ibadah haji pada tahun-tahun mendatang," kata Kementerian Haji dan Umrah. "Tugas saudara tidak hanya teknis administratif, tetapi juga tugas moral dan sosial, memastikan bahwa kementerian ini bergerak cepat, tepat, dan penuh integritas."
Gus Irfan menjelaskan bahwa penyelenggaraan haji melibatkan nyawa, keselamatan, kenyamanan, dan pengalaman spiritual ratusan juta orang. Oleh karena itu, pejabat di kementerian tersebut harus berpikir strategis dan dapat berpikiran secara luas, serta dapat berinovasi dan berkoordinasi dengan baik kepada semua pihak.
"Gus Irfan juga meminta agar para pejabat yang dilantik menjadi teladan integritas, karena satu ketidaktepatan saja dapat merusak kepercayaan publik," katanya. "Satu dari bapak, ibu, sekalian yang melakukan pelanggaran maka seperti disampaikan tadi, taruhannya seluruh lembaga, seluruh institusi."
Kementerian Haji dan Umrah RI juga memanggil 7 pejabat baru, termasuk Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Inspektur Jenderal, dan Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik.