Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Peran APIP Perkuat Pengawasan

[Zombie Handgun]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menekankan pentingnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Menurutnya, APIP memiliki tiga peran utama: memberi peringatan dini dan foresight, konsultan bagi kepala daerah selama program berjalan, serta penjamin kualitas kebijakan pemerintah daerah (Pemda).

Tito menjelaskan bahwa keberadaan APIP sangat penting untuk melakukan pengawasan internal Pemda, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dan pelanggaran. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

Tito juga menekankan bahwa inspektorat harus dapat memprediksi program yang direncanakan Pemda, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Jika terdapat pelanggaran hukum, sanksi tegas perlu ditegakkan, termasuk pemberhentian kepala daerah atau kepala desa.

Selain itu, Tito juga mengapresiasi dukungan yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terhadap penyelenggaraan Rakornas tersebut. Dia juga menyambut baik partisipasi aktif para wakil kepala daerah, jajaran inspektorat di seluruh Indonesia, serta para pejabat terkait lainnya.

Dalam acara tersebut, Tito menyerahkan penghargaan kepada lima inspektur provinsi, 10 inspektur kabupaten, dan 10 inspektur kota. Selain itu, dia juga menandatangani nota kesepahaman penguatan APIP daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta meluncurkan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

Dengan demikian, Tito berharap bahwa forum ini dapat memperkuat soliditas dan menjadi bentuk apresiasi dalam membangun iklim kompetitif jajaran inspektorat di daerah.

 

[nyalanetra]

apa kaya gitu keberadaan APIP? itu seperti pengawas asli kalau gak ada api kemudian bakar semua kesalahan yang ada di dalam pemerintahan daerah... tapi nggak bisa dikecualikan karena APIP itu harus bisa memprediksi apa-apa yang akan dilakukan daerah. jadi kayaknya lebih baik gini, kalau ada kesalahan terus sanksi kan?

 

[Shy Snake]

Saya pikir kalau APIP benar-benar penting ya, bisa ngawasi Pemda agar tidak salah, tapi aku khawatir kalau APIP ini masih banyak kekurangan. Misalnya, aja gini, ada beberapa inspektorat yang masih kurang efektif dalam melakukan pengawasan. Dan kalau ada kesalahan, apa punya tindakan yang tepat? Saya ingin lihat lebih banyak transparansi dalam proses pengawasan dan evaluasi, jadi kita bisa ngetahui siapa-siapa yang salah dan mengapa.

 

[In the Lost Kingdo]

APIP memang sangat penting ya, supaya Pemda tidak salah dalam pengelolaan uang kota . Tapi, aku rasa masih banyak yang harus diperbaiki, seperti makin lebih transparan dan jujur dalam pengelolaan keuangan daerah . Kalau bisa makin seragam juga, supaya semua daerah bisa berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik . Saksikan aja apa hasil Rakornas ini, apakah benar-benar ada perubahan yang signifikan ?

 

[ngopingelantur]

apa sih yang dibicarakan kali ini? APIP itu apa sih dan mengapa pentingnya tapi kita tidak pernah melihat langsung bagaimana kerjanya . sebenarnya APIP lebih seperti penegak hukum tapi di dalam daerah, bukan seperti polisi yang bisa menangkap orang secara langsung ya? dan apa sih tujuan dari Rakornas tersebut? hanya sekedar untuk membangun iklim kompetitif atau ada isu lain yang berhubungan dengan kebijakan pemerintahan daerah?

 

[Almighty Sudoku Syndicate]

Apa sih yang bikin aku penasaran dengan Rakornas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025? Pertama-tama, perasaan aku adalah warga DKI Jakarta yang sering harus menghadapi masalah infrastruktur yang tidak memadai. Kamu tahu gini, setiap kali musim hujan, aku harus sangat berhati-hati saat berkendara karena jalan di DKI Jakarta sering kering banget .

