Mendagri Tito Karnavian Emas Kembali Pentingnya Inspektorat Daerah dalam Mengawasi Program Prioritas Pemerintah
Dalam sebuah rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran inspektorat daerah dalam mengawasi pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat yang berdampak langsung kepada daerah. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program ketahanan pangan.
Tito Karnavian menekankan bahwa inspektorat daerah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya bertugas melakukan pengawasan secara reguler, tetapi juga harus menjadi garda terdepan dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dia juga menekankan bahwa inspektorat daerah harus dapat melakukan "foresight" atau memberikan peringatan sebelum terjadi masalah.
Tito Karnavian juga mengemukakan strategi daerah yang dapat diimplementasikan dalam menghadapi dinamika pengalihan dana Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah daerah harus melakukan efisiensi belanja, terutama terhadap program-program yang bersifat birokratis. Rapat-rapat kegiatan dan perjalanan dinas yang berlebihan perlu dikurangi.
Selain itu, Tito Karnavian juga menekankan pentingnya daerah mencari pendapatan inovatif tanpa memberatkan rakyat kecil. Dia contohnya dengan penarikan retribusi pajak restoran dan hotel, di mana pemda dapat membangun sistem sehingga potensi pajak dapat dimasukkan ke kas Pemda sepenuhnya.
Terakhir, Tito Karnavian juga meminta pemda untuk melakukan "exercise" terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berbagai anggaran belanja yang tidak efektif diminta untuk ditekan, sembari mencari peluang inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan demikian, Tito Karnavian berharap inspektorat daerah dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan program prioritas pemerintah pusat digunakan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam sebuah rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran inspektorat daerah dalam mengawasi pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat yang berdampak langsung kepada daerah. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program ketahanan pangan.
Tito Karnavian menekankan bahwa inspektorat daerah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya bertugas melakukan pengawasan secara reguler, tetapi juga harus menjadi garda terdepan dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dia juga menekankan bahwa inspektorat daerah harus dapat melakukan "foresight" atau memberikan peringatan sebelum terjadi masalah.
Tito Karnavian juga mengemukakan strategi daerah yang dapat diimplementasikan dalam menghadapi dinamika pengalihan dana Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah daerah harus melakukan efisiensi belanja, terutama terhadap program-program yang bersifat birokratis. Rapat-rapat kegiatan dan perjalanan dinas yang berlebihan perlu dikurangi.
Selain itu, Tito Karnavian juga menekankan pentingnya daerah mencari pendapatan inovatif tanpa memberatkan rakyat kecil. Dia contohnya dengan penarikan retribusi pajak restoran dan hotel, di mana pemda dapat membangun sistem sehingga potensi pajak dapat dimasukkan ke kas Pemda sepenuhnya.
Terakhir, Tito Karnavian juga meminta pemda untuk melakukan "exercise" terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berbagai anggaran belanja yang tidak efektif diminta untuk ditekan, sembari mencari peluang inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan demikian, Tito Karnavian berharap inspektorat daerah dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan program prioritas pemerintah pusat digunakan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.