Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Petakan Titik Rawan Bencana

Mendagri Minta Semua Kepala Daerah Petakan Titik Rawan Bencana Longsor dan Banjir

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta semua kepala daerah untuk segera melakukan pemetaan titik-titik rawan bencana longsor dan banjir di setiap wilayah daerah. Keterbantahan ini berlaku mengingat maraknya bencana longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia, seperti Cilacap dan Banjarnegara, Jawa Tengah.

Menurut Tito, pemetaan titik-titik rawan tersebut sangat penting untuk mendeteksi potensi cuaca ekstrem. Ia mengajak semua kepala daerah untuk melakukan inventarisasi titik-titik rawan longsor atau banjir karena curah hujan yang tinggi ini.

Jika pemetaan selesai, Tito meminta para kepala daerah untuk melakukan penguatan di wilayah-wilayah tersebut. Namun, jika tidak bisa dilakukan, maka masyarakat di sekitar wilayah rawan itu harus direlokasi sementara.

Tito juga menegaskan bahwa jika pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan penguatan dan relokasi, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat melakukan intervensi. Langkah-langkah yang bisa dilakukan BNPB adalah memberikan anggaran perbaikan wilayah sampai dengan melakukan operasi modifikasi cuaca.

Tito juga meminta BMKG untuk terus memberikan peringatan setiap hari, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), karena pada masa libur itu mobilitas masyarakat akan meningkat.
 
Gue pikir apa yang diharapkan oleh Menteri Dalam Negeri ini memang penting banget, tapi gue juga pikir kurang efisien nih. Jika kita buat pemetaan titik-titik rawan itu, gue rasa kita harus lebih teliti dulu, apa itu yang dimaksud dengan "rawan" sih? Jika curah hujannya tinggi, tapi kita sudah ada infrastruktur yang cukup, maka mengapa kita harus merelokasi masyarakat? Gue pikir kita harus fokus pada pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur yang sudah ada dulu. Kita harus lebih bijak dalam menangani cuaca ekstrem nih!
 
Makasih dengerin kabar gembira kalau Mendagri meminta semua kepala daerah untuk petakan titik rawan bencana longsor dan banjir. Udah lama juga aja, tapi pemerintah akhirnya mau ambil tindakan seriously 🙌. Saya pikir ini wajib dilakukan agar kita tidak kehilangan orang atau harta benda lagi. Dan siapa yang bilang bahwa pemetaan titik-titik rawan itu cuma tentang cuaca ekstrem saja? Kuasa banjir dan longsor terjadi karena banyak faktor, kayaknya kita harus lebih teliti dalam melakukan penguatan di wilayah-wilayah tersebut 🤔. Dan siapa yang bilang bahwa tidak ada anggaran untuk relokasi orang-orang yang tinggal di daerah rawan? Aku rasa itu kalau kaus 🙄. Badan BNPB harus bisa beraksi dengan cepat dan efektif agar kita tidak kehilangan kesempatan lagi! 💪
 
Makasih ya gue pikir ini penting banget! Jangan dijadikan sebagai alasan untuk relokasi orang, kalau kita bisa penguatan wilayah dulu! BNPB harus membantu, tapi gak boleh cuma berfokus pada perbaikan saja, deh! Kita juga harus pertimbangkan dampak ekonomi dan sosial terhadap masyarakat.
 
Gw siap banget sama Tito Karnavian! Pembagian titik rawan banjir panjang-panjang, kalau gini bisa nghemat banyak uang ya 😂👍. Kita harus memastikan agen kesehatan dan infrastruktur siap aja deh, jangan mau dipaksa karena cuaca ekstrem gitu. Gw percaya BNBP punya ide yang tepat banget, memberikan bantuan anggaran dan perbaikan wilayah. Aku rasa gini bisa mencegah bencana yang parah banget...
 
Lol apa ya kebaikan nggak sih? Menteri Dalam Negeri itu punya ide sengaja aja banjir lagi, nanti dia bisa jadi lulusan S1 Dalam Negeri 🤣. Kepala daerah yang sering dipaksa relokasi ke mana aja? Jangan kaget sih kalau gini terjadi lagi nanti, karena kurangnya pemetaan dan perencanaan itu gampang banget. Gw pikir bencana ini harus diatasi dengan cara lain, kayaknya lebih serius dan tidak hanya relokasi aja.
 
Mau dibayangkan kalau ketinggian alam di Jawa Tengah yang banyak banjir, nanti apa aja? Mereka bilang kurban hukum untuk pemetaan titik-titik rawan, tapi gini aja, siapa yang mau korban dulu? Sama-sama, kalau bukan. Aku pikir pemetaan itu penting banget, tapi giliran ke mana nanti? Kita perlu lihat dari sisi ekonomi dan sosial. Siapa yang akan relokasi, kayaknya bukan rakyat biasa, tapi karyawan atau konsultan. Sambil mereka yang sebenarnya rawan banjir itu, harus dijadikan korban lagi. Aku rasa BNPB yang berpotensi banyak, tapi gak bisa bekerja tanpa anggaran yang cukup. Kalau bukan kita, siapa? 🤔💡
 
gak percaya apa lagi kalau kita udah memiliki data tentang titik rawan banjir tapi gak ada aksi nyata. mesti pastikan semua kepala daerah ini sudah siap untuk menghadapi cuaca ekstrem, bukan cuma cuma ngatur data aja. dan siapa yang bilang kalau BNPB bisa melakukan intervensi jika keterbatasan anggaran? itu gak realistis banget...
 
Gampang aja, kalau kita punya data yang tepat tentang titik-titik rawan banjir dan longsor, kita bisa mengantisipasi dan menyiapkan diri lebih cepat saat terjadi bencana. Tapi, kayaknya pemerintah daerah masih banyak yang belum mau serius dengan masalah ini. Mereka malah terus membiarkan infrastruktur sembarangan di wilayah-wilayah rawan itu 😒. Dan kalau mereka tidak punya anggaran untuk melakukan perbaikan dan relokasi, maka kita harus bertanya-tanya siapa yang akan bertanggung jawab saat bencana terjadi? Kita harus lebih teliti dalam memilih kepala daerah yang mau berani menghadapi masalah ini.
 
Maksudnya apa sih, kalau semua kepala daerah harus segera melakukan pemetaan titik-titik rawan banjir dan longsor? Seperti kapan-kapanya, kalau di zaman Soeharto, kita sudah lama pernah merasakan banjir dan longsor, tapi orang-orang yang berada di puncak kekuasaan, seperti Soeharto itu sendiri, tidak pernah mau membiarkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang salah. Kini, kalau ada peringatan dari BMKG, kita harus segera mengambil tindakan, tapi siapa yang akan bertanggung jawab?

Dan apa dengan relokasi masyarakat? Kalau mereka harus dipindahkan, harusnya juga diberi ganti rugi yang cukup. Kita kenal dengan kisah orang-orang yang di-relokasi di tahun 60-an, kalau perlu memilih antara jalan kehidupan atau meninggalkan rumah dan keluarga. Saya tidak percaya kita sudah bisa lakukan hal yang sama lagi pada saat ini. Dan siapa yang akan memastikan bahwa mereka mendapatkan asuransi yang tepat?
 
Saya penasaran kenapa gak ada catatan yang cukup tentang kerusakan infrastruktur di daerah rawan longsor dan banjir? Apakah mereka nggak pernah melakukan survei sebelumnya? Mereka cuma ngerasa harus terburu-buru ngebuat pemetaan titik-titik rawan itu, tapi apa lagi yang mereka lakukan?

Saya juga penasaran siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi bencana lagi setelah mereka selesai membuat pemetaan itu? Apakah ada rencana untuk melakukan penguatan di daerah-daerah tersebut? Saya nggak percaya kalau hanya karena adanya pemetaan, maka masyarakat rawan itu akan langsung direlokasi.
 
ini benar-benar kaget banget sih! kenapa harus begitu banyak rawan banjir lagi? apa salahnya kita semua tidak perhatikan cuaca ekstrem sebelumnya? dan sayangnya kalau ada yang terkena, maka harus di-relokasi sementara... itu kan sangat sulit banget untuk pasien yang sudah memiliki rumah tinggal dan kehidupan di suatu tempat 🤕. toh bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa semua daerah yang rawan banjir itu bisa terhindar dari cuaca ekstrem? dan sayangnya kalau pemerintah daerah tidak memiliki anggaran, maka apa aja yang bisa dilakukan BNPB? 🤔
 
Aku pikir ini gampang banget, kita harusnya sudah lakukan ini dari dulu 🤯. Kita harus bisa siap-siap sebelum cuaca ekstrem datang, tapi ini bukan cuma soal cuaca aja, tapi juga keterbantengan infrastruktur dan kemampuan masyarakat di daerah rawan longsor 😬. Aku harap semua kepala daerah bisa segera melakukan pemetaan titik-titik rawan itu, dan tidak boleh nggak ada yang capek 😅.
 
Saya pikir ini ide yang baik, tapi gak bisa dipastikan apakah pemetaan rawan longsor dan banjir segera dapat dilakukan oleh semua kepala daerah. Siapa tahu kalau kurang waktu dan keterbatasan sumber daya mereka? Maka dari itu, mungkin perlu ada prioritasi terhadap wilayah yang paling rentan. Dan siapa tahu, kemungkinan bahwa data yang dipeta nanti tidak akurat juga bisa jadi masalah. Jadi, penting untuk memastikan bahwa data tersebut diperiksa kembali beberapa kali sebelum dijadikan acuan resmi.
 
kembali
Top