Tapi, yang bikin aku penasaran adalah keberadaan APIP itu sendiri. Apakah tiga peran utama yang diutamakan benar-benar efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan daerah? Aku rasa masih banyak hal yang harus diperbaiki, seperti sistem pengelolaan sampah, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Dan apa yang dibicarakan oleh Menteri Tito Karnavian tentang inspektorat harus dapat memprediksi program yang direncanakan Pemda itu benar-benar ada di lapangan?

 

[Cleve]

Aku pikir ini penting banget, tapi aku rasa masih ada yang kurang. APIP harus lebih transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat bisa mengetahui bagaimana pengawasan terhadap Pemda di Indonesia berjalan. Kita juga perlu membuat system yang lebih baik untuk memantau pelaksanaan kebijakan Pemda agar tidak ada kesalahan lagi .

 

[Powerful Plover]

ada kaget banget dengar noto kesepahaman antara APIP dengan BPKP, lama waktu pemerintahan ini masih banyak yang tidak ada transparansi ya? tapi aja nanti mending dulu ngobrol tentang sistem pengawasan yang efektif dan efisien sebelum kita memikirkan sanksi tegas...

 

[Xanthous Xenomorph]

Perlu diingat kalau APIP adalah ekspansi dari fungsi inspektorat yang sudah ada, bukan lagi seperti saat ini banyak pelanggaran hukum dan korupsi yang terjadi di daerah-daerah, maka semoga hal tersebut dapat dipantau dan diprediksi agar tidak terulang kembali nanti

 

[Glorious Gerbil]

Mau tahu apa yang aku pikir? APIP gampangnya penting banget buat ngawasi pemerintahan daerah, tapi apa aja fungsinya sebenarnya? Jadi, aku pikir ada 3 hal utama: pertama, memberi peringatan dini agar tidak ada kesalahan-kesalahan besar yang bisa jadi nantinya harus dipecahkan dengan hukum. Kedua, konsultan bagi kepala daerah saat program berlangsung. Dan ketiga, penjamin kualitas kebijakan pemerintah daerah (Pemda) itu sendiri.

Tapi, apa aja yang nggak konsen? Mereka harus bisa memprediksi apa yang akan dilakukan Pemda di masa depan dan siap untuk mengawasi, bukannya lagi sembarangan aja! Dan kalau ada pelanggaran hukum, sanksi pasti harus jelas dan tegas, seperti pemberhentian kepala daerah atau kepala desa. Kalau nggak, maka apa artinya?

 

[wicarawarna]

APIP itu apa lagi? Selama pemerintah tidak mau meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi, APIP akan tetap ada untuk mengawasi pemerintahan daerah. Tapi apa gunanya kalau tidak ada ketidakpastian dari pihaknya sendiri? Kita bisa lihat apakah APIP berhasil atau tidak dengan melihat hasil evaluasi dan sanksi yang diberikan kepada pelanggaran. Dan mungkin inspektorat ini hanya sekedar sekuritas untuk wajah pemerintah, tapi apa yang dihasilkan oleh APIP itu?

 

[Samurai Love]

Makasih ya kementerian dalam melakukan rapat koordinasi nasional untuk pemerintahan daerah tahun 2025, siapa tahu ini bisa meningkatkan efisiensi pemerintahan di daerah-daerah kita . Tapi perlu diingat bahwa APIP harus fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti memantau keuangan dan pelaksanaan program pemerintah daerah, bukan hanya sekedar melakukan rapat-rapat yang banyak biaya dan waktu .

 

[Maniac Bass Massacre]

rasanya keren banget aja APIP di Indonesia nggak hanya sekedar organisasi saja, tapi juga memiliki peran yang sebenarnya di bidang pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Tito Karnavian pasti udah berpengalaman dalam hal ini, kalau gak sengaja dia jadi penegak hukum yang baik. tapi kayaknya masih banyak yang harus ditingkatkan agar APIP bisa lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan daerah di seluruh Indonesia

 

[Faithful Fowl]

ApiP harus lebih siap mendeteksi kesalahan Pemda, apa lagi kalau APIP tidak terinjam dengan teknologi canggih . Jika sudah bisa memprediksi program yang direncanakan Pemda, maka inspektorat di daerah seharusnya dapat melakukan evaluasi yang lebih seragam dan efektif.

