Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah ingin membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya mulai menyiapkan konsep hingga kurikulumnya untuk Sekolah Unggul Terintegrasi.
"Jadi, Pak Presiden waktu sidang kabinet menyampaikan agar kami menyiapkan konsep Sekolah Unggul Terintegrasi non-asrama. Sekarang kami belum mendapatkan arahan secara langsung karena memang mulainya kan tidak segera kan. Ya, tapi secara konsep kami akan terus lakukan," kata Abdul Mu'ti dalam kegiatan Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen.
Pihak pemerintah ingin mengintegrasikan tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, dan direncanakan ada satu di setiap kecamatan. Meskipun belum ada pembahasan secara teknis terkait konsep sekolah yang diminta oleh Prabowo, Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya mulai melihat dan melakukan studi banding dengan beberapa model sekolah yang sudah ada.
Salah satunya adalah Sekolah Unggul Terintegrasi yang dibangun Pemerintah Kota Samarinda dengan menggunakan kurikulum Cambridge dan juga sarana prasarana pendidikan yang ideal. Namun, pihaknya belum membahas lebih lanjut secara teknis, khususnya terkait usulan Prabowo terkait adanya kemungkinan penyelenggaraan Sekolah Unggul Terintegrasi menggunakan sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang sedikit.
"Apa nanti skemanya misalnya kecamatan menyediakan tanah seperti yang Sekolah Rakyat atau Sekolah Unggul Garuda itu nanti belum kami bicarakan. Yang sekarang menjadi fokus kami adalah bagaimana penyiapan kurikulumnya, dan nanti mungkin juga rekrutmen gurunya dan masalah-masalah yang lebih bersifat akademik," ujar dia.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan akan membangun sebanyak 7.000 sekolah terintegrasi mulai 2026 mendatang sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
"Jadi, Pak Presiden waktu sidang kabinet menyampaikan agar kami menyiapkan konsep Sekolah Unggul Terintegrasi non-asrama. Sekarang kami belum mendapatkan arahan secara langsung karena memang mulainya kan tidak segera kan. Ya, tapi secara konsep kami akan terus lakukan," kata Abdul Mu'ti dalam kegiatan Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen.
Pihak pemerintah ingin mengintegrasikan tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, dan direncanakan ada satu di setiap kecamatan. Meskipun belum ada pembahasan secara teknis terkait konsep sekolah yang diminta oleh Prabowo, Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya mulai melihat dan melakukan studi banding dengan beberapa model sekolah yang sudah ada.
Salah satunya adalah Sekolah Unggul Terintegrasi yang dibangun Pemerintah Kota Samarinda dengan menggunakan kurikulum Cambridge dan juga sarana prasarana pendidikan yang ideal. Namun, pihaknya belum membahas lebih lanjut secara teknis, khususnya terkait usulan Prabowo terkait adanya kemungkinan penyelenggaraan Sekolah Unggul Terintegrasi menggunakan sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang sedikit.
"Apa nanti skemanya misalnya kecamatan menyediakan tanah seperti yang Sekolah Rakyat atau Sekolah Unggul Garuda itu nanti belum kami bicarakan. Yang sekarang menjadi fokus kami adalah bagaimana penyiapan kurikulumnya, dan nanti mungkin juga rekrutmen gurunya dan masalah-masalah yang lebih bersifat akademik," ujar dia.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan akan membangun sebanyak 7.000 sekolah terintegrasi mulai 2026 mendatang sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.