Posko Pemulihan di Aceh Harus Berkomunikasi dengan Masyarakat
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah menugaskan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) untuk melaporkan perkembangan pemulihan pascabencana di Aceh setiap hari. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan komunikasi publik dan memastikan bahwa informasi terkait penanganan pascabencana disampaikan secara akurat dan terpercaya kepada masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal Zakaria Ali, menekankan pentingnya posko rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pusat data, koordinasi, dan informasi publik. Posko ini diharapkan dapat menyajikan informasi kegiatan secara rinci, memantau perkembangan pelaksanaan di lapangan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terkini.
Tito Karnavian juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terkoordinasi. Informasi terkait penanganan pascabencana diharapkan dapat disampaikan secara konsisten, jelas, dan akurat kepada masyarakat, sehingga perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipantau secara terbuka dan meningkatkan kepercayaan publik.
Mengenai ini, Safrizal Zakaria Ali menyatakan bahwa Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan siap menjalankan arahan tersebut dengan memperkuat fungsi posko sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, serta sarana komunikasi publik. "Kami siap menjalankan arahan dengan memperkuat fungsi posko sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, serta sarana komunikasi publik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Safrizal.
Posko rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemulihan dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah terdampak. Pendekatan ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan efisiensi program pemulihan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah menugaskan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) untuk melaporkan perkembangan pemulihan pascabencana di Aceh setiap hari. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan komunikasi publik dan memastikan bahwa informasi terkait penanganan pascabencana disampaikan secara akurat dan terpercaya kepada masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal Zakaria Ali, menekankan pentingnya posko rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pusat data, koordinasi, dan informasi publik. Posko ini diharapkan dapat menyajikan informasi kegiatan secara rinci, memantau perkembangan pelaksanaan di lapangan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terkini.
Tito Karnavian juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terkoordinasi. Informasi terkait penanganan pascabencana diharapkan dapat disampaikan secara konsisten, jelas, dan akurat kepada masyarakat, sehingga perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipantau secara terbuka dan meningkatkan kepercayaan publik.
Mengenai ini, Safrizal Zakaria Ali menyatakan bahwa Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan siap menjalankan arahan tersebut dengan memperkuat fungsi posko sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, serta sarana komunikasi publik. "Kami siap menjalankan arahan dengan memperkuat fungsi posko sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, serta sarana komunikasi publik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Safrizal.
Posko rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemulihan dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah terdampak. Pendekatan ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan efisiensi program pemulihan.