LPDP Vokasi Berpeluang Jadi Titik Balik SDM Indonesia
Menurut Cak Imin, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) bahwa program vokasi adalah kejutan besar yang dapat meningkatkan kapasitas dan memperluas penyaluran para lulusan sekolah. Dia menekankan pentingnya perluasan beasiswa LPDP untuk membiayai program vokasi, sehingga lulusan dari tanah air dapat bersaing dengan muda-mudi asal luar negeri.
Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji bahwa SMK harus membuka lapangan kerja dan lulusannya terserap di dunia kerja, tapi saat ini masih belum sesuai fakta. Anak-anak SMK menjadi pengangguran karena tidak ada tempat untuk bekerja.
Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menekankan bahwa LPDP vokasi membutuhkan skema pendanaan tambahan yang direncanakan secara matang. Dia juga menekankan pentingnya perluasan misi LPDP, bukan penurunan standar.
Achmad beranggapan bahwa pendidikan vokasi menjadi pondasi perekonomian negara dan LPDP vokasi adalah upaya memperkuat pondasi ini agar keseluruhan bangunan ekonomi dapat berdiri lebih stabil dan kompetitif. Sementara itu, lulusan dari program vokasi dapat bekerja lebih cepat, menaikkan produktivitas industri, dan memberikan dampak ekonomi dalam waktu singkat.
Namun, di sisi lain, tanpa kesiapan pendanaan yang kokoh, program ini berisiko menjadi wacana tanpa implementasi. Menurut Achmad, jika dijalankan secara serius, perluasan LPDP ke vokasi akan menjadi titik balik bagi pembangunan SDM Indonesia.
Pegiat di Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Surifuddin, mengatakan bahwa wacana ini patut untuk disambut dengan baik. Namun, dia masih skeptis tentang keefektifannya dalam menekan angka pengangguran lulusan SMK karena perluasan program tersebut harus diikuti dengan memperbaiki dahulu level pendidikan di SMK secara komprehensif.
Menurut Cak Imin, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) bahwa program vokasi adalah kejutan besar yang dapat meningkatkan kapasitas dan memperluas penyaluran para lulusan sekolah. Dia menekankan pentingnya perluasan beasiswa LPDP untuk membiayai program vokasi, sehingga lulusan dari tanah air dapat bersaing dengan muda-mudi asal luar negeri.
Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji bahwa SMK harus membuka lapangan kerja dan lulusannya terserap di dunia kerja, tapi saat ini masih belum sesuai fakta. Anak-anak SMK menjadi pengangguran karena tidak ada tempat untuk bekerja.
Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menekankan bahwa LPDP vokasi membutuhkan skema pendanaan tambahan yang direncanakan secara matang. Dia juga menekankan pentingnya perluasan misi LPDP, bukan penurunan standar.
Achmad beranggapan bahwa pendidikan vokasi menjadi pondasi perekonomian negara dan LPDP vokasi adalah upaya memperkuat pondasi ini agar keseluruhan bangunan ekonomi dapat berdiri lebih stabil dan kompetitif. Sementara itu, lulusan dari program vokasi dapat bekerja lebih cepat, menaikkan produktivitas industri, dan memberikan dampak ekonomi dalam waktu singkat.
Namun, di sisi lain, tanpa kesiapan pendanaan yang kokoh, program ini berisiko menjadi wacana tanpa implementasi. Menurut Achmad, jika dijalankan secara serius, perluasan LPDP ke vokasi akan menjadi titik balik bagi pembangunan SDM Indonesia.
Pegiat di Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Surifuddin, mengatakan bahwa wacana ini patut untuk disambut dengan baik. Namun, dia masih skeptis tentang keefektifannya dalam menekan angka pengangguran lulusan SMK karena perluasan program tersebut harus diikuti dengan memperbaiki dahulu level pendidikan di SMK secara komprehensif.