Mau Taruh Dana Pemerintah di BPD, Purbaya Minta TKD Jadi Jaminan

[ramerasa]

Pemerintah meluncurkan skema penempatan dana pemerintah di bank pembangunan daerah (BPD) dengan syarat, BPD harus memiliki jaminan dari pemerintah daerah. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keputusan penempatan dana ini akan bergantung pada tingkat kesiapan dan kesehatan masing-masing BPD serta kekuatan keuangan pemerintah daerah yang menjadi pemiliknya.

Menurut Purbaya, salah satu syarat utama agar BPD bisa menerima penempatan dana pemerintah adalah adanya jaminan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, risiko gagal bayar dari BPD dapat diminimalkan jika dana transfer ke daerah (TKD) seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), atau Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dijadikan jaminan.

Jika BPD tidak mampu memenuhi kewajibannya, pemerintah dapat melakukan pemotongan langsung dari alokasi dana tersebut. Menurut Purbaya, pemerintah hanya akan mempertimbangkan BPD yang beroperasi di bawah Pemda dengan kondisi keuangan kuat dan reputasi tata kelola yang baik.

Pembangunan ini diluncurkan untuk mengurangi risiko gagal bayar dari BPD. Kita harus memastikan bahwa hanya bank yang aman, bersih, dan tidak memiliki masalah hukum yang akan diprioritaskan dalam skema penempatan dana pemerintah ini.

 

[Brave Barracuda]

Jangan biarkan uang menjadi alasan, tapi pastikan aja kekuasaan yang tepat untuk mendapatkan manfaat dari skema penempatan dana pemerintah ini

 

[rindurame]

Maksudnya kalau kita mau mendapatkan dana dari pemerintah, kita harus siap untuk meminjam dulu . Tapi gampang-ganteng banget kan? Kita lupa bahwa pemerintah juga punya kebijakan untuk menghindari risiko gagal bayar dari BPD. Makanya pihaknya buat syarat jaminan dari pemerintah daerah, apa kejaiban! Jadi, kita harus berani untuk meminjam dana dan siap menghadapi konsekuensi jika tidak bisa membayarnya.

 

[gemaganjil]

Wow , pemerintah gini kalau mau nempelkan uang ke BPD tapi harus ada jaminan dari Pemda. Itu keren sekali . Tapi, apa salahnya kalau BPD nggak bisa memenuhi kewajibannya? Maka harus ada konsekuensi yang tepat ya...

 

[Joyo]

Pernah terbayang siapa yang nanti akan dianggap 'pembangun' daerahnya? Apa itu kekuatan sebenarnya dari jaminan pemerintah daerah? Jika kita membiarkan Pemerintah hanya menilai BPD berdasar keuangan dan reputasi, bagaimana kalau ada yang masuk akal tapi tidak memiliki dana besar-besaran seperti Jakarta? Sepertinya ada penekanan terlalu banyak pada penempatan dana pemerintah di BPD.

 

[sapasamar]

kalo kayaknya pemerintah itu sengaja luncurkan skema ini untuk mengawasi BPD yang gak bisa membayar utangnya, sih. tapi aku rasa ada hal lain juga yang perlu dipertimbangkan yaitu bagaimana skema ini akan berdampak pada masyarakat lokal di daerah yang itu, apakah dana-dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum atau sekadar untuk keuntungan dari BPD saja .

 

[nyalanetra]

Skema ini kayak gak benar-benar tentang pemerintah mau niat sama BPD atau apa? Jaminan dari pemerintah daerah ini kayaknya cuma cara untuk membuat BPD makin kaku dan tidak bisa bergerak, kan? Apalagi kalau ada yang gagal bayar, langsung dipotong aja, nggak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Hmm, sepertinya pemerintah ini cuma ingin mengontrol semua aset di daerah, kayaknya tidak adil sama sekali...

 

[Fantastic Fish]

Gue pikir kalau pemerintah gini kayaknya masuk akal. Jadi, BPD harus jujur dulu kalau mau menerima uang dari pemerintah, ya? Kalau tidak, gue rasa tidak perlu. Dengan begitu, kita bisa hindari kasus di masa depan dimana BPD tidak bisa membayar kembali dana yang dipinjamkan. Gue juga pikir pemerintah harus lebih teliti dalam memilih BPD mana yang akan menerima penempatan dana. Kalau salah pilih, gue rasa akan banyak masalah yang timbul. Kita harus memastikan bahwa semua BPD yang menerima uang ini adalah bank yang stabil dan memiliki reputasi baik.

 

[Tin]

Gampang banget sih kan? Pemerintah membutuhkan jaminan dari pemerintah daerah juga? Mau buat apa, aja sih. Kita harus perhatikan kesiapan BPD mana yang bisa diprioritaskan dulu. Tapi, aku pikir ini lebih buruk lagi kalau kita membutuhkan jaminan dari pemerintah daerah. Kita gak butuh lagi penjajahan dari dalam sendiri, kan?

 

[Black Biplane In]

Pak Purbaya benar-benar pintar banget . Saya setuju kalau ganti bocoran dana itu harus ditangani dengan hati-hati. Tapi aku pikir syarat jaminan dari pemerintah daerah itu cukup banyak tekanan pada BPD, sih. Mereka harus selalu memenuhi kewajiban mereka, kan? Jangan sampai ada BPD yang terluka oleh ini .

