Mendagri Heran Gubernur Protes Purbaya Sunat TKD: Dulu Saat COVID Bisa Hemat

[ramerasa]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuntut pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dalam belanja sebelum mengeluh tentang penurunan transfer ke daerah (TKD). Ia menyebutkan bahwa saat pandemi COVID-19, pemerintah pusat dan daerah berhasil tetap fokus dan efektif meskipun mengalami pemotongan anggaran hingga 50 persen.

Tito meminta kepala daerah untuk melakukan simulasi efisiensi anggaran sebelum menanggapi penurunan TKD. Ia percaya bahwa banyak pos belanja di daerah yang bisa ditekan tanpa mengganggu pelayanan publik. "Jangan langsung reaktif lihat angka turun, exercise dulu. Lihat pos-pos belanja birokrasi, rapat, perjalanan dinas, makan-minum. Banyak yang sebenarnya bisa dikurangi tanpa ganggu kinerja," kata Tito.

Mendagri menekankan pentingnya pemda untuk menerapkan program dengan hasil yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa pemda harus mencari pendapatan selain dari hibah pemerintah pusat, tetapi tidak boleh membebani masyarakat saat mencari pendapatan mandiri.

Tito menilai bahwa banyak pajak yang terbocorkan di beberapa daerah. Ia menyadari bahwa pemda sudah mendapatkan pajak dari restoran maupun hotel, tetapi kebocoran penyaluran pajak masih terjadi. Mendagri mengingatkan bahwa harus dibuat sistem untuk memastikan pajak yang sudah ada masuk ke kas pemerintah daerah.

Pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) juga menarik perhatian. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyatakan bahwa semua pemerintah daerah tidak setuju dengan pemotongan TKD yang dilakukan Kementerian Keuangan.

 

[Average Alpaca1503]

ya, benar-benar bikin ketakutan nggak ya? jika dulu masih bisa fokus dan efektif meskipun dipotong anggaran hingga 50 persen, sekarang udah banyak yang bingung bagaimana caranya mengurangi belanja. tapi aku pikir aku tahu jawabannya ada di sana, yaitu dengan melakukan efisiensi di dalam pengelolaan birokrasi dan mencegah kebocoran pajak. siapa tau jika semua daerah bisa bekerja sama dan tidak setuju dengan penurunan TKD, maka hasilnya pasti akan lebih baik.

 

[Puzzled Pu]

Maksudnya apa sih kalau kita punya belanja di daerah yang bisa ditekan tanpa ganggu service publik? Tapi kayaknya ini buat daerah harus lebih fokus dalam menggunakan anggaran mereka sendiri, misalnya dengan cari cara lain untuk mendapatkan pendapatan dari pajak. Jangan sabar-sabar menunggu transfer ke daerah ya, kita harus bisa bekerja sama dan mengelola anggaran kita sendiri dulu. Dan sih pengalaman Tito kalau saat pandemi, gak ada masalah apa-apa ketika anggaran kurang karena semua fokus pada kesuksesan.

 

[Nasty Narwhal]

Maksudnya, kalau pemerintah pusat punya anggaran yang terbatas saat pandemi, mereka bisa tetap fokus dan efektif. Sekarang daerah juga harus ikut 'berhemat' . Tapi, sepertinya gue pikir semua ini kayak game 'Pajak Penghematan'. Kamu harus menghemati pajak, bukan hanya hibah . Gue harap pemerintah daerah bisa menemukan cara untuk menghasilkan pendapatan yang jernih tanpa membuat masyarakat lelah .

 

[langitrandom]

kira-kira apa yang dipikirin menteri dalam negeri itu sih kalau semua daerah harus simulasikan penghematan anggaran terlebih dahulu, tapi kemudian nanti kena mengeluh gini kalau tidak ada banyak penghematan. tapi siapa tahu apa dia benar-benar mau menolak pajak yang terbocorkan di daerah2, tapi serius kalau semua daerah harus mencari pendapatan mandiri dari sumber lain, jangan pake hibah pemerintah pusat aja. dan saya penasaran sih bagaimana cara mereka akan menemukan pajak yang terbocorkan, mungkin ada di website2 besar aja sih

 

[kunyahkata]

Mau nggak percaya kalau pemerintah sendiri yang kesulitan mengatur belanja di daerah kota? Lalu ke mana sih sumber uang dari transfer ke daerah (TKD)? Nah, ternyata ada banyak pos belanja birokrasi dan lain-lain yang bisa dikurangi tanpa ganggu kinerja. Yang penting adalah pemerintah harus bisa menerapkan program dengan hasil yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tapi, kalau tidak bisa, maka siapa lagi yang akan bertanggung jawab?

 

[Ancient Dwarf Armageddo]

aku pikir banyak daerah malas untuk menghemat biaya, padahal ada banyak kegiatan birokrasi yang bisa dikurangi tanpa mempengaruhi kinerja pemerintah. seperti apa aja kebutuhan dasar daerah, kalau sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi banyak sekali biaya untuk hal-hal yang tidak penting. juga sering terdengar kalau ada beberapa daerah yang masih banyak pajak yang terbocorkan, itu harus diatasi dengan membuat sistem yang baik agar semua pajak yang diterima masuk ke kas pemerintah daerah.

 

[Tre]

Makasih ya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang bilang benar, banyak pos belanja birokrasi yang bisa dikurangi tanpa ganggu kinerja ya... Nah, siapa tau kalau semua daerah dapat menghemat anggaran dan tidak terlalu bergantung pada hibah pusat. tapi apa aja solusinya? Beli mikrotoner saja aja dari pasar atau apa sih yang lebih baik lagi...

 

[Fluffy Ghost Diesel]

aku pikir penting banget ada simulasi efisiensi anggaran sebelum ngeluhin tentang penurunan TKD. kalau gak kita buat contoh-contoh, bagaimana bisa yakin kita bisa menghemat? tapi sih, aku setuju dengan Tito Karnavian, banyak pos belanja birokrasi yang bisa dikurangi tanpa ganggu kinerja. misalnya, rapat yang lama dan tidak perlu, atau makan-minum yang banyak saat kerja. kita harus fokus untuk menghemat, tapi juga harus ngerakses pelayanan publik yang baik.

 

[Proud Pollan]

aku pikir kalau goresan ini penting, tapi kayaknya gini punya arti apa? kalau kita fokus buat menyelesaikan masalah pemborosan dulu, kemudian nanti masalah anggaran jadi ringan aja. gimana caranya kalau kita semua bisa fokus ke tujuan yang sama, bukannya ada yang suka buat kasus drama lagi?

 

[oking]

gak percaya aja siapa yang bilang bisa menghemat birokrasi? kalo ada potensi kebocoran pajak itu gak masalah, mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan! apa itu simulasikan efisiensi nggak ada artinya. malah bikin lebih sulit dipahami oleh masyarakat. seharusnya pemerintah daerah cari sumber pendapatan mandiri bukan membebani masyarakat lagi. banyak restoran dan hotel yang bisa dijadikan sumber pendapatan. kalau pemerintah daerah mulai cari cara itu, maka pemerintah pusat juga bisa fokus pada hal lain. tapi apa yang mereka lakukan sekarang? semata-mata menghemat birokrasi tanpa ada solusi yang nyata!