Ketimpangan antara pendidikan madrasah dan sekolah lainnya semakin mencolok. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan ketidakadilan yang dialami oleh lembaga pendidikan ini dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg).
"Bayangkan perbedaannya di seberang jalan itu, ada sekolah, tanahnya dibelikan negara, gurunya diangkatkan menjadi pegawai negeri, gajinya di sana itu Rp4,5 juta, di sini ada Rp100 ribu, ada Rp50 ribu per bulan, ada Rp300 ribu. Di sana itu bangunannya dibangun, di situ numpang di emper masjid, perpustakaannya tidak ada, numpang di perpustakaan kiainya, laboratoriumnya tidak ada," kata Menag.
Dia juga menyinggung soal program digitalisasi sekolah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikdasmen). Meskipun nilai anggaran mencapai triliunan, namun madrasah hanya mendapatkan anggaran yang sepihak.
"Kemudian juga sekolahnya di mereka kan negeri. Gampang mendapatkan pekerjaan, kamu kan swasta. Jadi ini satu hal yang sangat miris kalau kita lihat," kata Menag.
Dia juga menyoroti soal program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun fasilitasnya cukup mumpuni, namun madrasah hanya menjadi penonton dalam regulasi tersebut.
"Sudah saatnya keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia itu. Misalnya pemda membagi-bagikan segala macam kepada sekolah, tapi madrasah jadi penonton," kata Menag.
"Bayangkan perbedaannya di seberang jalan itu, ada sekolah, tanahnya dibelikan negara, gurunya diangkatkan menjadi pegawai negeri, gajinya di sana itu Rp4,5 juta, di sini ada Rp100 ribu, ada Rp50 ribu per bulan, ada Rp300 ribu. Di sana itu bangunannya dibangun, di situ numpang di emper masjid, perpustakaannya tidak ada, numpang di perpustakaan kiainya, laboratoriumnya tidak ada," kata Menag.
Dia juga menyinggung soal program digitalisasi sekolah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikdasmen). Meskipun nilai anggaran mencapai triliunan, namun madrasah hanya mendapatkan anggaran yang sepihak.
"Kemudian juga sekolahnya di mereka kan negeri. Gampang mendapatkan pekerjaan, kamu kan swasta. Jadi ini satu hal yang sangat miris kalau kita lihat," kata Menag.
Dia juga menyoroti soal program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun fasilitasnya cukup mumpuni, namun madrasah hanya menjadi penonton dalam regulasi tersebut.
"Sudah saatnya keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia itu. Misalnya pemda membagi-bagikan segala macam kepada sekolah, tapi madrasah jadi penonton," kata Menag.