Penjualan TikTok di Amerika Serikat yang memaksa perusahaan ini lepas dari induknya, ByteDance, ternyata membayar mahal dalam bentuk kebijakan yang baru. Menurut laporan oleh Forbes, aplikasi itu mulai memberikan data kepada pemerintah setempat tanpa harus diminta.
Kebijakan barunya memiliki tambahan ketentuan baru, di mana aplikasi bisa membagikan data bukan hanya dengan penegak hukum, namun juga dengan otoritas pengatur jika relevan. Ini berarti bahwa TikTok tidak lagi hanya memberikan data kepada pemerintah setempat jika diminta oleh hukum, tetapi juga dapat melakukan hal itu sendiri tanpa perintah.
Namun, baik Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan Immigration and Customs Enforcement (ICE) masih menuntut data seperti nama pengguna, nomor telepon, alamat IP, dan informasi pengenal lain. Permintaan ini datang dari panggilan pengadilan administratif yang tidak memiliki beban hukum yang sama dengan pengadilan yudisial.
Jika mengabaikannya, perusahaan tidak akan menghadapi masalah hukum. Selain itu, perusahaan tidak bisa mencegah untuk menginformasikan permintaan tersebut kepada pengguna. Namun, Forbes menyoroti bahwa perubahan terbaru pada kebijakan TikTok ini akan mempersulit sebagian orang menentang permintaan tersebut.
Selain itu, ada juga bahasa baru dalam permintaan data yang ditambahkan dalam kebijakan barunya. Sebelumnya, disebutkan "Ya, TikTok menolak permintaan data dari otoritas penegak hukum", namun sekarang menjadi "dapat menolak permintaan data...".
Kebijakan barunya memiliki tambahan ketentuan baru, di mana aplikasi bisa membagikan data bukan hanya dengan penegak hukum, namun juga dengan otoritas pengatur jika relevan. Ini berarti bahwa TikTok tidak lagi hanya memberikan data kepada pemerintah setempat jika diminta oleh hukum, tetapi juga dapat melakukan hal itu sendiri tanpa perintah.
Namun, baik Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan Immigration and Customs Enforcement (ICE) masih menuntut data seperti nama pengguna, nomor telepon, alamat IP, dan informasi pengenal lain. Permintaan ini datang dari panggilan pengadilan administratif yang tidak memiliki beban hukum yang sama dengan pengadilan yudisial.
Jika mengabaikannya, perusahaan tidak akan menghadapi masalah hukum. Selain itu, perusahaan tidak bisa mencegah untuk menginformasikan permintaan tersebut kepada pengguna. Namun, Forbes menyoroti bahwa perubahan terbaru pada kebijakan TikTok ini akan mempersulit sebagian orang menentang permintaan tersebut.
Selain itu, ada juga bahasa baru dalam permintaan data yang ditambahkan dalam kebijakan barunya. Sebelumnya, disebutkan "Ya, TikTok menolak permintaan data dari otoritas penegak hukum", namun sekarang menjadi "dapat menolak permintaan data...".