Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melaporkan 25 desa di Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) yang hilang akibat banjir bandang dan longsor. Sebelumnya ada laporan 22 desa di Sumut yang dilaporkan hilang. Namun Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengonfirmasi tidak ada desa yang hilang di daerahnya.
Tito menjelaskan, satgasnya akan terus melakukan pengecekan silang untuk memastikan apakah desa yang dilaporkan hilang itu benar-benar hilang atau hanya terisolasi. Gubernur Aceh juga melaporkan penambahan jumlah desa yang hilang di Aceh, dari awal 13 menjadi 17 desa.
Tito menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan tanah milik negara untuk keperluan relokasi, termasuk lahan berstatus hak guna usaha (HGU) yang memungkinkan untuk dilepaskan. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah menggunakan tanah-tanah pemerintah untuk keperluan relokasi.
Tito juga menjelaskan bahwa jika desa-desa tersebut benar-benar hilang dan tidak lagi layak dihuni secara geologis, maka relokasi menjadi opsi yang harus ditempuh. Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi warga terdampak, yaitu pilihan pertama untuk menyiapkan lokasi pengganti bagi penduduk yang desanya hilang, dan pilihan kedua untuk memberikan kompensasi sebesar Rp60 juta kepada mereka yang ingin menentukan lokasi tempat tinggal barunya sendiri.
Tito menjelaskan, satgasnya akan terus melakukan pengecekan silang untuk memastikan apakah desa yang dilaporkan hilang itu benar-benar hilang atau hanya terisolasi. Gubernur Aceh juga melaporkan penambahan jumlah desa yang hilang di Aceh, dari awal 13 menjadi 17 desa.
Tito menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan tanah milik negara untuk keperluan relokasi, termasuk lahan berstatus hak guna usaha (HGU) yang memungkinkan untuk dilepaskan. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah menggunakan tanah-tanah pemerintah untuk keperluan relokasi.
Tito juga menjelaskan bahwa jika desa-desa tersebut benar-benar hilang dan tidak lagi layak dihuni secara geologis, maka relokasi menjadi opsi yang harus ditempuh. Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi warga terdampak, yaitu pilihan pertama untuk menyiapkan lokasi pengganti bagi penduduk yang desanya hilang, dan pilihan kedua untuk memberikan kompensasi sebesar Rp60 juta kepada mereka yang ingin menentukan lokasi tempat tinggal barunya sendiri.