Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran besar-besaran untuk pengadaan alutsista, namun kemampuan fiskal negara untuk membayar biaya tersebut masih menjadi pertanyaan. Pembiayaan yang sangat fantastis ini hanya merupakan salah satu dari program-program besar-besarnya, seperti program makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, dan lain-lain.
Reine Prihandoko, analis utama politik keamanan Laboratorium Indonesia 2045, mengkritik pengadaan alutsista yang tidak efektif. Pengadaan ini menggunakan pinjaman luar negeri tanpa jaminan pemerintah melalui alokasi rupiah murni pendamping (RMP), sehingga membuat Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki fleksibilitas anggaran yang sangat luas dalam melakukan pengadaan pertahanan.
Menurut Reine, angka Rp 335 triliun untuk alokasi belanja pertahanan di buku II R-APBN 2026 adalah sekitar 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, jauh melampaui rata-rata selama satu dekade terakhir. Hal ini menimbulkan risiko besar bagi negara ketika mempertimbangkan utang-utang yang akan ditarik di masa depan.
Selain itu, Reine juga berpendapat bahwa pembiayaan sistem persenjataan menggunakan sepenuhnya utang luar negeri tanpa jaminan pemerintah melalui RMP sangat bergantung pada kemampuan Pemerintahan Prabowo-Gibran mencari sumber pinjaman luar negeri dengan kesepakatan yang tidak memberatkan perekonomian Indonesia.
Reine Prihandoko, analis utama politik keamanan Laboratorium Indonesia 2045, mengkritik pengadaan alutsista yang tidak efektif. Pengadaan ini menggunakan pinjaman luar negeri tanpa jaminan pemerintah melalui alokasi rupiah murni pendamping (RMP), sehingga membuat Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki fleksibilitas anggaran yang sangat luas dalam melakukan pengadaan pertahanan.
Menurut Reine, angka Rp 335 triliun untuk alokasi belanja pertahanan di buku II R-APBN 2026 adalah sekitar 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, jauh melampaui rata-rata selama satu dekade terakhir. Hal ini menimbulkan risiko besar bagi negara ketika mempertimbangkan utang-utang yang akan ditarik di masa depan.
Selain itu, Reine juga berpendapat bahwa pembiayaan sistem persenjataan menggunakan sepenuhnya utang luar negeri tanpa jaminan pemerintah melalui RMP sangat bergantung pada kemampuan Pemerintahan Prabowo-Gibran mencari sumber pinjaman luar negeri dengan kesepakatan yang tidak memberatkan perekonomian Indonesia.