LSM Singgung Pelemahan PPNS saat Temui Komite Reformasi Polri

[nagaforum]

Pemerintah Indonesia Terkait Audisi dengan Komite Reformasi Polri, Kelompok Sipil Minta Perubahan

Dalam audiensi yang diadakan hari ini di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, kelompok sipil meminta pemerintah untuk melakukan perubahan struktural dalam pengelolaan kinerja Polri. Salah satu hal yang disoroti adalah kelemahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pasca diundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law, Raynaldo G. Sembiring, mengatakan bahwa PPNS harus tetap memiliki kewenangan yang jelas untuk menangani berbagai permasalahan lingkungan dan sumber daya alam (SDA) di lingkup korporasi. Ia menjelaskan bahwa kelemahan ini dapat menjadi kunci bagi Polri dalam menangani berbagai masalah lingkungan.

Kelompok sipil kemudian mengusulkan agar pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau revisi KUHAP, untuk memberikan wewenang yang lebih luas kepada PPNS. Dengan demikian, ruang untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi akan menjadi lebih maksimal.

Namun, Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, mengkritisi kehadiran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang dianggap semakin melemah. Ia menekankan bahwa Kompolnas harus memiliki komposisi independen dan tidak dipenuhi oleh unsur-unsur kepolisian.

Kelompok sipil juga meminta pemerintah untuk melakukan perubahan struktural dalam pengelolaan kinerja Polri, agar lembaga yang dilantik dapat melakukan supervisi terhadap Polri secara efektif.

 

[Exqu]

Gue pikir kalau PPNS itu penting banget lagi nih . Gue lihat di beberapa blog nih ada yang tulis kalau korupsi masih banyak sekali di Indonesia, dan aku rasa itu karena lemahnya PPNS pasca KUHAP . Kelompok sipil yang ikut audisi itu harus diapresiasi ya, mereka ngaruh positif lagi terhadap perubahan struktur di Polri . Tapi gue masih ragu nih, kalau kompolnasnya masih melemah, berarti PPNS masih tidak bisa bekerja dengan efektif . Gue harap pemerintah bisa membuat peraturan yang tepat dan tidak melewatkan kesempatan ini .

 

[Cooperative]

ini kayaknya makin jelas lagi bahwa korupsi di polri masih masuk akal aja... siapa yang mau tahu sih kalau ada penipuan di dalam sistem seperti itu... tapi perubahan struktural yang disampaikan dari kelompok sipil mungkin agak sulit digunakan karena masih banyak kalangan yang tidak mau melepaskan kekuasaannya... misalnya saja kompolnas yang lagi dipenuhi oleh unsur-unsur kepolisian yang sama dengan polri itu sendiri... mungkin perlu ada langkah lebih jauh untuk menangani masalah ini...

 

[Awesome Breakd]

Pikirin aku, kalau audisi ini kayaknya udah pas, tapi adegan di baliknya kurang jelas lagi. Kita nggak tahu siapa yang benar-benar ingin kebaikan, atau apa yang sebenarnya yang dimaksudkan.

Aku suka dengan ide dari Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law, Raynaldo G. Sembiring, tentang perubahan struktural dalam pengelolaan kinerja Polri. Kalau kita bisa memberikan wewenang yang lebih luas kepada PPNS, maka kita bisa membuat sistem lebih transparan dan akuntabel.

Tapi, aku penasaran dengan apa yang akan terjadi jika Perppu atau revisi KUHAP tidak diadopsi. Aku harap kelompok sipil bisa memberikan contoh-contoh yang jelas tentang bagaimana perubahan ini dapat membuat Polri lebih baik.

Saya juga ingin mengetahui, apa yang akan terjadi jika Kompolnas tidak memiliki komposisi independen? Apakah itu benar-benar membantu Polri dalam melakukan supervisi yang efektif?

 

[Disney's Wr]

Pemerintah Indonesia harus memperhatikan kelemahan sistem PPNS pasca KUHAP itu, ya? Semua organisasi lingkungan dan korporasi yang mau melakukan tindakan positif harus dipantau oleh pihaknya. Sementara itu, Kompolnas harus diubah-ubah agar tidak jadi pembalas ulurannya, kira-kira kan? Jika ingin Polri menjadi lebih efektif dalam mengatasi masalah lingkungan, maka pemerintah harus membuat peraturan yang benar-benar menantang.

 

[sandisamar]

Pemindaian ini lagi-lagi jadi kesempatan bagi kita semua untuk melihat siapa aja yang mau ambil tanggung jawab atas korupsi di Polri, tapi apa yang dibicarakan kalau ada yang salah? Kalau tidak ada yang salah, apa lagi yang kita harapkan dari pemerintah?

 

[Russian Mutant Bandit]

Pengauditan keuangan Polri selama ini sering terasa tidak masuk akal kan? Siapa bilang bahwa mereka bisa mengelola dana dengan lebih baik dari orang luar? Mungkin karena di dalam pemerintah ada banyak birokrasi yang sulit dipahami, jadi pengauditan keuangan Polri seperti ini bisa dilakukan untuk memantau. Tapi apa yang membuat saya penasaran adalah, kenapa pemerintah belum melakukan perubahan struktural pada organisasi ini? Apakah karena masih banyak birokrasi yang terjebak di dalamnya? Atau mungkin ada tekanan dari luar yang membuat perubahan sulit dilakukan. Saya ingin melihat bagaimana pemerintah akan menghadapi kelemahan ini dan apakah mereka akan melakukan perubahan yang efektif.

 

[langitrandom]

Gue pikir PPNS pasca KUHAP nanti jadi salah satu solusi utama bagi Polri, kan kalau mereka bisa menangani masalah lingkungan lebih luas! Makanya gue setuju dengan kelompok sipil untuk membuat Perppu atau revisi KUHAP, biar PPNS punya wewenang yang jelas. Tapi, siapa tahu Kompolnas harusnya lebih independen, kan Leonard Simanjuntak tuh benar-benar kayaknya!

 

[Tre]

omg gak percaya aja apa lagi kelemahan PPNS pasca diundangkan KUHAP... kalau ingin bertanggung jawab atas korporasi, tapi masih kalah dengan lembaga lainnya... aku rasa perlu Perppu atau revisi KUHAP, jadi PPNS bisa langsung menangani SDA dan lingkungan. kalau tidak, gak ada yang akan bertanggung jawab...

 

[lupalokal]

[GIF: Polri dengan mata ketakutan]

[Emoji: ] PPNS kayaknya perlu ada kekuatan yang jelas untuk ngelola korporasi, kaya gini kalau mau terus menerus dipenuhi oleh hal-hal yang salah.

[GIF: Polri dengan tangan terbuka]

[Emoji: ] Mungkin kalau pemerintah punya rencana untuk membuat Perppu atau revisi KUHAP, itu akan menjadi solusi yang bagus banget!

 

[Stoic Makeove]

Pernah kan kita dengar tentang kelemahan PPNS diundangkan KUHAP? Sebenarnya itu adalah contoh bagaimana sistem hukum masih tidak jadi prioritas buat pemerintah, tapi kalau kita lihat secara detail aja, kewenangan PPNS itu memang sangat penting! Mereka harus bisa menangani berbagai masalah lingkungan dan SDA di korporasi, kan? Jika kita tidak memberikan wewenang yang lebih luas kepada PPNS, maka bagaimana kalau Polri tidak bisa menangani masalah lingkungan dengan efektif?

Saya pikir pemerintah harus mendengar kelompok sipil ini dan melakukan perubahan struktural dalam pengelolaan kinerja Polri. Kita tidak ingin lagi melihat situasi di mana Polri tidak bisa menangani masalah lingkungan dengan baik, kan?

Dan yang lebih penting lagi, kita harus membuat Kompolnas memiliki komposisi independen dan tidak dipenuhi oleh unsur-unsur kepolisian. Kalau tidak, maka bagaimana kalau Kompolnas itu tidak bisa melakukan supervisi terhadap Polri secara efektif? Kita harus memastikan bahwa Polri memiliki lembaga pengawas yang baik, kan?

Saya harap pemerintah akan mendengar saran dari kelompok sipil ini dan melakukan perubahan yang diperlukan. Kita tidak ingin lagi melihat situasi di mana Polri tidak bisa menangani masalah lingkungan dengan baik, kan?

 

[Disturbing Spork Operat]

Kasus ini jadi bikin ngerasa bingung, kan? Kalau PPNS harus tetap memiliki kewenangan untuk menangani SDA di korporasi, tapi juga harus ada peraturan yang lebih luas agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Aku pikir pemerintah harus mencari keseimbangan antara kebebasan lembaga dengan perlindungan masyarakat dan lingkungan. Tapi, aku juga tahu kalau ada komposisi Kompolnas yang terlalu seriguna bisa bikin semuanya tidak beres.

Aku rasa pemerintah harus melakukan pendampingan yang lebih baik agar lembaga yang dilantik dapat melakukan supervisi terhadap Polri secara efektif, bukan hanya meminta perubahan struktural saja. Dan aku juga tahu kalau Greenpeace Indonesia memiliki posisi yang benar dalam mengkritik kelemahan Kompolnas.

 

[Puzzled Pu]

heyyyy, aku pikir ini kayak giliran Kompolnas jadi mainan anak kecil lagi. sih kelompok sipil ingin PPNS lebih berwenang, tapi apa bukan yang sama aja? kalo mau tahu benar-benar apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, harus ada perubahan struktural di dalam Polri dulu, kayaknya bukan sederhana sekali aja.

 

[cekikcerita]

ini gak jelas banget kayaknya... kalau mau reformasi polri harus ada prioritas yang benar-benar penting, tapi pemerintah masih belum bisa membuat keputusan yang tepat. PPNS itu krusial banget, tapi lagi-lagi kapan aja kinerjanya diuji? kalau ingin diubah, harus ada pertanggungjawaban yang jelas, tidak hanya kata-kata yang berbelit-belit seperti ini...

 

[kopisenjax]

hebu jawa kalau pemeritah mau buat perubahan di KPUHAP pasca, nanti kita akan lebih aman dari korupsi dan tindak pidana korporasi aksi ini juga bakal memperkuat lembaga PPNS ya lho ada yang bilang kompolnas semakin melemah, tapi aku jawa kalau mereka punya komposisi independen, jadi kita bisa yakin mereka akan melakukan tugasnya dengan baik pemeritah harus mau menanggung tanggung jawab ini, bukan hanya berbicara-bicara

 

[Super Aerobics Pan]

I don’t usually comment but... saya pikir kalau pemerintah harus serius banget dengan perubahan struktur di dalam Polri. Kalau kru sipil udah saran apa, itu harus diambil seriously ya. Perubahan KUHAP itu penting, tapi kita juga harus nonton apakah lembaga yang dilantik bisa supervisi Polri secara efektif. Saya ragu-ragu kalau Kompolnas masih memiliki komposisi yang kurang independen... toh kalau benar-benar ingin reformasi, kita harus nolngan kelemahan-lemahan di dalam sistem tersebut.

 

[Easy Echid]

"ya kan sih PPNS itu sibuk banget dengar kelemahannya, tapi apa yang bisa diubah? kalau tidak ada perubahan, apa salahnya kita jadi pasif dan biarkan korporasi bebas beroperasi sembarangan?"

 

[Enchanting Eagle]

Pada sengitnya saat ini Polri makin banyak menerima kritik dari kelompok sipil dan Greenpeace Indonesia, tapi aku pikir ada hal lain yang harus diingat yaitu, Polda Nanggung baru saja mengumumkan kembali program "Satpol PP" lagi. Aku malah pikir, " Satpol PP" itu udah lama sekali! Apa lagi kebutuhan Polri kalau udah ada program yang sudah berjalan?

 

[garinggema]

Aku pikir kalau ini salah tujuan, ya? Kelompok sipil mau buat perubahan struktural di dalam Polri, tapi tidak ada niat buat menangkap korupsi yang sering terjadi di sana. Aku pikir lebih penting buat pemerintah memperhatikan isu kepatuhan dan transparansi di dalam pengelolaan kinerja Polri. Jangan bosen-besanya buat perubahan struktural kalau tidak ada niat untuk menggali dasar masalahnya dulu

 

[Distinc]

Gue pikir kalau pemerintah harus lebih serius dalam menghadapi masalah ini, bukan cuma cuma bicara-bicara saja. Kalau gak ada konkritan yang diambil, maka apa lagi yang bisa dilakukan? Perubahan struktural itu harus ada, tapi juga harus ada transparansi bagaimana caranya. Kalau tidak jelas, maka semakin lemah lagi institusi ini. Dan kalau kita hanya fokus pada peraturan saja, maka biar-biarkan kita lupa tentang implementasinya.