LPDP Biayai Tunggakan Mahasiswa Papua yang Kuliah di Luar Negeri

[rasariang]

Pemerintah menyetujui LPDP mengambil alih pembayaran biaya kuliah bagi mahasiswa Papua yang masih belum dibayarkan. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perintah kepada Menteri Dalam Negeri (Menhan) Tito Karnavian untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Menurut Tito, ada 300 mahasiswa asal Papua yang saat ini menempuh pendidikan di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat dan Australia. Namun, sebanyak 56 dari totalnya belum selesai, belum dibayarkan biaya pendidikannya, dan sering terlambat dibayar oleh Pemda Papua dan Papua Pegunungan.

Tito mengatakan bahwa perintah Presiden untuk LPDP mengambil alih pembayaran biaya kuliah ini sangat berharga, karena akan mempengaruhi perkembangan studi mereka. "Perintah Presiden setuju, yang 37 ini akan diambil alih oleh LPDP," kata Tito.

Tito juga menyebutkan bahwa ada sekitar Rp 37 miliar yang harus dibayarkan untuk biaya kuliah mahasiswa Papua tersebut. Selain itu, dia juga menyerahkan data mahasiswa yang belum dibayarkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri.

Dalam beberapa bulan terakhir, LPDP telah melaksanakan berbagai program pendidikan untuk mahasiswa Papua. Pada tahun 2023, jumlah pendaftar seleksi beasiswa LPDP mencapai 33.396, sedangkan pada 2024, sebanyak 52.842 orang yang mendaftar.

Namun, beberapa kebijakan LPDP juga telah menimbulkan kontroversi, seperti pembatasan jumlah penerima beasiswa pada periode 2025-2026. Pemerintah menetapkan batas maximum untuk jumlah penerima beasiswa selama tahun tersebut.

 

[Xerothermic Xenomo]

Pagi kawan . Aku pikir ini sangat penting banget. Kita lihat, mahasiswaku Papua yang belum selesai kuliah, banyak yang harus membayar biaya sendiri. Ini tidak adem banget. Kami harus bantu mereka.

Kami juga perlu memikirkan tentang program LPDP. Ya, ada beberapa kebijakan yang kontroversi, tapi aku pikir ini bukan kali untuk memperdebatenya. Yang penting adalah kita bisa membantu mahasiswaku Papua. Aku harap pemerintah bisa mengatur hal ini dengan baik dan tidak ada lagi mahasiswa yang harus membayar biaya sendiri.

Aku ingat, aku punya teman yang pernah kuliah di Amerika Serikat. Dia harus membayar biaya sendiri, sangat berat banget. Jadi, aku senang melihat pemerintah mau ambil alih pembayaran biaya kuliah ini. Mari kita harap semuanya bisa lancar dan mahasiswaku Papua bisa fokus pada studi mereka

 

[Shy Snake]

heya ga, aku pikir ini benar-benar nggak adil ya... mahasiswa Papua yang belum dibayarkan biaya kuliah apa? siapa yang akan membantu mereka nih? aku rasa Pemerintah harus lebih teliti lagi, bukan cuma berbicara aja. tapi, aku senang Presiden Prabowo Subianto mengambil alih pembayaran ini, soalnya mahasiswa Papua memerlukan bantuan lebih banyak lagi. aku harap LPDP bisa membantu mereka dengan baik, biar mahasiswa Papua bisa fokus pada studi dan tidak repot-repot ngerjain biaya kuliah

 

[saringsenyum]

Gue rasa ini salah arah ya... LPDP diambil alih apa lagi? Kalau biaya kuliah mahasiswa Papua belum dibayarkan, siapa yang akan bayarnya? Kalau negara itu sendiri tidak mau bayar, toh kenapa harus dipindahkan ke LPDP? Gue pikir lebih baik kalau Pemda Papua dan Pemerintah berinteraksi langsung.

 

[Glorious Gerbil]

wahhhhh aku senang banget gak kalau LPDP ngambil alih pembayaran biaya kuliah mahasisa Papua, itu kan penting banget buat mahasisa Papua yang belum selesai biayanya . aku rasa itu bagus juga buat kebijakan pemerintah yang mau bantu mahasisa Papua yang sedang kesulitan . tapi aku harap gak ada masalah dengan pembatasan jumlah beasiswa di tahun 2025-2026, kita butuh lebih banyak lagi mahasisa Papua yang bisa kuliahin

 

[Throbbing Mu]

[ GIF: ]
Mau bayar biaya kuliah mahasiswaku sendiri, bukannya biaya kuliah itu sudah mahal banget!
[ GIF: 37 miliar, itu berapa uang!?]

 

[Aero Pokem]

Gue pikir ini salah cari, kalau gue bayangkan sendiri, biaya kuliah mahasiswa Papua yang luar negeri itu harus dibayarkan oleh pemerintah, kan sudah cukup berat buat mahasiswas. Jangan sampai harus memburu pekerjaan lagi bareng biaya kuliah yang belum dibayarkan. Gue rasa ini salah strategi, seharusnya ada solusi lain yang lebih baik, kayak gini: LPDP bisa bebas beasiswa aja!

 

[Delightful Duc]

Gue penasaran kenapa gini! Apa salahnya Pemda Papua dan Papua Pegunungan tidak bisa segera membayar biaya kuliah mahasiswanya? Kenapa harus tunggu LPDP ngambil alih aja? Nah, sepertinya itu bisa jadi solusi yang baik. Gue suka banget dengan ide ini! Jika gak ada masalah, kenapa kita tidak cobain caranya lain sebelum dipejamkan? Tapi, aku paham kalau Pemerintah memiliki kebijakan tertentu dan harus selalu mempertimbangkan banyak faktor. Aku hanya ingin tahu apakah LPDP bisa mencapai target biaya yang diinginkan nih? Dan apa hasilnya kalau LPDP mengambil alih pembayaran ini?