Presiden Prabowo Mengatur Rantai Kuat dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut
Kepemerintahan Presiden Joko Widodo yang berlalu lima tahun sejak menjabat, telah memperlihatkan dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya laut di Indonesia. Salah satunya adalah penyelesaian masalah kekerasan pada perikanan ilegal, yang saat ini sedang ditertibkan oleh pemerintah.
Menurut sumber di Kementerian Perdagangan, pihak berwenang telah mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah kekerasan dalam perikanan ilegal. Langkah tersebut antara lain melalui penetapan larangan impot pada produk perikanan ilegal. Selain itu, juga ada upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak internasional dalam mengurangi aktivitas perikanan ilegal.
Namun, masih banyak sekali kesempatan bagi pelaku perikanan ilegal untuk melarikan diri ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif untuk menangkap dan menghukum mereka.
Presiden Prabowo yang berwenang telah memerintahkan penataan ulang sistem pengelolaan sumber daya laut. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mengelola sumber daya laut secara bersama-sama dengan masyarakat.
Kepemerintahan Presiden Joko Widodo yang berlalu lima tahun sejak menjabat, telah memperlihatkan dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya laut di Indonesia. Salah satunya adalah penyelesaian masalah kekerasan pada perikanan ilegal, yang saat ini sedang ditertibkan oleh pemerintah.
Menurut sumber di Kementerian Perdagangan, pihak berwenang telah mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah kekerasan dalam perikanan ilegal. Langkah tersebut antara lain melalui penetapan larangan impot pada produk perikanan ilegal. Selain itu, juga ada upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak internasional dalam mengurangi aktivitas perikanan ilegal.
Namun, masih banyak sekali kesempatan bagi pelaku perikanan ilegal untuk melarikan diri ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif untuk menangkap dan menghukum mereka.
Presiden Prabowo yang berwenang telah memerintahkan penataan ulang sistem pengelolaan sumber daya laut. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mengelola sumber daya laut secara bersama-sama dengan masyarakat.