Pemimpin TNI dan Mendagri Tito Karnavian mengingatkan gubernur-gubernur untuk melakukan efisiensi belanja sebelum mengeluh tentang penurunan transfer ke daerah. Kedua pihak tersebut menekankan agar tidak langsung reaktif terhadap angka turun, tapi harus melakukan simulasi dan analisis terlebih dahulu.
Tito mengingatkan bahwa dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah pusat dan daerah juga mengalami kondisi serupa, tetapi tetap bisa bekerja secara efektif. Pada saat itu, anggaran di potong besar-besaran, tapi tetap bisa menangani kemacetan.
"Jangan langsung reaktif lihat angka turun, exercise dulu," kata Tito. "Lihat pos-pos belanja birokrasi, rapat, perjalanan dinas, makan-minum. Banyak yang sebenarnya bisa dikurangi tanpa ganggu kinerja."
Mendagri menekankan agar pemda tidak menjadikan alasan pemangkasan fiskal untuk mengorbankan belanja publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Ia juga menegaskan pos wajib seperti BOS, DAK nonfisik, dan operasional fasilitas kesehatan tidak boleh dikurangi.
"Yang penting efisien dulu, tepat sasaran," kata Tito. "Kalau setelah simulasi ternyata benar-benar berat, baru sampaikan ke kami. Kita akan buka ruang dialog."
Tito juga menekankan agar pemda harus menerapkan program dengan hasil yang jelas dan mencari pendapatan selain dari hibah pemerintah pusat. Ia mengingatkan bahwa pemda harus cerdas, inovatif, dan mencari pendapatan tanpa memberatkan rakyat kecil.
"Di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil," kata Tito.
Tito mengingatkan bahwa dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah pusat dan daerah juga mengalami kondisi serupa, tetapi tetap bisa bekerja secara efektif. Pada saat itu, anggaran di potong besar-besaran, tapi tetap bisa menangani kemacetan.
"Jangan langsung reaktif lihat angka turun, exercise dulu," kata Tito. "Lihat pos-pos belanja birokrasi, rapat, perjalanan dinas, makan-minum. Banyak yang sebenarnya bisa dikurangi tanpa ganggu kinerja."
Mendagri menekankan agar pemda tidak menjadikan alasan pemangkasan fiskal untuk mengorbankan belanja publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Ia juga menegaskan pos wajib seperti BOS, DAK nonfisik, dan operasional fasilitas kesehatan tidak boleh dikurangi.
"Yang penting efisien dulu, tepat sasaran," kata Tito. "Kalau setelah simulasi ternyata benar-benar berat, baru sampaikan ke kami. Kita akan buka ruang dialog."
Tito juga menekankan agar pemda harus menerapkan program dengan hasil yang jelas dan mencari pendapatan selain dari hibah pemerintah pusat. Ia mengingatkan bahwa pemda harus cerdas, inovatif, dan mencari pendapatan tanpa memberatkan rakyat kecil.
"Di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil," kata Tito.