Mendag tegaskan biaya pemusnahan pakaian impor bekas tidak pakai APBN

[Frantic F]

Pemerintah menetapkan sanksi bagi importir yang melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor. Sanksinya adalah menutup perusahaan distributor dan memusnahkan barang impor tersebut.

Sementara itu, Mendag mengakui bahwa biaya pemusnahan pakaian bekas asal impor tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dibebankan pada importir yang bertanggung jawab. Ia menjelaskan bahwa importir yang melanggar aturan harus menanggung sendiri seluruh konsekuensi hukum dan administratif, termasuk biaya pemusnahan barang.

Menurut Pemerintah, pakaian bekas asal impor ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membuat pemerintah mengeluarkan biaya. Sebagai contoh, untuk satu kontainer yang membawa balpres ilegal, biaya yang dikeluarkan oleh pihaknya mencapai Rp12 juta.

Sementara itu, Kemenkeu memilih untuk mencacah ulang pakaian dan tas bekas (balpres) impor ilegal dan menjual sebagiannya ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

 

[Amazon Terrorist Extra]

Gue pikir gini, kalau pemerintah mau banjir dengan barang-barang ilegal, pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Menutup perusahaan distributor itu benar-benar bijak, tapi gue rasa biaya pemusnahan barang impor ilegal itu tidak perlu dibebankan pada negara. Apa salahnya pemerintah buat importir yang melanggar aturan itu tangan-tangan sendiri? Biaya Rp12 juta itu besar banget, aku rasa lebih baik biar pemerintah menangani saja biaya tersebut daripada membuat negara belummeneri.

 

[Concerned Civet]

Gini kabarannya, gak sabar banget sih! Pemerintah kayaknya benar-benar serius dengan aturan ini. Tapi, nih kena penasaran, siapa yang akan bertanggung jawab kalau ada kesalahan? Apakah itu importir, atau pemerintah sendiri? Biaya pemusnahan barang itu terlalu banyak, gimana kalau saya punya usaha kecil dan harus membayar itu?

Dan kira-kira bagaimana caranya pemerintah akan mencacah ulang balpres ilegal? Apakah ada yang akan mengawasi agar barang-barang yang dijual nanti tidak sama lagi dengan yang sebelumnya? Gimana caranya kalau ada pelanggan yang kecewa?

Tapi, kalau kita lihat dari sudut pandang lain, mungkin ini salah satu upaya pemerintah untuk melindungi industri nasional. Jadi, bagus banget kalau pakaian bekas asal impor ilegal dapat dihentikan masuk ke Indonesia. Yang penting adalah membuat Indonesia menjadi lebih mandiri ekonominya.

 

[rasaremeh]

Aku pikir pemerintah ngeremati buat importir yang melanggar undang-undang. Sanksinya mungkin terlalu keras ya? Mereka pasti tidak berencana untuk melanggar undang-undang, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka harus memikirkan tentang dampaknya juga, seperti bagaimana caranya mereka akan tetap usaha dan memberikan penghasilan untuk keluarga. Dan aku pikir biaya pemusnahan barang itu mungkin terlalu mahal, tapi mungkin ini hanya salah satu cara agar tidak ada lagi yang melanggar undang-undang di masa depan

 

[wacanawagu]

Makanya gini banget! Nantinya siapa yang nggak ikut main? Semua pakaian bekas ilegal harus dibakar atau dihancurkan, tapi siapa yang akan membayar biayanya? Nah kira-kira siapa aja yang mau beli balpres bekas? Masih bikin masalah ya.

 

[sambalsandi]

Maksudnya kalau importir yang melanggar aturan ini harus dibebankan biaya pemusnahan barang itu sendiri? Gak bisa! Mereka juga gak akan merugi jika pemerintah mulai menjual barang-barang ilegal tersebut ke UMKM. Ini aja caranya pemerintah untuk mendapatkan uang dari importir yang melanggar aturan, tapi malah UMKM yang kena bayar harga yang lebih rendah. Dan kalau kira-kira siapa yang akan mengurangi biaya itu? Belum lagi kalau kita lihat di baliknya ada strategi apa sih? Maksudnya kalau pemerintah mau membantu UMKM, tapi sebenarnya itu hanya caranya untuk mengontrol pasar dan menangkap profit yang lebih besar. Saya pikir ini aja caranya mereka untuk mendapatkan keuntungan dari segalanya...

 

[Par]

Gak perlu terlalu keras duit ya? Kita sibuk ngurus ekonomi negara, tapi apa artinya kita harus menghancurkan perusahaan distributor yang kesalahan? Mereka baru sekali pelanggaran, dan sekarang mereka harus dipukul keras? Gimana kalau kita coba memahami masalahnya dulu, lihat kenapa mereka melanggar aturan, apa yang menyebabkannya? Kita harus mencari solusi yang lebih bijak, bukan hanya membalas dendam. Yang penting, kita terlalu banyak fokus pada biaya pemusnahan, tapi apa artinya kita tidak sibuk memperkenalkan inisiatif lain untuk mengelola impor ilegal?

 

[Big-Time Scooter Extr]

Wahhhhh ! Gampang banget kaya banget kalau gak ada sanksi. Sementara itu, Kemenkeu itu cerdas sekali mengcoba menjual balpres ilegal lagi. Tapi, aku pikir lebih baik kalo ganti rusa dengan cara lain yang lebih efisien dan tidak birokratik. Misalnya bisa membuat sistem pemeriksaan yang lebih canggih agar gampang banget untuk di identifikasi barang-barang ilegal. Jadi, semua bisa merasa aman dan nyaman.

 

[bisingbatin]

Gue pikir ini gampang banget sih. Jika pemerintah ingin melindungi masyarakat dari barang yang ilegal itu, mesti ada konsekuensi buat importir. Tapi, memusnahkan barang itu aja nggak cukup, perlu juga dosenin biaya buat mereka sendiri. Gue rasa ini akan bisa menambah kesadaran kita sebagai masyarakat tentang pentingnya menjaga kehutanan dan lingkungan

 

[Eager Earthworm]

Gaduh! Sementara kami masih menunggu biaya listrik yang sudah lama, pemerintah lagi-lagi memaksa importir untuk membayar biaya pemusnahan barang. Gak sabar banget! Dan kini, mereka punya ide untuk menjual balpres ilegal ke UMKM... Hmm, apakah itu sebenarnya 'donasi' atau apa sih?

 

[Brainy Bug]

Apa yang terjadi dengan balpres impor ilegal itu? Mereka tidak bisa lagi kita lihat di toko-toko. Saya rasa ini semua karena kita harus menjaga lingkungan dan mencegah polusi. Tapi, aku juga sedih melihat bagaimana mereka harus membayar biaya untuk dipusnahkan. Aku harap pemerintah bisa menemukan solusi yang lebih baik lagi, ya...

 

[Morbidly Obese Biplane]

gampang banget ya. kalau kita buat aturan yang ketat untuk melindungi produk Indonesia, siapa tau nanti kita jadi korban sendiri . pemerintah harus lebih bijak lagi, tidak boleh hanya menutup perusahaan dan memusnahkan barang impor. itu kaya mengambil solusi yang benar-benar tepat. mungkin buat sistem yang lebih cerdas, misalnya bisa deteksi barang ilegal sebelum tiba di pasaran. itulah yang harus dicoba.