Legislator: Izin Ponpes Al Khoziny Bisa Dicabut Jika Ada Pelanggaran Berat

P

Para

"Parlemen Indonesia Ajak Menteri Agama untuk Dievaluasi Izin Ponpes yang Berpotensi Mengakibatkan Korban Jiwa"

Seorang legislator dari Fraksi Golkar, Atalia Praratya, mengajak Menteri Agama untuk melakukan evaluasi izin Pondok Pesantren (Ponpes) yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa. Menurut Atalia, jika terbukti ada pelanggaran berat, izin ponpes harus dicabut.

Izin Ponpes dapat menjadi bahan perhatian parlemen karena banyak lembaga pendidikan agama yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG). Sementara itu, hanya 51 dari ribuan ponpes yang memiliki IMB menjadi salah satu perhatian serius.

Atalia menekankan bahwa kesulitan memperoleh izin bangunan ibadah ini dirasakan lintas agama. Dia menyebutkan bahwa pada 2024, tercatat dari 413 gereja di Halmahera Utara, hanya satu yang memiliki IMB.

Pihaknya, Atalia akan memanggil Kementerian Agama setelah masa reses berakhir untuk membahas izin evaluasi dan tata kelola lembaga pendidikan, termasuk ponpes, di seluruh Indonesia. Dia juga mendukung adanya subsidi IMB terhadap ponpes.

Menurut Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto, dugaan awal penyebab bangunan Ponpes Al Khoziny ambruk adalah kegagalan konstruksi. Polisi sudah memeriksa 17 saksi dalam kasus ini dan akan melibatkan pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan serta sejumlah ahli.

Sementara itu, Polda Jawa Timur sudah mulai melakukan penyelidikan terkait kasus robohnya bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo. Polisi menemukan dugaan awal penyebab bangunan itu ambruk.
 
ini nggak enak banget ya kalau ada ponpes yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa dan tidak punya izin IMB... krusialnya giliran pemerintah untuk memastikan lembaga pendidikan agama itu aman dan sesuai standar. atu apa pun kalau punya masalah, harus ditangani dengan bijak dan tidak sembarangan aja...
 
Maksudnya kalau ada ponpes yang tidak punya izin bangunan, pasti ada risiko korban jiwa bisa terjadi. Tapi perlu diingat juga bahwa ponpes biasanya berada di daerah pedesaan atau perkotaan yang memiliki karakteristik sendiri. Mungkin kalau kita melihat dari sudut pandang sosial budaya, kita bisa paham mengapa ada ponpes yang tidak punya izin.

Tapi apa yang penting adalah parlemen harus melakukan evaluasi yang matang dan bijak. Kita tidak boleh hanya fokus pada masalah yang terjadi saja, tapi juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan beragama dengan keamanan masyarakat. Kalau ada ponpes yang memiliki risiko korban jiwa, maka kita harus melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Dan tentu saja, parlemen harus bekerja sama dengan Kementerian Agama dan lembaga-lembaga lainnya untuk memastikan bahwa semua ponpes di Indonesia memiliki izin bangunan yang sesuai dengan standar keamanan. 🤔
 
ini keterangan banget ya! kalau ponpes tapi nggak ada izin IMB siapa yang bertanggung jawab? ini bukannya kasus tentang keselamatan jiwa aja? kenapa gak ada prioritas dulu sih? dan lagi-lagi dia ingin memanggil Menteri Agama, apa dia punya kekuasaan untuk ngajak-ajak? ini seperti main drama banget!
 
aku pikir ini salah masa, ponpes harus ada aturan yang jelas biar tidak ada korban jiwa lagi... tapi aku juga ingat kapan pun kesadaran tentang isu ini diangkat oleh aktivis dan kita yang masih muda... sekarang udah makin lama tapi aku masih optimis kalau ini bisa menjadi momentum baru untuk perubahan... tapi aku juga penasaran mengapa ponpes masih banyak yang tidak memiliki izin bangunan... apakah karena keterlibatan orang-orang yang berkuasa dan terdidik?
 
