DPR siap mengawasi pengadaan barang dan jasa haji, tapi bagaimana caranya? Selain memantau proses pengadaan, DPR juga memerlukan kepatuhan pemerintah dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa haji. Meskipun pelaksanaan ibadah haji masih memiliki waktu yang cukup lama, tapi DPR ingin memastikan bahwa proses pengadaan tidak dilakukan dengan sembarangan.
Dalam hal ini, DPR membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk menetapkan anggaran yang lebih tepat. Jika pemerintah dapat menetapkan anggaran yang jelas, maka DPR dapat melakukan evaluasi yang lebih akurat tentang proses pengadaan. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan oleh jamaah haji dapat diturunkan secara signifikan.
Dalam rangka itu, DPR juga membutuhkan dukungan dari Kemenhaj dalam menetapkan anggaran yang tepat untuk pengadaan barang dan jasa haji. Jika Kemenhaj dapat melakukan evaluasi yang lebih akurat tentang kebutuhan jamaah, maka biaya yang dikeluarkan dapat diturunkan secara signifikan.
Dalam hal ini, DPR tidak hanya memperhatikan aspek kebocoran anggaran saja, tapi juga perlu mempertimbangkan faktor lain seperti efisiensi dan efektifitas dalam proses pengadaan. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan oleh jamaah haji dapat diturunkan secara signifikan.
Selly Andriany Gantina dari PDIP, menjabat sebagai anggota Komisi VIII DPR, mengatakan bahwa Panja Haji 2026 akan fokus dalam menyisir dan menekan potensi kebocoran anggaran proses pengadaan barang dan jasa haji. Dia juga menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh jamaah haji dapat diturunkan secara signifikan dengan cara menekankan efisiensi dan efektifitas dalam proses pengadaan.
Hal ini tentu menjadi prioritas bagi DPR, agar biaya yang dikeluarkan oleh jamaah haji dapat diturunkan secara signifikan.
Dalam hal ini, DPR membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk menetapkan anggaran yang lebih tepat. Jika pemerintah dapat menetapkan anggaran yang jelas, maka DPR dapat melakukan evaluasi yang lebih akurat tentang proses pengadaan. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan oleh jamaah haji dapat diturunkan secara signifikan.
Dalam rangka itu, DPR juga membutuhkan dukungan dari Kemenhaj dalam menetapkan anggaran yang tepat untuk pengadaan barang dan jasa haji. Jika Kemenhaj dapat melakukan evaluasi yang lebih akurat tentang kebutuhan jamaah, maka biaya yang dikeluarkan dapat diturunkan secara signifikan.
Dalam hal ini, DPR tidak hanya memperhatikan aspek kebocoran anggaran saja, tapi juga perlu mempertimbangkan faktor lain seperti efisiensi dan efektifitas dalam proses pengadaan. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan oleh jamaah haji dapat diturunkan secara signifikan.
Selly Andriany Gantina dari PDIP, menjabat sebagai anggota Komisi VIII DPR, mengatakan bahwa Panja Haji 2026 akan fokus dalam menyisir dan menekan potensi kebocoran anggaran proses pengadaan barang dan jasa haji. Dia juga menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh jamaah haji dapat diturunkan secara signifikan dengan cara menekankan efisiensi dan efektifitas dalam proses pengadaan.
Hal ini tentu menjadi prioritas bagi DPR, agar biaya yang dikeluarkan oleh jamaah haji dapat diturunkan secara signifikan.