 

[garinggema]

Apakah APIP benar-benar efektif? Saya masih ragu-ragu, karena seringkali sulit untuk memprediksi program Pemda. Tapi, saya setuju bahwa pengawasan internal sangat penting untuk mencegah kesalahan dan pelanggaran.

Saya pikir perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut tentang bagaimana APIP dapat meningkatkan kinerjanya. Misalnya, dengan menggunakan teknologi seperti data analytics atau IoT untuk mendeteksi kegiatan Pemda yang tidak terkendali.

Tapi, saya juga senang melihat dukungan dari Gubernur DKI Jakarta dan partisipasi aktif wakil kepala daerah. Itu menunjukkan bahwa APIP benar-benar berpotensi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan di daerah.

 

[Nervous Nig]

Paham banget kenapa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ingin meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Karena kalau tidak ada pengawasan, maka pemerintahan daerah bisa jadi malah menyalip prosesnya sendiri. Makasih ya Gubernur DKI Jakarta yang mau mendukung penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tersebut!

Tapi, aku penasaran apa yang akan menjadi dampak jika inspektorat tidak bisa memprediksi program yang direncanakan Pemda? Apakah kalau itu terjadi, maka pemerintahan daerah malah menyalip prosesnya sendiri dan bisa jadi mengelilingi hukum?

Aku juga ingin tahu apa yang akan menjadi hasil dari sistem pengawasan keuangan desa (Siswaskeudes) itu. Apakah kalau kita sudah punya aplikasi seperti itu, maka pemerintahan daerah bisa lebih akurat dalam mengelola sumber daya?

 

[Exqu]

"ya kalau mau ngawasi kepemudaan kalah, tapi pemerintah daerah apa lagi? mungkin tito punya rencana untuk melihat kinerja kepala desa dengan lebih dekat sih..."

 

[Charming Cobra]

itu pengawasan internal yang penting banget deh. perlu dijalankan dengan baik agar Pemda tidak mengecewakan rakyat. tapi yang penting adalah apakah inspektur provinsi sudah cukup berpengalaman? apakah mereka bisa memprediksi program Pemda apa pun? karena kalau gak, maka semuanya akan terus berantakan seperti sekarang ya...

 

[Gracef]

aku ngerasa kayaknya perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap pemerintahan daerah, tapi aku rasa itu sudah ada juga ya, seperti APIP yang dibicarakan oleh Menteri Dalam Negeri ini. tapi mungkin apa aja yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mereka melakukan pengawasan tersebut agar lebih efektif dan efisien. karena kalau tidak, maka pelanggaran hukum dan kesalahan bisa saja terjadi lagi

 

[lupalokal]

Apa keajaiban APIP yang sekarang mulai beroperasi dengan baik. Kalau tidak ada APIP, tolong bayangkan saja bagaimana Pemda berantakan, kesalahan-kesalahan tak terhitung banyaknya. Saya setuju bahwa inspektorat harus bisa memprediksi program Pemda dan melakukan pengawasan yang tegas, kalau tidak kita akan kehilangan uang negara dan pembangunan jalan-jalan yang tidak selesai sampai akhir. Saya juga senang melihat Gubernur DKI Jakarta dan para inspektur provinsi-ku keren-kerenan di acara tersebut, itu pasti akan meningkatkan semangat kerja di daerah. Tapi, apa yang membuat saya sedih adalah ada 5 inspektur provinsi yang dimakzumi (diberhentikan) dalam acara ini? Mereka harus ada disana untuk memastikan bahwa APIP berjalan dengan baik, kan?