ini kan kabar nggak enak banget! siapa tahu izin ponpes yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa ini kayaknya memang harus dievaluasi dan dicabut nih, tapi siapa aja yang bertanggung jawab? kita butuh kepastian bahwa semua lembaga pendidikan agama itu aman dan terpercaya. tapi, kalau tidak ada tindakan apa-apa, maka semua korban jiwa itu kayaknya tidak akan pernah bisa mendapat keadilan. kita harus menuntut parlemen dan pemerintah untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam hal ini! 🙄👊
 
Saya pikir ini sangat penting banget. Ponpes yang tidak ada izin bisa jadi berpotensi mengakibatkan korban jiwa. Sepertinya masih banyak ponpes yang tidak memiliki izin, kayaknya parlemen harus memastikan agar semua ponpes memiliki izin dan diawasi agar tidak ada pelanggaran berat lagi. Atalia Praratya ini benar-benar bijaksana dalam mengajak Menteri Agama untuk melakukan evaluasi izin Ponpes. Saya harap pemerintah bisa bekerja sama dengan parlemen untuk memastikan keamanan dan keselamatan bagi semua orang yang terlibat dengan Ponpes. 🙏
 
Gue penasaran, apa yang ada dengan izin ponpes? Gue pernah kuliah saat masih SMP, ada satu temen yang ikut Ponpes untuk belajar agama, tapi ternyata lembaganya tidak memiliki izin IMB. Makin lama dia ngobrol aja dengan guru-gurunya, malah bukan lagi belajar agama, gue punya kesan bahwa sistemnya salah. Kini gue melihat parlemen ingin mengevaluasi izin ponpes yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa, itu sudah waktunya! Tapi, apa yang harus dilakukan setelah itu? Gue khawatir kalau semua punya keuntungan dari izin tersebut. Dan, kenapa dulu gue tidak pernah tahu ada ponpes lainnya yang juga memiliki masalah seperti itu...
 
Hmm, kayaknya perlu dilakukan evaluasi izin ponpes yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa. Aku rasa banyak lembaga pendidikan agama yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung. Kadang-kadang aku juga melihat ada lembaga yang membangun tanpa izin, dan itu adalah hal yang harus dihentikan!

Aku setuju bahwa kesulitan memperoleh izin bangunan ibadah ini dirasakan lintas agama, kayaknya perlu dilakukan evaluasi dan tata kelola lembaga pendidikan yang lebih baik. Saya juga mendukung adanya subsidi IMB terhadap ponpes yang benar-benar membutuhkannya.
 
Kalau ponpes-ponpes yang berpotensi bikin korban jiwa, kenapa gini sih kita tidak ambil tindakan dulu? Apa pun jadian dari izin ponpes, tapi kalau ada pelanggaran berat, toh harus ditambal. Makanya dia atur itu Menteri Agama untuk dievaluasi. Saya setuju dengan Atalia Praratya, kalau mau kita terus lama-lambat, korban jiwa yang tidak perlu pasti akan meninggal. Kita harus cepat-cepat ambil tindakan dan buat jalan pintas agar ponpes-ponpes itu aman ya! 🤔💡
 
Ponpes ini memang harus diawasi lebih dekat, tapi nggak usah salah arah kan? Kita harus fokus buat pastikan Ponpes yang banyak yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa ini benar-benar beroperasi dengan baik. Izinin yang terlewat jangan dipaksakan, tapi kita harus memberikan kesempatan untuk lembaga-lembaganya untuk bisa lebih baik. Kita juga harus memperhatikan keselamatan bangunan Ponpes, terutama di daerah yang sudah ada masalah seperti Sidoarjo.
 
Gue pikir kalau ponpes itu harus diatur dengan baik, ya! Sebenarnya ada masalah tentang izin IMB yang banyak lembaga pendidikan agama tidak punya, tapi gue penasaran kenapa jadi begitu? Udah kapan ponpes kita bisa mendapatkan izin bangunan ibadah yang sehat? Atalia kayaknya benar-benar ingin memastikan agar ponpes itu tidak masalah lagi. Gue setuju dengan dia, kalau ada pelanggaran berat, izin ponpes harus dicabut ya!
 