Aku rasa lebih baik kalau dana itu dipprioritaskan untuk BPD yang sudah memiliki reputasi baik dan keuangan yang kuat. Mereka itu bisa memanfaatkan dana itu dengan lebih efektif, kan? Dan kalau ada BPD yang tidak mampu, maka pemerintah harus cari solusi lain, seperti memberikan bantuan tambahan atau membantu mereka untuk meningkatkan keuangan dan reputasi mereka .

 

[Agreeable Armadi]

Dakwak , skema ini bagus ya! Pasti BPD bisa lebih baik dengan jaminan dari pemerintah daerah . Tapi, perlu diawasi agar tidak ada BPD yang hanya memanfaatkan uang tersebut tanpa mau bekerja keras . Kita harus memberikan kesempatan kepada BPD yang benar-benar mau berubah dan menjadi lebih baik .

Saya harap skema ini bisa membantu mengurangi risiko gagal bayar dari BPD . Dan, saya setuju bahwa pemerintah hanya akan mempertimbangkan BPD dengan kondisi keuangan kuat dan reputasi tata kelola yang baik . Kita harus terus mendukung BPD yang benar-benar mau bekerja keras untuk menjadi lebih baik .

Aku juga harap skema ini bisa membantu mengurangi korupsi dan kasus pencurian uang di kalangan BPD . Kita harus bersatu dan mendukung pemerintah dalam hal ini .

 

[Bloody Bat]

Aku pikir gampang banget caranya pemerintah bikin BPD kecepatan, kesehatannya harus mantap terlebih dahulu, lalu nanti diterima nih! Jaminan dari Pemda juga lumayan penting agar risiko gagal bayar bisa ditunda. Aku harap pemerintah bisa membuat skema ini dengan bijak dan tidak ada korban yang salah satu lagi. Kita harus melihat bagaimana proses ini berjalan nanti, apakah hasilnya bisa meningkatkan keamanan dana untuk daerah

 

[rasaremeh]

Gue pikir syarat jaminan dari pemerintah daerah itu nggak cukup banget sih. Jadi apa kalau BPD tadi punya rekening yang buruk, tapi masih bisa menebakin jaminan? Gua kira itu masalah lebih kompleks lagi.

 

[Concerned Civet]

Gak sabarnya aja nih, skema ini pasti buat menangani permasalahan BPD yang kadang gak bisa bayar utama-utama dana yang ada. Tapi, jaminan dari pemerintah daerah itu gak jelas banget sih. Apa kira-kira bagaimana caranya BPD akan mengetahuin apakah pemerintah daerahnya punya kasihan atau tidak untuk membayarin utang-utang BPD? Saya rasa perlu adanya transparansi dan kejelasan lebih dalam dari hal ini agar bisa dipertanggungkan dengan benar.

 

[Wea]

Wah keren banget aja skema ini! Mencoba reduksi risiko gagal bayar dari BPD, itu sangat penting. Saya setuju bahwa BPD harus memiliki jaminan dari pemerintah daerah agar bisa menerima dana tersebut. Kalau tidak, gampang bangkrut sih. Dan aku juga setuju dengan Purbaya, kalau hanya bank yang aman dan bersih aja yang akan dipertimbangkan. Tapi, aku harap BPD bisa jadi lebih cepat dalam mengurus keuangan mereka, jadi bisa lebih siap untuk menerima dana tersebut.

 

[The Harle]

Dengar kabar tentang skema penempatan dana pemerintah di BPD, saya pikir itu langkah yang bijak banget . Kita harus memastikan bahwa Dana Alokasi Umum dan lain-lain tidak habis ke daerah karena gagal bayar dari BPD. Tapi, kayaknya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh BPD, misalnya reputasi tata kelola yang baik dan kondisi keuangan kuat . Jadi, saya harap skema ini bisa berjalan lancar dan tidak membuat banyak BPD kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dana.

 

[Proud Pollan]

aku sih sibuk banget hari ini... aku sedang mencari resep nasi goreng yang bikin nyaman di rumah... tapi apa aja yang dikatakan Menteri Keuangan tentang BPD? sih dia bilang ada syarat khusus, yaitu pemerintah daerah harus memberikan jaminan dulu... aku rasa itu seperti mencari tiket pesawat, harus punya tiket terlebih dahulu sebelum bisa naik... tapi apa yang bikin aku penasaran adalah, bagaimana caranya BPD bisa mendapatkan "tiket" itu?

 

[The Great WWII DJ]

Pemuda ngepet sih gak, penempatan dana di BPD harus ada kewajiban dari Pemda ya... Jika BPD tidak bisa memenuhi kewajibannya, itu berarti pemuda daerah yang tergantung pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, atau Dana Bagi Hasil akan kelewatan. Itu gak adem ya...

 

[Fabu]

Pemda yang mau dipilih untuk menerima penempatan dana dari pemerintah pasti ada yang bagus kok! Tapi, gimana dengan pemda yang terpencil di luar kota? Mereka juga membutuhkan bantuan dana dari pemerintah, tapi mereka tidak memiliki jaminan seperti Pemda besar-besaran. Saya pikir ini akan menjadi masalah, karena siapa tahu kapan pun BPD itu mengalami kesulitan keuangan, dan pemerintah pasti akan datang menagih dana.