Mendagri Minta Semua Kepala Daerah Petakan Titik Rawan Bencana Longsor dan Banjir
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta semua kepala daerah untuk segera melakukan pemetaan titik-titik rawan bencana longsor dan banjir di setiap wilayah daerah. Keterbantahan ini berlaku mengingat maraknya bencana longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia, seperti Cilacap dan Banjarnegara, Jawa Tengah.
Menurut Tito, pemetaan titik-titik rawan tersebut sangat penting untuk mendeteksi potensi cuaca ekstrem. Ia mengajak semua kepala daerah untuk melakukan inventarisasi titik-titik rawan longsor atau banjir karena curah hujan yang tinggi ini.
Jika pemetaan selesai, Tito meminta para kepala daerah untuk melakukan penguatan di wilayah-wilayah tersebut. Namun, jika tidak bisa dilakukan, maka masyarakat di sekitar wilayah rawan itu harus direlokasi sementara.
Tito juga menegaskan bahwa jika pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan penguatan dan relokasi, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat melakukan intervensi. Langkah-langkah yang bisa dilakukan BNPB adalah memberikan anggaran perbaikan wilayah sampai dengan melakukan operasi modifikasi cuaca.
Tito juga meminta BMKG untuk terus memberikan peringatan setiap hari, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), karena pada masa libur itu mobilitas masyarakat akan meningkat.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta semua kepala daerah untuk segera melakukan pemetaan titik-titik rawan bencana longsor dan banjir di setiap wilayah daerah. Keterbantahan ini berlaku mengingat maraknya bencana longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia, seperti Cilacap dan Banjarnegara, Jawa Tengah.
Menurut Tito, pemetaan titik-titik rawan tersebut sangat penting untuk mendeteksi potensi cuaca ekstrem. Ia mengajak semua kepala daerah untuk melakukan inventarisasi titik-titik rawan longsor atau banjir karena curah hujan yang tinggi ini.
Jika pemetaan selesai, Tito meminta para kepala daerah untuk melakukan penguatan di wilayah-wilayah tersebut. Namun, jika tidak bisa dilakukan, maka masyarakat di sekitar wilayah rawan itu harus direlokasi sementara.
Tito juga menegaskan bahwa jika pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan penguatan dan relokasi, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat melakukan intervensi. Langkah-langkah yang bisa dilakukan BNPB adalah memberikan anggaran perbaikan wilayah sampai dengan melakukan operasi modifikasi cuaca.
Tito juga meminta BMKG untuk terus memberikan peringatan setiap hari, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), karena pada masa libur itu mobilitas masyarakat akan meningkat.