Mengenai kasus ini, aku pikir parlemen memang harus bertindak secepatnya untuk mengantisipasi kejadian seperti ini lagi terjadi. Ada banyak ponpes yang belum memiliki izin bangunan ibadah dan masih beroperasi secara ilegal. Jika tidak ada tindakan dari pihak parlemen, aku khawatir korban jiwa akan meningkat lagi. Aku juga setuju dengan Atalia bahwa kesulitan memperoleh izin bangunan ibadah ini dirasakan oleh semua agama, bukan hanya Islam atau Kristen saja. Aku harap pemerintah dapat melakukan evaluasi izin ponpes yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa dan memberikan tata kelola yang lebih baik untuk lembaga pendidikan agama di Indonesia 🤔
 
Kasus robohnya bangunan Ponpes Al Khoziny memang membuat kita semua terkejut. Mungkin saja konstruksi yang tidak tepat menjadi penyebab utama, tapi kami juga harus mempertimbangkan lembaga pendidikan agama lainnya yang juga memiliki masalah sama-sama parah. Kami harus berhati-hati saat melakukan evaluasi izin Ponpes nanti, agar tidak salah menilai orang yang tidak perlu.
 
Kalau ponpes tidak terdaftar, tapi punya izin IMB, apa artinya? Ada yang bisa melakukan ini? Kalau ternyata ada keselamatan yang rusak, kenapa jadi begitu? Saya pikir hal ini harus diintegrasikan dengan pengawasan lembaga pendidikan lainnya.
 
Kira-kira ini apa yang terjadi sih, kalau lembaga pendidikan agama tidak memiliki izin dan tetap bisa mendirikan bangunan, itu kaya gini? Mungkin ada pihak yang tidak ingin diangkat, tapi bukan karena sengaja ya, mungkin karena ada yang salah sama sekali. Atala ini wajib diingatin, dia punya niat yang baik, dan dia pasti tidak ingin korban jiwa lagi.

Saya rasa kalau kita lihat dari keseluruhan, itu semua harus diawasi dengan teliti, jadi kita bisa melihat siapa yang salah dan apa yang perlu diubah. Atas keberatan dari kami, parlemen harus memanggil kementerian agama ya, untuk menyelidiki dan mengambil tindakan yang tepat.
 
Pokoknya, siapa yang bilang bahwa ponpes bisa tidak ada masalah? Tapi kalau ada kesalahan dalam pembangunan, bukan punya masalah, tapi harus diatasi. Kita harus lebih teliti dan pastikan keamanan bagi para siswa di dalam ponpes. Mereka juga perlu memiliki instruksi yang jelas dari pihak berwenang terkait penggunaan bangunan ibadah.
 
ini kalau terus begitu banyak lembaga pendidikan agama yang tidak ada izin maka nggak bisa yakin banget siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan atau tragedi di tempat-tempat tersebut 🤔. memang salah satu faktor utama penyebab robohnya bangunan Ponpes Al Khoziny adalah kegagalan konstruksi tapi nggak ada yang bertanggung jawab apa lagi kalau ada pelanggaran berat seperti itu 🚨. saya pikir parlemen dan pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengatur izin pendidikan agama ini agar tidak ada korban jiwa lagi 😔.
 
aku rasa ini benar-benar perlu dipantau oleh pihak yang berwajib. ponpes memang memiliki role penting dalam pendidikan agama, tapi kalau tidak ada pengawasan maka bisa jadi ada yang salah. aku bayangkan apa kalau bangunan ponpes itu runtuh dan banyak orang terluka, siapa nanti yang bertanggung jawab? kayaknya kita harus lebih cermati agar semua lembaga pendidikan agama ini memiliki izin yang benar dan tidak ada yang melanggar.
 
Kalau ponpes itu jadi korban jiwa karena tidak ada izin, keren banget kalau parlemen nantinya juga memanggil Menteri Agama untuk dievaluasi izinnya. Saya pikir ini wajar, karena ponpes yang tidak memiliki izin pasti akan masuk ke dalam kategori lembaga pendidikan agama yang kurang aman. Kalau dia tidak ada izin, maka dia harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalamnya. Dan kalau ada pelanggaran berat, tentu saja harus dicabut izinnya.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top