Mendagri Minta Kepala Daerah Siaga Bencana Hidrometeorologi, Gubernur dan Wali Kota Harus Siap!
Selama ini, kita telah mengetahui bahwa bencana hidrometeorologi sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta semua gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana tersebut.
Mendagri berusaha agar kepala daerah dapat memetakan daerah rawan bencana hidrometeorologi berdasarkan kajian risiko, rencana kontingensi, dan rekayasa cuaca. Gubernur dan wali kota juga diminta untuk mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) serta menyiagakan sumber daya perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mengantisipasi terjadinya bencana di kawasan yang dinilai rawan.
Selain itu, Mendagri juga meminta kepala daerah melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi serta simulasi tanggap bencana untuk meningkatkan respons masyarakat dan menentukan langkah kesiapsiagaan. Gubernur dan wali kota juga harus mengaktifkan posko bencana dan melaksanakan apel kesiapsiagaan dengan melibatkan TNI, Polri, Basarnas, instansi vertikal, relawan, dan unsur masyarakat lainnya.
Jangan lupa, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk melakukan pemantauan situasi terkini secara cermat dan berkelanjutan. Selain itu, gubernur dan wali kota harus menyosialisasikan dan menyebarluaskan informasi berbasis data bencana yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan media elektronik dan cetak.
Sekarang, gubernur dan wali kota harus memantau dan perbaiki infrastruktur serta normalisasi sungai sebagai upaya pengendalian banjir, rob, dan tanah longsor. Apabila terjadi bencana, gubernur dan wali kota harus segera melakukan pertolongan cepat, pendataan jumlah korban dan kerugian, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
Jangan lupa, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk mengoptimalkan peran camat dalam penanggulangan bencana melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana.
Selama ini, kita telah mengetahui bahwa bencana hidrometeorologi sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta semua gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana tersebut.
Mendagri berusaha agar kepala daerah dapat memetakan daerah rawan bencana hidrometeorologi berdasarkan kajian risiko, rencana kontingensi, dan rekayasa cuaca. Gubernur dan wali kota juga diminta untuk mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) serta menyiagakan sumber daya perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mengantisipasi terjadinya bencana di kawasan yang dinilai rawan.
Selain itu, Mendagri juga meminta kepala daerah melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi serta simulasi tanggap bencana untuk meningkatkan respons masyarakat dan menentukan langkah kesiapsiagaan. Gubernur dan wali kota juga harus mengaktifkan posko bencana dan melaksanakan apel kesiapsiagaan dengan melibatkan TNI, Polri, Basarnas, instansi vertikal, relawan, dan unsur masyarakat lainnya.
Jangan lupa, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk melakukan pemantauan situasi terkini secara cermat dan berkelanjutan. Selain itu, gubernur dan wali kota harus menyosialisasikan dan menyebarluaskan informasi berbasis data bencana yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan media elektronik dan cetak.
Sekarang, gubernur dan wali kota harus memantau dan perbaiki infrastruktur serta normalisasi sungai sebagai upaya pengendalian banjir, rob, dan tanah longsor. Apabila terjadi bencana, gubernur dan wali kota harus segera melakukan pertolongan cepat, pendataan jumlah korban dan kerugian, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
Jangan lupa, Mendagri juga meminta kepala daerah untuk mengoptimalkan peran camat dalam penanggulangan bencana melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana.