LSI Denny JA Sebut 66,1 Persen Warga Tolak Pilkada Dipilih DPRD

A

Adventurous A

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD, menolaknya telah mencapai jumlah yang masif. Menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), sebanyak 66,1 persen warga di seluruh tanah air tidak setuju dengan Pilkada tersebut.

Sementara itu, hanya sekitar 28,6 persen dari responden yang menyatakan setuju. Penolakan terhadap Pilkada ini datang dari berbagai segmen masyarakat, baik generasi maupun pendapatan. Masyarakat berpendapatan lebih tinggi dan Gen Z merupakan generasi yang paling keras menolak wacana tersebut.

"Di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD, bukan angka kecil, tapi juga sangat sistemik," kata Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa. Menurutnya, ketika melewati batas 60 persen dari persetujuan publik, berarti efeknya sudah besar.

Penolakan terhadap wacana perubahan sistem Pilkada juga datang dari lintas gender. Laki-laki maupun perempuan menolak jika sistem Pilkada tidak langsung diterapkan. Isu ini tidak hanya milik masyarakat di perkotaan, tapi masyarakat desa juga.

Survei tersebut dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling dan jumlah responden sebanyak 1.200 orang pada periode 19-20 Oktober 2025.
 
Pilkada lagi-lagi jadi topik panas 😒. Aku pikir ini karena sistem Pilkada yang sudah jadi sudah tidak berubah apa-apa, kayak ngedosain kebun anggur. Jangan biarkan generasi muda seperti Gen Z terus menolak, aku harap bisa terlibat dalam perubahan ini. Bayangkan jika mereka mulai memilih calon kepala daerah yang lebih radikal... 😮 Sama-sama kita harus sabar dan menunggu hasilnya. Aku masih berharap bahwa Pilkada ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu.
 
Pilkada itu gini, sih... makin berat badan. Tapi, apa yang serius, tapi perlu diingat adalah sistem ini masih bisa diperbaiki. Jangan salah paham, perubahan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan semua orang.

Saya pikir, sebenarnya banyak hal yang bisa dibahas tentang Pilkada ini. Pertama-tama, harus ada transparansi dalam proses pemilu itu sendiri. Kalau bisa, jangan biarkan komplikasi teknis mengganggu proses demokrasi kita.

Sekarang, wajib kita pertimbangkan bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi masyarakat. Apakah ada cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada? Dan juga bagaimana agar partai-partai politik tidak memanfaatkan hal ini hanya untuk kepentingan mereka sendiri.

Saya pikir, sebenarnya ini adalah kesempatan besar bagi kita semua untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Jangan biarkan perdebatan ini berakhir dengan penolakan yang serius seperti itu.
 
Sudah lagi rasa tidak nyaman banget sih... Pilkada yang dipilih oleh DPRD ternyata tidak populer sama sekali. Menurut survei LSI, itu berarti banyak masyarakat Indonesia yang merasa tidak puas dengan sistem pilihan umum di daerah. Bayangin aja, 66,1 persen warga Indonesia tidak setuju dengan Pilkada tersebut... Itu sudah sangat masif banget! Dan Gen Z yang generasi ini yang paling keras menolak wacana tersebut. Maka dari itu, perlu ada perubahan yang signifikan dalam sistem pilihan umum di daerah, agar masyarakat Indonesia merasa lebih puas dan terlibat dalam proses demokratis.
 
Pilkada yang nggak ada, udah bikin keroyok banyak orang 😒. Masyarakat ya udah lelah dengan sistem Pilkada yang sudah lama dan tidak efisien. Saya pikir kalau ingin perubahan, harus diterapkan secara cepat dan tepat.
 
Pilkada ini seperti apa sih? Semua orang sama-sama tidak ingin dijadikan pihak kecil untuk memilih kepala daerah, kan? Saya pikir itu normal banget, karena siapa yang mau dipilih oleh orang lain sih?

Tapi apanya buat Jokowi atau Joko Widodo, dia bisa langsung aja jadi calon presiden, tapi kepala daerah di kota dan kabupaten apa dia harus melalui polling dulu? Saya pikir itu ada masalah, karena siapa yang mau dipilih oleh orang lain untuk memimpin komunitasnya, kan?

Saya juga penasaran, bagaimana caranya untuk membuat masyarakat lebih terlibat dalam Pilkada ini. Apakah harus membuat proses yang lebih mudah dan transparan? Saya pikir itu penting, karena kita harus bisa percaya dengan hasil polling ini, ya! 🤔
 
ya aku pikir ini salah jalan aja, walaupun tidak ada yang salah sama sekali... Pilkada yang dipilih oleh DPRD bukanlah cara yang benar. Masyarakat sudah banyak menolaknya, 66 persen? itu artinya sudah ada masalah. Mereka yang mendukung hanya sekitar 28 persen? itu juga tidak normal. Aku pikir harus diubah, tapi aku rasa pihak DPRD belum sadar betapa besar masalah ini...
 
Pilkada yang akan berakhir, ini nggak bisa diterima lagi 🤯. Saya pikir kalau di Indonesia kita masih pakai sistem Pilkada seperti ini, ini kayaknya sudah ketinggalan zaman 🕰️. Warga di mana-mana menolaknya karena sistem ini kurang efisien dan tidak adil. Masyarakat berpendapatan tinggi juga menolaknya karena mereka ingin memiliki pilihan yang lebih baik untuk memilih kepala daerah mereka.

Saya pikir ada solusi lain seperti menggunakan sistem langsung pemilihan atau sistem delegasi, sehingga warga tidak perlu lagi menunggu dan memilih kepala daerah melalui DPRD. Kita harus terbuka untuk perubahan ini agar Indonesia dapat lebih maju dan demokratis 🌟.
 
Saya rasa kalau sistem Pilkada yang sekarang ini memang sudah tidak relevan lagi di masyarakat kita. Walaupun saya sendiri dari generasi SD, tapi saya bisa rasakan perubahan masyarakat itu. Seperti apa yang dikatakan Peneliti Senior LSI Denny JA Ardian Sopa, kalau melewati batas 60 persen dari persetujuan publik itu sudah besar dan tidak bisa diterima lagi. Dan siapa tahu nanti di masa depan kita harus punya sistem Pilkada yang lebih baik. Tapi, saya masih rasa perubahan ini juga bisa menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.
 
Kalau gitu, Pilkada ini cuma kejutan sih... Semua orang yang ikut survei LSI itu, jadi rasanya bukan wujud, kan? Semua jawaban itu sudah ada di internet, sih... Apalagi kalau kita lihat dari latar belakang mereka, banyak yang sama-sama anak-anak KPI (Kilowat jamur Pemuda Indonesia) aja... Maksudnya, mereka sudah diprogramkan sejak dulu untuk tidak setuju dengan Pilkada ini... Saking besar penolakan itu, bukan heran kalau hasil survei itu jadi 'gabungan' dari banyak faktor yang sama-sama menyesuaikan jawaban mereka...
 
ya, kayaknya akses ke info tentang pilkada gak bagus banget... 65 persen warga nggak setuju dgn sistem itu 😐.. perlu diubah ya, harus lebih transparan dan aksesibel bagi masyarakat... kalau nggak, mungkin aksi protes dari masyarakat akan makin seru 🤯
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top